Kasus E-KTP, Andi Narogong Berminat Menjadi Justice Collaborator?  

Reporter

Tersangka korupsi e-KTP Andi Agustinus alias Andi Narogong keluar seusai pemeriksaan di KPK, 24 Maret 2017. Tempo/Danang F.

TEMPO.CO, Jakarta - Andi Agustinus alias Andi Narogong, yang kini berstatus sebagai tersangka dalam kasus Kartu Tanda Penduduk elektronik atau e-KTP, berminat mengajukan diri menjadi justice collaborator atau pelaku yang bersedia membantu membongkar kasus ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Hal itu disampaikan kuasa hukumnya, Samsul Huda.

Pengacara Andi, Samsul Huda, mengatakan ada kemungkinan kliennya mengajukan status justice collaborator ke KPK. Saat ini, ia mengatakan masih mempertimbangkan sejumlah hal sebelum mengambil keputusan itu. “Kami akan lihat perkembangannya dulu,” katanya saat dihubungi, Selasa, 28 Maret 2017.

Baca: Jadi Tersangka Kasus E-KTP, Ini Profil Andi Narogong

KPK menangkap dan menetapkan Andi sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi proyek e-KTP pada Kamis, 23 Maret. Sebelumnya, KPK telah menjerat dua pejabat Kementerian Dalam Negeri, Irman dan Sugiharto, yang kini sudah duduk di kursi pesakitan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

Dalam dakwaan, KPK membeberkan peran sentral Andi sebagai pelaku yang aktif melobi, membagi-bagikan, dan turut menikmati aliran duit proyek e-KTP. Ia diduga menyuap para anggota Komisi Pemerintahan dan Badan Anggaran DPR. Ia juga disebut membagi-bagikan duit proyek kepada para pejabat Kementerian Dalam Negeri. Orang-orang yang disebut menerima aliran duit itu ramai-ramai membantah.

Menurut Samsul, Andi cukup kooperatif dalam proses penyidikan selama menjadi saksi untuk Irman dan Sugiharto. Selain itu, dia membantah Andi telah mendapat ancaman, berniat melarikan diri, atau menghancurkan barang bukti. “Nanti bisa dilihat perkembangan kasusnya di pengadilan,” ujar dia. Karena itu, dia mengatakan langkah KPK yang menangkap sekaligus menahan Andi terasa janggal.

Baca: E-KTP, 6 Alasan KPK Seret Andi Narogong Jadi Tersangka

Juru bicara KPK, Febri Diansyah, mengatakan jeratan hukum untuk Andi tidak ringan. “Ancaman hukuman Pasal 2 ayat 1 dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi adalah 20 tahun penjara atau seumur hidup,” kata dia. Namun Andi masih memiliki kesempatan mengikuti jejak Irman dan Sugiharto untuk mengajukan diri sebagai justice collaborator. Sikap kooperatif dan membantu proses penyidikan bisa menjadi pertimbangan untuk memperingan hukuman.

Kuasa hukum Irman dan Sugiharto, Susilo Aribowo, mengatakan kliennya memang sudah berkomitmen untuk buka-bukaan tentang kasus e-KTP supaya bisa mendapat keringanan hukuman. “KPK menunggu konsistensi Irman dan Sugiharto dalam persidangan,” kata Susilo.

Wakil Ketua KPK Saut Situmorang tidak terlalu mempersoalkan apakah para pelaku dan saksi kunci bersedia menjadi justice collaborator atau tidak. Menurut dia, penyidik dan jaksa penuntut umum sudah memiliki bukti cukup tentang peran setiap nama yang diduga terlibat dalam proyek senilai Rp 5,9 triliun itu.

Baca: Miryam Cabut BAP di Sidang E-KTP, Pengacara: Ini Jadi Blunder

Ia juga tidak khawatir terhadap sikap bekas Bendahara Komisi Pemerintahan DPR, Miryam S. Haryani, yang mencabut seluruh keterangannya dalam berita acara pemeriksaan. “Kami punya cara mengatasinya,” kata Saut.

Dalam persidangan pada Kamis, 23 Maret 2017, Miryam mencabut BAP dengan alasan ia telah ditekan dan diancam penyidik KPK saat pemeriksaan. Pengadilan lantas mengagendakan persidangan pemeriksaan para penyidik KPK ihwal tudingan Miryam itu pada Senin, 27 Maret. Namun persidangan itu terpaksa ditunda karena Miryam tiba-tiba jatuh sakit.

FRANCISCO ROSARIANS



KPK



KPK Panggil Istri dan Anak Lukas Enembe

31 menit lalu

KPK Panggil Istri dan Anak Lukas Enembe

Istri dan anak Lukas Enembe dipanggil sebagai saksi dalam kasus dugaan gratifikasi kepada Gubernur Papua itu.


KPK Tahan Tersangka ke-8 di Kasus Suap Hakim Agung Sudrajad Dimyati

15 jam lalu

KPK Tahan Tersangka ke-8 di Kasus Suap Hakim Agung Sudrajad Dimyati

KPK menahan tersangka kedelapan dalam kasus suap pengurusan perkara yang menyeret hakim agung nonaktif Sudrajad Dimyati.


KPK Periksa Pilot dan Direktur RDG di Kasus Lukas Enembe

22 jam lalu

KPK Periksa Pilot dan Direktur RDG di Kasus Lukas Enembe

KPK belum berhasil memeriksa Lukas Enembe. Lukas beralasan sakit.


Periksa Pramugari, KPK Telisik Private Jet Lukas Enembe

23 jam lalu

Periksa Pramugari, KPK Telisik Private Jet Lukas Enembe

KPK memeriksa seorang pramugari RDG Airlines Tamara Anggraeny di kasus dugaan korupsi Gubernur Papua Lukas Enembe pada Senin, 3 Oktober 2022


Politikus PDIP Kritik Deklarasi Capres Anies oleh NasDem, Sebut Intervensi ke KPK

23 jam lalu

Politikus PDIP Kritik Deklarasi Capres Anies oleh NasDem, Sebut Intervensi ke KPK

"Saat ini posisi Gubernur Anies masih dalam proses pemeriksaan di KPK," kata politikus PDIP Gilbert Simanjuntak


Tokoh Adat Minta MRP dan DPR Papua Bantu KPK untuk Bisa Periksa Lukas Enembe

1 hari lalu

Tokoh Adat Minta MRP dan DPR Papua Bantu KPK untuk Bisa Periksa Lukas Enembe

Tokoh Adat minta MRP dan DPR Papua melakukan pendekatan dengan tetua adat dari gunung agar pemeriksaan Lukas Enembe bisa segera dilakukan oleh KPK.


KPK Libatkan BPK di Kasus Formula E, NasDem: Anies Baswedan Sumbang 5 WTP untuk DKI

1 hari lalu

KPK Libatkan BPK di Kasus Formula E, NasDem: Anies Baswedan Sumbang 5 WTP untuk DKI

NasDem meyakini Anies Baswedan tak melakukan penyimpangan dalam kasus Formula E. Hal ini terbukti dari 5 kali opini WTP yang diberikan BPK ke DKI.


Kasus Korupsi Pengadaan Pesawat Garuda, KPK Duga Eks Anggota DPR Terima Suap Rp 100 Miliar

1 hari lalu

Kasus Korupsi Pengadaan Pesawat Garuda, KPK Duga Eks Anggota DPR Terima Suap Rp 100 Miliar

KPK membuka penyidikan baru kasus suap pengadaan armada pesawat Airbus di PT Garuda Indonesia tahun 2010-2015.


Top Nasional: Panglima TNI Akan Hukum Anak Buahnya jika Salah di Tragedi Kanjuruhan, Deklarasi Anies

1 hari lalu

Top Nasional: Panglima TNI Akan Hukum Anak Buahnya jika Salah di Tragedi Kanjuruhan, Deklarasi Anies

Panglima TNI Jendral Andika Perkasa mengatakan tak segan menghukum anak buahnya yang terbukti melakukan penganiayaan dalam tragedi Kanjuruhan


Kasus Formula E, KPK Sebut Sudah Berkoordinasi dengan BPK

1 hari lalu

Kasus Formula E, KPK Sebut Sudah Berkoordinasi dengan BPK

KPK menyebut sudah berkoordinasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam proses penanganan kasus dugaan korupsi penyelenggaraan Formula E