Kasus E-KTP, Ini Langkah LPSK Terkait Permohonan Sejumlah Saksi  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Sejumlah peserta membawa poster berisi tuntutan saat menggelar aksi Gerakan Sapu Koruptor e-KTP di area Car Free Day di kawasan MH Thamrin, Jakarta, 19 Maret 2017. TEMPO/Febri Husen

    Sejumlah peserta membawa poster berisi tuntutan saat menggelar aksi Gerakan Sapu Koruptor e-KTP di area Car Free Day di kawasan MH Thamrin, Jakarta, 19 Maret 2017. TEMPO/Febri Husen

    TEMPO.CO, Jakarta - Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) mengaku telah menerima permohonan perlindungan dari pihak yang dijadikan saksi dalam kasus korupsi kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP). Laporan ini masih dipelajari untuk menentukan upaya LPSK dalam memberikan perlindungan.

    "Untuk sejauh mana LPSK dapat memberikan perlindungan terkait kasus e-KTP, saat ini masih sedang kita pelajari terhadap laporan saksi-saksi yang sudah mengajukan permohonan," ujar Ketua LPSK, Abdul Haris Semendawai, di Kantornya, Ciracas, Jakarta Timur, Rabu, 29 Maret 2017.

    Baca : Dalami Peran Andi dalam Kasus E-KTP, KPK Periksa Pejabat PT Quadra

    Haris menjelaskan bahwa pihaknya belum bisa mengungkapkan jumlah permohonan perlindungan saksi e-KTP yang masuk ke LPSK.

    Yang jelas ada, dan jumlahnya beberapa ya, tetapi untuk secara pasti belum dapat LPSK sebutkan

    Sementara itu, Wakil Ketua LPSK, Lili Pintauli Siregar mengatakan, LPSK siap bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melindungi para saksi dalam kasus dugaan korupsi e-KTP. Ia mengimbau para saksi tidak perlu merasa terancam untuk memberikan keterangan sesuai dengan yang diketahuinya.

    "Kita juga sudah koordinasi dengan KPK untuk kasus e-KTP ini, jadi kami siap memberikan pendampingan bagi para saksi," kata Lili.

    Simak pula : Kasus E-KTP, KPK Telusuri Peran Orang-orang yang Disebut Terlibat

    Sebelumnya, kasus korupsi e-KTP saat ini sudah masuk dalam tahap persidangan di pengadilan tindak pidana korupsi Jakarta. Ada dua tersangka yang menjadi terdakwa yaitu mantan pejabat di lingkungan Kementerian Dalam Negeri, yaitu Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Irman, serta mantan Direktur Pengelolaan Administrasi Informasi Ditjen Dukcapil, Sugiharto.

    KPK sejauh ini sudah memeriksa lebih dari 200 saksi dari berbagai unsur di Kementerian Dalam Negeri, DPR, maupun pihak swasta, terkait proyek yang menggunakan anggaran sekitar Rp5,9 triliun itu.

    GRANDY AJI

    Video Terkait:
    Lanjutan Sidang E-KTP, 2 Orang Mantan Wakil Komisi II DPR RI Bantah Terima Uang
    Dituduh Terima Duit E-KTP, Melchias Markus Laporkan Andi Narogong ke Polisi


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Donald Trump dan Para Presiden AS yang Menghadapi Pemakzulan

    Donald Trump menghadapi pemakzulan pada September 2019. Hanya terjadi dua pemakzulan terhadap presiden AS, dua lainnya hanya menghadapi ancaman.