Reklamasi, Sebuah Upaya Menangkal Dua Bencana

Oleh:
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Reklamasi, Sebuah Upaya Menangkal Dua Bencana

    Reklamasi, Sebuah Upaya Menangkal Dua Bencana

    INFO NASIONAL - Jakarta Utara terancam tenggelam pada 2030. Tak main-main, pernyataan ini datang langsung dari Presiden Joko Widodo dalam Sidang Kabinet Terbatas, Rabu, 27 April 2016 lalu.

    Tentu ini bukanlah pernyataan biasa. Ini adalah satu dari sekian banyak riset yang menjadi peringatan bagi kita untuk menyiapkan langkah strategis menangkal bencana yang sudah di pelupuk mata.

    Jakarta, ibu kota Indonesia yang punya nilai sangat strategis, kini terancam dua bencana, yaitu banjir rob dari laut dan luapan 13 sungai yang melewati kota. Sejumlah penelitian menyebutkan ancaman banjir rob terjadi lantaran kenaikan permukaan air laut akibat perubahan iklim yang diperparah dengan penurunan permukaan daratan Jakarta. Sedangkan banjir akibat luapan sungai adalah buah dari penyempitan, pendangkalan, dan buruknya drainase.

    Sebuah penelitian berjudul Indonesia: A Vulnerable Country in the Face of Climate Change, yang dirilis Global Majority Journal pada Juni 2010, mengingatkan dampak perubahan iklim berupa peningkatan suhu, intensitas hujan, permukaan air laut, dan ancaman pangan.

    Di Indonesia, perubahan iklim akan membuat intensitas curah hujan naik 2-3 persen per tahun, yang membuat wilayah Indonesia terancam banjir parah. Contohnya, Jakarta mengalami banjir parah pada Februari 2007 akibat curah hujan tinggi.

    Saat itu, banjir melanda 80 wilayah dan melumpuhkan transportasi di Jakarta. Banjir juga merendam lebih dari 70 ribu rumah dan memaksa 420-440 ribu orang mengungsi.

    Riset lain menyebutkan kenaikan muka air laut di Indonesia berkisar 0,76 sentimeter per tahun pada 2014 dan akan melonjak hingga 19 cm pada 25 tahun kemudian. Parahnya lagi, kondisi tersebut dibarengi dengan penurunan permukaan daratan di Jakarta Utara sekitar 5-17 cm per tahun.

    Pantas jika Presiden lantas menginstruksikan percepatan pembangunan tanggul laut raksasa (giant sea wall) sebagai salah satu solusinya. Tanggul ini diharapkan mampu menyelamatkan Jakarta dari terjangan rob, yang kini sudah rutin terjadi setiap bulan purnama.

    Tentu saja upaya ini dibarengi pembenahan drainase dan aliran sungai di wilayah daratan. Caranya, normalisasi 13 sungai di Jakarta melalui pengerukan hingga penataan wilayah sempadan.

    Namun seluruh proses itu butuh biaya sangat besar. Pemerintah menghitung, untuk membangun tanggul laut raksasa, diperlukan dana hingga US$ 40 miliar. Padahal anggaran negara hampir pasti tak mampu menutupinya.

    Karena itu, proyek tanggul raksasa disinergikan dengan reklamasi 17 pulau buatan. Harapannya, hasil kontribusi reklamasi yang dikelola swasta mampu dipergunakan membangun tanggul sekaligus memperbaiki kondisi di daratan.

    Proyek tanggul raksasa pun dibagi menjadi tiga tahapan, yaitu Fase A, B, dan C. Menurut Rudy Tambunan, pakar perkotaan dan lingkungan Universitas Indonesia, hal yang mendesak saat ini adalah membangun tanggul fase A di wilayah Jakarta Utara.

    Pembangunan tanggul fase A merupakan rekomendasi studi Jakarta Coastal Defence Strategy pada 2012 untuk mengatasi banjir besar pada 2050, yang bersamaan dengan pasang air laut sebagaimana terjadi pada 2002, 1996, dan 1976. “Tanggul pantai perlu karena pembangunan tanggul antarpolder di pantai belum terpadu, terutama di 10 muara sungai,” kata dia.

    Pembangunan tanggul merupakan program yang digagas pemerintah dan biaya pembangunannya diatasi bersama pemerintah dan pengembang 17 pulau reklamasi. “Jadi yang membangun tanggul bukan pengembang,” ujar Rudy.

    Hanya, ia mengingatkan keterlibatan masyarakat dalam pembenahan daerah aliran sungai dan wilayah pantai sangat diperlukan. Pengembangan dan revitalisasi wilayah di Jakarta pun harus berbasis komunitas. Yang pasti, reklamasi menjadi sebuah upaya bersama menyelamatkan Jakarta dari dua bencana. (*)


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Manfaat dan Dampak Pemangkasan Eselon yang Dicetuskan Jokowi

    Jokowi ingin empat level eselon dijadikan dua level saja. Level yang hilang diganti menjadi jabatan fungsional.