Menteri Susi: Kerjasama Maritim Indonesia dan Prancis Sejak Lama

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Joko Widodo berbincang dengan Presiden Perancis Francois Hollande di Istana Merdeka, Jakarta, 29 Maret 2017. Fokus utama yang akan dibahas oleh kedua kepala negara adalah soal infrastruktur dan energi. TEMPO/Subekti

    Presiden Joko Widodo berbincang dengan Presiden Perancis Francois Hollande di Istana Merdeka, Jakarta, 29 Maret 2017. Fokus utama yang akan dibahas oleh kedua kepala negara adalah soal infrastruktur dan energi. TEMPO/Subekti

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menyampaikan bahwa kerjasama antara Indonesia dan Prancis di bidang maritim bukan hal baru. Ia berkata, sudah lama Indonesia dan Prancis bekerjasama di bidang maritim.

    "Tapi, kami ingin meningkatkan kerjasama itu. Perancis itu kan Zona Ekonomi Eksklusifnya lebih besar dibanding Indonesia seperti Micronesia, New Caledonia. Jadi, lautnya dekat sekali sama kita," ujar Susi saat dicegat di Istana Kepresidenan usai kunjungan kenegaraan Presiden Prancis Francois Hollande, Rabu, 29 Maret 2017.

    Baca : Wiranto: Indonesia-Prancis Bahas Pemberantasan Cyber Terrorism

    Diberitakan sebelumnya, dalam kunjungan Presiden Hollande, Indonesia dan Prancis sepakat untuk menjalin kerjasama di bidang ekonomi maritim. Salah satunya, kerjasama di bidang penindakan penangkapan ikan illegal atau biasa disebut Illegal, Unregulated, and Unreported Fishing.

    Susi mengatakan, salah satu kerjasama yang akan ditingkatkan adalah yang berkaitan dengan IUU tersebut yaitu keamanan di laut. Jadi, baik Indonesia maupun Perancis akan sama-sama meningkatkan keamanan zona perairan mereka yang berdekatan agar tidak terjadi IUU Fishing.

    Simak pula : Cerita TKI Asal Indramayu Dijual ke Suriah Rp 130 Juta

    Selain bersama-sama meningkatkan keamanan di zona perairan yang berdekatan, juga sepakat untuk menjadi IUU Fishing sebagai kejahatan terorganisir antar negara. Dengan begitu, derajat bahaya dari kejahatan itu meningkat dan menjadi perhatian aparat keamanan baik Indonesia maupun Perancis.

    "Nanti ada penggunaan satelit bersama, pengawasan bersama, koordinasi pengamanan bersama. Itu karena laut dia dan kita kan berdekatan," ujar Susi mengakhiri.

    ISTMAN MP


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    RZWP3K, Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil

    Sebanyak 21 provinsi telah menerbitkan Peraturan Daerah Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil yang dianggap tak berpihak pada nelayan.