Sidang Ahok, JPU Ungkap Ahli Agama Islam Kubu Ahok Bagian MUI  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok (kedua kiri) berbincang dengan penasehat hukumnya saat menjalani sidang lanjutan kasus dugaan penistaan agama di PN Jakarta Utara, Auditorium Kementerian Pertanian, Jakarta, 29 Maret 2017. ANTARA FOTO

    Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok (kedua kiri) berbincang dengan penasehat hukumnya saat menjalani sidang lanjutan kasus dugaan penistaan agama di PN Jakarta Utara, Auditorium Kementerian Pertanian, Jakarta, 29 Maret 2017. ANTARA FOTO

    TEMPO.CO, Jakarta - Tim jaksa penuntut umum dalam sidang kasus dugaan penodaan agama, mencecar saksi ahli agama Islam, Hamka Haq, mengenai latar belakang organisasi yang diikutinya saat ini. Hamka merupakan saksi ahli agama yang didatangkan oleh kubu terdakwa Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.

    "Saudara ahli, apakah saudara ahli bagian dari MUI?" kata jaksa penuntut umum Ali Mukartono, di Auditorium Kementerian Pertanian, Jakarta, Rabu, 29 Maret 2017.

    Baca juga:

    Ahli Bahasa Sebut 'Dibohongi' Tidak Penting, Begini Reaksi Jaksa

    Hamka menjelaskan bahwa ia masuk sebagai pengurus kelembagaan Majelis Ulama Indonesia sejak 1982, di tingkat kabupaten di daerah Sulawesi Selatan. Saat itu, ia menjabat sebagai sekretaris. Pada 1986 hingga 1990, Hamka melanjutkan studi S-2 dan S-3 di Jakarta. Namun, setelah kembali ke Makassar, ia diangkat menjadi Sekretaris MUI Sulawesi Selatan selama 10 tahun sampai 2000.

    "Setelah 2000, saya katakan regenerasi, biar saya menjadi salah seorang ketua saja 2000-2005 di Sulawesi Selatan. 2005-2010 sampai sekarang itu duduk di Dewan Penasihat MUI Pusat. Sekarang namanya Dewan Pertimbangan," kata Hamka.

    Baca pula:

    Sidang Ahok, Ahli Bahasa: Fokusnya Bukan pada Al-Maidah, tapi...

    Lantas, Ali menyatakan keheranannya lantaran Hamka yang merupakan anggota Komisi Agama di Dewan Perwakilan Rakyat juga merangkap sebagai Dewan Pertimbangan MUI. "Boleh merangkap ya?"

    Hamka menyatakan bahwa Dewan Pertimbangan MUI bukan pengurus eksekutif. Lagipula, kata dia, posisinya itu tidak digaji. "Yang dilarang itu kalau memperoleh tunjangan negara," ujar Hamka.

    Selanjutnya, JPU meminta majelis hakim mencatat keterangan Hamka yang mengaku masih menjadi Dewan Pertimbangan MUI Pusat. Sebab, sejak awal dihadirkan, kubu Ahok dan Hamka sendiri hanya menyebutkan posisi sebagai ahli agama Islam. "Mohon dicatat Yang Mulia, karena tidak disampaikan sejak awal," kata Ali.

    FRISKI RIANA

    Video Terkait:
    Sidang Ahok ke-8, Dua Kelompok Massa Tak Seramai Sebelumnya
    Sidang Ahok, Dua Kelompok Massa Saling Beraksi


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Sidang MK Terkait Sengketa Pilpres 2019 Berlangsung Dua Pekan

    Sidang MK terkait sengketa Pilpres 2019 memasuki tahap akhir. Majelis hakim konstitusi akan membacakan putusannya pada 27 Juni. Ini kronologinya.