Sidang E-KTP, Novel: Miryam Mengaku Pernah Diancam 6 Anggota DPR  

Reporter

Penyidik KPK, Novel Bawesdan dalam sidang lannjutan e-KTP di pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, 30 Maret 2017. TEMPO/Maria Fransisca

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Satuan Tugas Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi e-KTP Novel Baswedan dalam sidang e-KTP mengungkapkan bahwa Miryam S. Haryani mengaku pernah diancam koleganya di DPR sebelum menjalani pemeriksaan di KPK, hari ini, Kamis, 30 Maret 2017. Di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Novel menuturkan pengakuan anggota Komisi II DPR periode 2009-2014 itu.

"Waktu dia (Miryam) hadir, dia cerita bahwa dia heran sebulan sebelum pemanggilan pertama dia tahu dari rekan anggota DPR lain bahwa dia akan dipanggil (KPK), dia diminta Komisi III untuk tidak mengakui fakta bahwa dia membagi-bagikan uang. Kalau ngaku akan dijeblosin," kata Novel di hadapan majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Rabu, 30 Maret 2017.

Baca: Sidang E-KTP, Penyidik KPK Bantah Mengancam Miryam  

Novel mengatakan Miryam menyebut ada enam orang yang telah mengancamnya. Empat di antaranya adalah Aziz Syamsuddin, Desmon Mahesa, Masinton Pasaribu, dan Syarifudin Suding.

"Saya mengetahui dari media bahwa ada satu nama yang disebut, yaitu Bambang Soesatyo, yang bersangkutan salah satu orang yang disebut saksi mengancam. Satu lagi saya lupa namanya," ucap Novel.

Atas ancaman itu, Novel berkata kepada Miryam agar tidak takut. Untuk menghindari adanya ancaman serupa, Novel memberikan nomor teleponnya kepada Miryam agar jika sewaktu-waktu diancam lagi, dia bisa langsung melapor. Selain itu, kata Novel, penyidik juga menawari Miryam bantuan dari LPSK untuk perlindungan saksi. "Tapi waktu itu Miryam menolak karena katanya belum perlu," ujar dia.

Baca: E-KTP, 4 Anggota DPR yang Diduga Menekan Miryam Bantah Tudingan

Pada sidang sebelumnya, Miryam mengaku kepada majelis hakim bahwa semua keterangan yang diberikan kepada penyidik selama pemeriksaan tidak benar. Ia beralasan selama diperiksa sebanyak empat kali, ia mendapat ancaman dan tekanan dari penyidik.

Berita acara pemeriksaan yang dicabut Miryam membenarkan bahwa ada bagi-bagi duit korupsi e-KTP untuk anggota Komisi II DPR. Miryam sebagai operator yang membagi duit, dalam berita pemeriksaan itu juga mengaku ikut menerima. Dalam surat dakwaan Irman dan Sugiharto, Miryam disebut menerima US$ 23 ribu.

Novel pernah meminta Miryam untuk mengembalikan duit tersebut. Namun, Miryam menolak dengan alasan takut dengan kawan-kawannya di DPR. "Bu Miryam bilang, kalau saya kembalikan habis saya dengan teman-teman saya di DPR. Saya menunggu anggota DPR lain yang mengembalikan sehingga saya aman mengembalikan," kata Novel.

MAYA AYU PUSPITASARI

Video Terkait:
Usai Salat Subuh Penyidik KPK Novel Baswedan Disiram Air Keras
Sidang e-KTP, Miryam Haryani Dikontrontir dengan Penyidik KPK






Setelah Jalani Operasi Mata Kanan di India, Novel Baswedan: Alhamdulillah, Berangsur Membaik

19 hari lalu

Setelah Jalani Operasi Mata Kanan di India, Novel Baswedan: Alhamdulillah, Berangsur Membaik

Eks penyidik senior KPk, Novel Baswedan Oktober lalu menjalani operasi mata kanan di India. Begini kondisinya saat ini.


40 Hari Tragedi Kanjuruhan dalam Catatan Bambang Widjojanto dan Novel Baswedan

20 hari lalu

40 Hari Tragedi Kanjuruhan dalam Catatan Bambang Widjojanto dan Novel Baswedan

Bambang Widjojanto dan Novel Baswedan berbincang soal beberapa hal usai 40 hari peristiwa Tragedi Kanjuruhan. Ada 3 hal mutakhir.


Alasan Novel Baswedan Bela Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo: KPK Jangan untuk Kepentingan Politik

27 hari lalu

Alasan Novel Baswedan Bela Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo: KPK Jangan untuk Kepentingan Politik

Ini alasan eks penyidik KPK Novel Baswedan, mengapa ia bela Anies baswedan dan Ganjar Pranowo. "Hukum tidak boleh untuk manakut-nakuti," katanya.


Novel Baswedan Hari Ini Jalani Operasi Mata Kanan di India

49 hari lalu

Novel Baswedan Hari Ini Jalani Operasi Mata Kanan di India

Mantan penyidik senior KPK, Novel Baswedan, menjalani operasi mata kanan di rumah sakit di New Delhi, India, hari ini. Sebelumnya telah perawatan.


Setahun #BeraniJujurPecat, IM57+ Insitute dan AJI Jakarta Luncurkan Buku Kisah Pegawai KPK Korban TWK

1 Oktober 2022

Setahun #BeraniJujurPecat, IM57+ Insitute dan AJI Jakarta Luncurkan Buku Kisah Pegawai KPK Korban TWK

Peringatan setahun #BeraniJujurPecat, IM57+ Institute dan AJI Jakarta meluncurkan Buku "Perlawanan Sehormat-hormatnya". Siapa saja yang hadir?


Novel Baswedan: Penolakan PTUN Terhadap Gugatan Pegawai KPK Adalah Berita Baik

1 Oktober 2022

Novel Baswedan: Penolakan PTUN Terhadap Gugatan Pegawai KPK Adalah Berita Baik

Novel Baswedan menyatakan penolakan PTUN bisa membangkitkan semangat para pegawai KPK untuk terus berjuang.


Satu Tahun Peristiwa G30S TWK, Kronologi Pemberhentian 57 Pegawai KPK

1 Oktober 2022

Satu Tahun Peristiwa G30S TWK, Kronologi Pemberhentian 57 Pegawai KPK

Setahun lalu, 57 pegawai KPK dipecat karena dianggap tidak lolosTWK. Pertisiwa ini pun dikenal sebagai G30S TWK.


Begini Saran Eks Pegawai KPK untuk Febri Diansyah dan Rasamala Aritonang: Mundur!

28 September 2022

Begini Saran Eks Pegawai KPK untuk Febri Diansyah dan Rasamala Aritonang: Mundur!

Febri Diansyah dan Rasamala Aritonang menjadi kuasa hukum Putri candrawathi dan Ferdy Sambo. Begini kata sahabat-sahabatnya eks pegawai KPK, "Mundur!"


Febri Diansyah dan Rasamala Aritonang Kuasa Hukum Putri Candrawathi dan Ferdy Sambo, Ini Respons Novel Baswedan

28 September 2022

Febri Diansyah dan Rasamala Aritonang Kuasa Hukum Putri Candrawathi dan Ferdy Sambo, Ini Respons Novel Baswedan

Eks jubir KPK Febri Diansyah dan mantan penyidik KPK Rasamala Aritonang jadi pengacara Putri Candrawathi dan Ferdy Sambo. Ini kata Novel Baswedan.


Azyumardi Azra Habis-habisan Dukung Pegawai KPK yang Dianggap Tak Lolos TWK: Berakhir Sendu

20 September 2022

Azyumardi Azra Habis-habisan Dukung Pegawai KPK yang Dianggap Tak Lolos TWK: Berakhir Sendu

Azyumardi Azra menilai TWK yang dilakukan KPK penuh masalah. Ia dan 73 guru besar menilai pelaksanaan tes tersebut melanggar hukum dan etika publik.