Aksi 313, NU: Ahok Sedang Disidang, Apalagi yang Dituntut?

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Umat muslim mengikuti aksi 212 jilid II di depan Gedung DPR/MPR/DPD, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat,  21 Februari 2017. TEMPO/Dhemas Reviyanto

    Umat muslim mengikuti aksi 212 jilid II di depan Gedung DPR/MPR/DPD, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, 21 Februari 2017. TEMPO/Dhemas Reviyanto

    TEMPO.CO, Jakarta - Sekertaris PWNU DKI Jakarta Taufiq Damas mengimbau agar warga DKI Jakarta tidak ikut aksi unjuk rasa pada Jumat ini, 31 Maret 2017, yang digelar oleh Forum Umat Islam (FUI) untuk mendesak Presiden Joko Widodo memberhentikan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok lantaran sebagai terdakwa dalam kasus dugaan penistaan agama.

    "Gak perlu lah (aksi turun ke jalan), untuk apa yang begitu-begitu? Kalau untuk menuntut soal kasus Pak Ahok, kan semua sudah jalan di persidangan. Apalagi yang dituntut?" kata Taufiq dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Kamis, 30 Maret 2017.

    Baca juga:

    FUI Gelar Aksi 313, Ma`ruf Amin MUI: Harusnya Tak ...

    Ia menyatakan bahwa setiap warga negara memiliki hak untuk menyampaikan pendapat, salah satunya dengan cara demonstrasi. Namun, aksi turun ke jalan untuk mendesak turunnya Ahok menjelang hari pencoblosan suara, terlebih di saat proses hukum tengah berjalan, adalah sebuah aksi yang tidak perlu.

    Jika masih ada juga pihak-pihak yang ngotot tetap melakukan aksi turun ke jalan maka, menurut Taufiq, jangan heran jika masyarakat menduga ada agenda tersembunyi di balik aksi tersebut, termasuk agenda politik.

    Baca pula:

    Rencana Aksi 313, Ketua PBNU Said Aqil: Ngapain Demonstrasi

    "Tidak bisa dinafikan ada agenda politisasi. Agenda politisnya untuk mempengaruhi. Mungkin soal-soal bagaimana mengurangi suara untuk pemilih (pasangan calon) nomor dua atau gimana. Itu mungkin saja, karena gak jelas itu maunya gimana itu kegiatan-kegiatan seperti itu," katanya.

    Intelektual muda NU ini melihat ada kecenderungan dikembangkannya pola-pola kehidupan agama secara radikal oleh pihak-pihak tertentu belakangan ini, dengan memanfaatkan Pilkada DKI Jakarta.

    "Polisi, dalam hal ini, harus pintar-pintar melihat gerakan ini bertujuan untuk apa. Kalau cuma sekadar unjuk rasa, siapapun di negara ini punya hak menyampaikan pendapat. Tapi kalau di balik itu ada motif-motif lain yang meresahkan, yang mengganggu stabilitas keamanan, saya pikir polisi lebih bisa melihat hal itu," ujar Taufiq.

    ANTARA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Tarif Baru Ojek Online di Tiap Zonasi yang Berlaku 18 Juni 2019

    Kementerian Perhubungan telah menetapkan tarif baru ojek online berdasarkan pembagian zona. Kemehub mengefektifkan regulasi itu pada 18 Juni 2019.