Penyebab Aktivis Tolak Penasihat KPK dari Partai Politik

Reporter

Editor

Dwi Arjanto

Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang baru di Jalan Kuningan Persada, Kuningan, Jakarta. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

TEMPO.CO, Yogyakarta – Aktivis antikorupsi dengan tegas menolak calon pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang merupakan kader partai politik. Jika ada kader partai politik yang menduduki jabatan, khususnya di KPK, akan muncul konflik kepentingan meskipun sudah keluar dari partai.

”Meskipun jika terpilih sudah tidak menjadi bagian dari partai politik, sangat rentan konflik kepentingan dan akan menimbulkan persoalan di lingkup internal KPK,” kata Baharuddin Kamba, Kepala Divisi Pengaduan Masyarakat Jogja Corruption Watch, Selasa, 28 Maret 2017.

Baca: Nama Muncul dalam Sidang Suap Pajak, Eggi Sudjana Minta Penjelasan KPK

Ia mencontohkan kasus hakim Mahkamah Konstitusi yang terjerat kasus hukum, seperti Akil Muchtar dan Patrialis Akbar. Keduanya, sebelum menjadi hakim, merupakan politikus. Tindakan mereka justru mengotori institusi.

Panitia seleksi calon penasihat KPK telah melakukan wawancara tahap akhir dari 13 calon. Tes wawancara nantinya menyaring delapan nama yang akan diserahkan ke pemimpin KPK untuk dipilih menjadi empat nama. 

Tiga belas calon penasihat KPK itu adalah Antonius D.R. Manurung, Budi Santoso, Burhanudin, Edi Sutarto, Edward Efendi Silalahi, Johanes Ibrahim Kosasih, Moh. Tsani Annafari, Muhammad Arief, Nindya Nazara, Robi Arya Brata, Sarwono Sutikno, Vicensius Manahan Silalahi, dan Wahyu Sardjono. 

Salah satu di antara 13 nama itu merupakan kader Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan, yakni Antonius Manurung, meskipun ia menyatakan akan mengundurkan diri dari partai tersebut seandainya terpilih.

”Panitia seleksi harus mempertimbangkan itu,” ucapnya.

Kamba kembali mengusik orang partai politik yang menduduki jabatan dalam permasalahan hukum. Patrialis, misalnya, sejak menjadi Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia era presiden Susilo Bambang Yudhoyono, sudah bermasalah. Meskipun tidak semua orang partai seperti para mantan politikus yang busuk ini, tetap saja sangat rentan terhadap kepentingan politis.

Simak juga: Seusai Pawai Ogoh-ogoh, Nyepi di Purwakarta Ditutup dengan Botram

”Rekam jejak para calon penasihat KPK harus dicermati. Jangan sampai ada orang partai politik yang jadi,” kata Kamba.

Peneliti di Pusat Kajian Antikorupsi (Pukat) Universitas Gadjah Mada Hifdzil Alim juga mewanti-wanti kepada panitia seleksi untuk tidak memilih kader partai politik. Berkaca dari kasus-kasus korupsi yang melibatkan orang politik, penasihat KPK harus bersih dari politik.

KPK harus menjadi institusi yang independen dalam pemberantasan dan pencegahan korupsi. Sebab, kasus korupsi banyak terjadi di lingkup politik.

Ojo ngasi (jangan sampai),” kata dia serius.

MUH SYAIFULLAH







KPK Tahan Tersangka ke-8 di Kasus Suap Hakim Agung Sudrajad Dimyati

14 jam lalu

KPK Tahan Tersangka ke-8 di Kasus Suap Hakim Agung Sudrajad Dimyati

KPK menahan tersangka kedelapan dalam kasus suap pengurusan perkara yang menyeret hakim agung nonaktif Sudrajad Dimyati.


KPK Periksa Pilot dan Direktur RDG di Kasus Lukas Enembe

21 jam lalu

KPK Periksa Pilot dan Direktur RDG di Kasus Lukas Enembe

KPK belum berhasil memeriksa Lukas Enembe. Lukas beralasan sakit.


Periksa Pramugari, KPK Telisik Private Jet Lukas Enembe

22 jam lalu

Periksa Pramugari, KPK Telisik Private Jet Lukas Enembe

KPK memeriksa seorang pramugari RDG Airlines Tamara Anggraeny di kasus dugaan korupsi Gubernur Papua Lukas Enembe pada Senin, 3 Oktober 2022


Politikus PDIP Kritik Deklarasi Capres Anies oleh NasDem, Sebut Intervensi ke KPK

22 jam lalu

Politikus PDIP Kritik Deklarasi Capres Anies oleh NasDem, Sebut Intervensi ke KPK

"Saat ini posisi Gubernur Anies masih dalam proses pemeriksaan di KPK," kata politikus PDIP Gilbert Simanjuntak


Tokoh Adat Minta MRP dan DPR Papua Bantu KPK untuk Bisa Periksa Lukas Enembe

1 hari lalu

Tokoh Adat Minta MRP dan DPR Papua Bantu KPK untuk Bisa Periksa Lukas Enembe

Tokoh Adat minta MRP dan DPR Papua melakukan pendekatan dengan tetua adat dari gunung agar pemeriksaan Lukas Enembe bisa segera dilakukan oleh KPK.


KPK Libatkan BPK di Kasus Formula E, NasDem: Anies Baswedan Sumbang 5 WTP untuk DKI

1 hari lalu

KPK Libatkan BPK di Kasus Formula E, NasDem: Anies Baswedan Sumbang 5 WTP untuk DKI

NasDem meyakini Anies Baswedan tak melakukan penyimpangan dalam kasus Formula E. Hal ini terbukti dari 5 kali opini WTP yang diberikan BPK ke DKI.


Kasus Korupsi Pengadaan Pesawat Garuda, KPK Duga Eks Anggota DPR Terima Suap Rp 100 Miliar

1 hari lalu

Kasus Korupsi Pengadaan Pesawat Garuda, KPK Duga Eks Anggota DPR Terima Suap Rp 100 Miliar

KPK membuka penyidikan baru kasus suap pengadaan armada pesawat Airbus di PT Garuda Indonesia tahun 2010-2015.


Top Nasional: Panglima TNI Akan Hukum Anak Buahnya jika Salah di Tragedi Kanjuruhan, Deklarasi Anies

1 hari lalu

Top Nasional: Panglima TNI Akan Hukum Anak Buahnya jika Salah di Tragedi Kanjuruhan, Deklarasi Anies

Panglima TNI Jendral Andika Perkasa mengatakan tak segan menghukum anak buahnya yang terbukti melakukan penganiayaan dalam tragedi Kanjuruhan


Kasus Formula E, KPK Sebut Sudah Berkoordinasi dengan BPK

1 hari lalu

Kasus Formula E, KPK Sebut Sudah Berkoordinasi dengan BPK

KPK menyebut sudah berkoordinasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam proses penanganan kasus dugaan korupsi penyelenggaraan Formula E


Pemanggilan Lukas Enembe, KPK Hindari Upaya Penjemputan Paksa

1 hari lalu

Pemanggilan Lukas Enembe, KPK Hindari Upaya Penjemputan Paksa

KPK berupaya menghindari upaya penjemputan paksa terhadap Gubernur Papua Lukas Enembe dalam kasus dugaan gratifikasi dan lebih mengutamakan persuasif