LPSK: Kompensasi bagi Para Korban Terorisme Tak Maksimal

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Korban ledakan bom bunuh diri dan penembakan oleh teroris di pos polisi depan Sarinah, Jalan M.H. Thamrin, Jakarta Pusat, 14 Januari 2016. Pada Kamis tanggal 14 Januari 2016, terjadi peristiwa ledakan sebanyak enam kali dan baku tembak antara teroris dengan polisi di Pos Polisi Sarinah Thamrin dan Gerai Kopi Starbucks, Jalan Thamrin. TEMPO/Subekti

    Korban ledakan bom bunuh diri dan penembakan oleh teroris di pos polisi depan Sarinah, Jalan M.H. Thamrin, Jakarta Pusat, 14 Januari 2016. Pada Kamis tanggal 14 Januari 2016, terjadi peristiwa ledakan sebanyak enam kali dan baku tembak antara teroris dengan polisi di Pos Polisi Sarinah Thamrin dan Gerai Kopi Starbucks, Jalan Thamrin. TEMPO/Subekti

    TEMPO.COJakarta - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menyatakan belum ada upaya maksimal dalam pemberian kompensasi bagi korban terorisme. Ketua LPSK Abdul Haris Semendawai mengatakan, padahal dalam Undang-Undang Perlindungan terhadap Saksi dan Korban, sudah diatur ihwal kompensasi. 

    "Yang jadi problem adalah bagaimana implementasinya," kata Abdul di Jakarta, Kamis, 30 Maret 2017. Pernyataan Abdul itu diungkapkan di tengah acara workshop “Frameworks for Compensation of Victims of Crime Terrorism” di Jakarta. 

    Baca: Polisi: Terduga Teroris Abu Ridho Adalah Pemimpin Sel Banten

    LPSK selaku pihak yang memfasilitasi korban kejahatan terorisme menyebutkan tidak sedikit biaya yang diperlukan sebagai kompensasi bagi para korban. Namun hingga kini tidak ada anggaran khusus bagi korban terorisme. "Anggaran itu ada di berbagai kementerian," ucapnya. 

    Saat ini pemerintah baru mempunyai program yang ditujukan bagi masyarakat miskin. Sedangkan, Abdul melanjutkan, untuk korban terorisme tidak ada. Padahal korban terorisme tidak bisa disamakan dengan masyarakat miskin. "Ada layanan medis, psikologis, tapi untuk orang miskin. Tapi kan mereka korban (terorisme)," kata Abdul. 

    Simak: Nanang Kosim, Simpul Teror Bom Thamrin, Bom Samarinda, dan Halmahera

    Karena itu, ke depan, pemerintah diminta agar mengatur dengan jelas ihwal kompensasi bagi korban kejahatan terorisme. Melalui workshop ini, ucap Abdul, LPSK berharap ada masukan dari peserta mengenai mekanisme yang tepat bagi korban. Menurut dia, ada empat negara, yaitu Prancis, Spanyol, Amerika Serikat, dan Austria, yang bakal berbagi pengalaman tentang kompensasi bagi korban kejahatan. 

    Pada kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto mengatakan perlu sinergisitas untuk membantu korban terorisme. Menurut dia, mekanisme kompensasi bagi korban bisa diatur di revisi Undang-Undang Terorisme yang saat ini tengah dibahas bersama parlemen. "Semoga pembahasan RUU bisa lebih cepat (tuntas)," kata Wiranto. 

    ADITYA BUDIMAN

    Baca juga: Aksi 313, Bupati Tasikmalaya Imbau Warganya Lebih Baik Diam


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Donald Trump dan Para Presiden AS yang Menghadapi Pemakzulan

    Donald Trump menghadapi pemakzulan pada September 2019. Hanya terjadi dua pemakzulan terhadap presiden AS, dua lainnya hanya menghadapi ancaman.