Proyek Semen Rembang, KLHS Umumkan Hasil Kajiannya Hari Ini  

Reporter

Seorang pria melihat ke arah areal pabrik PT Semen Indonesia (Persero) Tbk dari perkebunan jagung di Gunem, Rembang, Jawa Tengah, 22 Maret 2017. Selain mendapat penolakan, pembangunan pabrik ini juga mendapat dukungan dari sekelompok warga sekitar. ANTARA FOTO

TEMPO.CO, Jakarta - Kelanjutan dan kepastian proyek pabrik Semen Indonesia di Rembang akan ditentukan dengan kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) yang diumumkan hari ini, Kamis, 30 Maret 2017.

"Ya, betul. Nasibnya (proyek pabrik semen di Rembang) akan ditentukan pengumuman KLHS besok (hari ini)," kata pengamat lingkungan hidup dari Center for Information and Development Studies (Cides), M. Rudi Wahyono, saat dihubungi di Jakarta, Rabu, 29 Maret 2017.

Baca: Polemik Semen Rembang, Direktur PT Semen Indonesia Bicara Ini

Menurut dia, hasil kajian KLHS dianggap menjadi penentu nasib industri semen plat merah tersebut. KLHS merupakan badan yang ditunjuk pemerintah pusat dan daerah serta menjadi dasar apakah sebuah proyek yang menyinggung lingkungan hidup akan diteruskan atau diperbaiki pemenuhan syaratnya.

Sebelumnya, Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki menyatakan hasil KLHS menjadi rujukan utama proyek ini. "Memang pemerintah pusat tidak bisa mencegah karena gubernur punya kewenangan mengeluarkan izin. Penyelesaian memang harus tunduk pada hasil KLHS," tuturnya.

Pada kesempatan terpisah, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan keputusan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengeluarkan izin lingkungan bagi PT Semen Indonesia sudah sesuai dengan peraturan.

Baca: Bangun Pabrik, Ini Janji PT Semen Indonesia ke Warga Kendeng

“Secara prinsip, apa yang diputuskan Gubernur Jawa Tengah sudah mengikuti semua aturan. Amdal (analisis dampak lingkungan) sudah ada semua,” katanya di Balai Kota, Jakarta Pusat, Rabu.

Adapun warga Rembang mengajukan gugatan terhadap PT Semen Indonesia pada 5 Oktober 2016. Mahkamah Agung (MA) memenangkan gugatan peninjauan kembali izin lingkungan pabrik tersebut. MA memutuskan agar pemerintah provinsi membatalkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah tentang Izin Lingkungan Kegiatan Penambangan di Kabupaten Rembang, yang dikeluarkan pada 7 Juni 2012.

Pada 2017, Ganjar mengeluarkan izin baru Nomor 660.1/6 Tahun 2017 atas hasil tindak lanjut rekomendasi dari Komisi Penilai Amdal (KPA). Komisi yang terdiri dari atas unsur pemerintah, pakar, akademisi perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan masyarakat terdampak pabrik, baik yang pro maupun yang kontra tersebut, telah melaksanakan sidang penilaian adendum amdal pabrik semen di Rembang pada 2 Februari 2017.

Baca: Ganjar Terbitkan Izin Pabrik Semen Rembang, Ini Rinciannya

Ihwal izin tersebut, Tjahjo mengaku Kementerian Dalam Negeri telah mendapat laporan dari Ganjar. Koordinasi dengan pihak-pihak terkait pun telah dilakukan. “Tidak mungkin seorang gubernur memberikan izin tanpa ada dukungan data. Itu sudah disampaikan kepada saya. Dari lingkungannya (amdal) semua udah clear. Sehingga Pak Gubernur berani memberikan izin,” ucapnya.

Kontroversi pabrik semen di Rembang kembali mengemuka setelah para petani asal Kabupaten Rembang, Jawa Tengah, menggelar aksi semen kaki #DipasungSemen2 di depan Istana Kepresidenan, Jakarta, pertengahan Maret 2017 lalu. Salah satu petani, Patmi, 48 tahun, meninggal akibat serangan jantung setelah mengikuti aksi itu, Selasa, 21 Maret 2017, pukul 02.55, di Rumah Sakit St. Carolus, Jakarta. 

Patmi yang datang bersama lebih dari 50 warga Kabupaten Pati dan Rembang melakukan aksi Dipasung Semen sebagai bentuk protes terhadap pemerintah pusat dan daerah atas pengoperasian pabrik semen.

Baca: Detik-detik Meninggalnya Patmi, Peserta Dipasung Semen

ANTARA | LANI DIANA | NI






Top 3 Tekno Berita Hari Ini: Peringatan Dini Tsunami Gempa Maluku

21 hari lalu

Top 3 Tekno Berita Hari Ini: Peringatan Dini Tsunami Gempa Maluku

Gempa magnitudo 7,9 guncang Maluku, pada Selasa, 10 Januari 2023, pukul 00.47 WIB.BMKG mengeluarkan peringatan dini tsunami.


Kritik Walhi Terhadap Amdal di Perpu Cipta Kerja, Ini Pasal Bermasalah

21 hari lalu

Kritik Walhi Terhadap Amdal di Perpu Cipta Kerja, Ini Pasal Bermasalah

Perpu Cipta Kerja mengubah beberapa peraturan terkait Amdal. Apa sajakah peraturannya, dan mengapa Walhi mengkritisi?


Walhi: Perpu Cipta Kerja Mereduksi Makna Amdal

25 hari lalu

Walhi: Perpu Cipta Kerja Mereduksi Makna Amdal

Walhi Indonesia mengkritisi pemerintah ihwal aturan perizinan lingkungan yang dimuat dalam Perpu Cipta Kerja.


Perpu Cipta Kerja Dinilai Langgengkan Pasal yang Mengancam Lingkungan Hidup

25 hari lalu

Perpu Cipta Kerja Dinilai Langgengkan Pasal yang Mengancam Lingkungan Hidup

Satya Bumi juga menyoroti Perpu Cipta Kerja yang masih mempertahankan aturan yang memangkas hak masyarakat adat dalam penyusunan Amdal.


Kemenko Perekonomian: PR Paling Besar Proyek PSN adalah Pengadaan Tanah

26 Juli 2022

Kemenko Perekonomian: PR Paling Besar Proyek PSN adalah Pengadaan Tanah

Wahyu Utomo menyebutkan pengadaan lahan menjadi isu terbesar proyek strategis nasional (PSN) selama semester I-2022.


DKI: PT KCN Terbukti Jadi Penyebab Polusi Debu Batu Bara di Rusun Marunda

15 Maret 2022

DKI: PT KCN Terbukti Jadi Penyebab Polusi Debu Batu Bara di Rusun Marunda

Pemerintah DKI Jakarta memberikan sanksi kepada PT Karya Citra Nusantara (KCN) atas polusi debu batu bara di Rusun Marunda


Proyek Serampangan Nasional di Desa Wadas

1 Maret 2022

Proyek Serampangan Nasional di Desa Wadas

Konflik sosial di Desa Wadas memuncak pada 8 Februari 2022.


Jangan Salah, Ini Perbedaan Antara AMDAL dan ANDAL

26 Februari 2022

Jangan Salah, Ini Perbedaan Antara AMDAL dan ANDAL

AMDAL dan ANDAL berbeda. Perbedaan ini dapat dilihat dari tujuan dan posisinya dalam sebuah dokumen.


Peneliti Buktikan Klaim 85 Persen Warga Wadas Setuju Penambangan Patut Diragukan

22 Februari 2022

Peneliti Buktikan Klaim 85 Persen Warga Wadas Setuju Penambangan Patut Diragukan

Pengajar dari Institut Pertanian Bogor Rina Mardiani mengatakan klaim bahwa 85 persen warga Desa Wadas menyetujui pertambangan patut diragukan


Dugaan Polusi Debu Batu Bara di Marunda, PT KCN Bantah Langgar Ketentuan AMDAL

20 Februari 2022

Dugaan Polusi Debu Batu Bara di Marunda, PT KCN Bantah Langgar Ketentuan AMDAL

Warga Rusunawa Marunda mengeluhkan polusi debu batu bara akibat proses bongkar muat PT Karya Citra Nusantara di Pelabuhan Marunda