Soal Revisi UU KPK, Johan Budi: Baru Sebatas Wacana

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Juru bicara presiden, Johan Budi bersama Mensesneg Pratikno saat memberikan keterangan pers di Kantor Presiden, Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, 15 Agustus 2016. Presiden Joko Widodo memberhentikan Menteri ESDM Archandra Tahar terkait kewarganegaraan ganda, yakni Indonesia dan Amerika Serikat. TEMPO/Subekti

    Juru bicara presiden, Johan Budi bersama Mensesneg Pratikno saat memberikan keterangan pers di Kantor Presiden, Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, 15 Agustus 2016. Presiden Joko Widodo memberhentikan Menteri ESDM Archandra Tahar terkait kewarganegaraan ganda, yakni Indonesia dan Amerika Serikat. TEMPO/Subekti

    TEMPO.CO, Jakarta - Juru bicara kepresidenan, Johan Budi Saptopribowo, menegaskan hingga kini belum ada pembicaraan resmi terkait dengan rencana revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

    "Sampai hari ini tidak ada pembicaraan resmi terkait revisi Undang-Undang KPK kepada pemerintah jadi yang ada baru wacana," kata Johan Budi, di gedung KPK, Jakarta, Kamis, 30 Maret 2017.

    Baca: Revisi UU KPK, Busyro: Berkali-kali DPR Coba Mutilasi KPK

    Johan mengatakan bahwa hingga kini revisi UU Nomor 30 Tahun 2002 baru sebatas wacana. Selain itu, kata dia, jika dilihat dari pemberitaan media, baru satu-dua orang anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang memberikan pernyataan.

    Dalam kesempatan itu, Johan mengingatkan kembali bahwa Jokowi pernah menolak rencana revisi UU 30/2002 pada awal 2016.

    "Presiden waktu itu dengan tegas mengatakan bahwa revisi UU KPK tidak diperlukan pada waktu itu. Apalagi draf yang beredar waktu itu isinya lebih kepada melemahkan KPK," ujar Johan.

    Lihat: OTT Perkapalan, KPK Masih Lakukan Pemeriksaan

    Sebelumnya, DPR melalui Badan Keahlian Dewan melakukan sosialisasi atas revisi Undang-Undang KPK. Sosialisasi telah dilakukan ke sejumlah perguruan tinggi untuk menjelaskan poin-poin usulan revisi serta menerima masukan dari berbagai pihak.

    Namun, rencana revisi tersebut telah mengundang reaksi dari masyarakat. Salah satunya dari Forum Rektor Indonesia dan Guru Besar Anti-Korupsi.

    GRANDY AJI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Sidang MK, Tudingan Kubu Prabowo - Sandiaga soal Pilpres 2019

    Pada 16 Juni 2019, Tim kuasa hukum Prabowo - Sandiaga menyatakan mempersiapkan dokumen dan alat bukti soal sengketa Pilpres 2019 ke Sidang MK.