Menteri Desa: 2018 Dana Desa Naik Lagi Menjadi Rp 120 T

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan (kiri) bersama Menteri Desa PDT dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo (kanan) menjawab pertanyaan wartawan seusai melakukan pertemuan di Gedung KPK, Jakarta, 1 Februari 2017. Selain untuk berkoordinasi, pertemuan tersebut juga meminta KPK untuk melakukan pengawalan terkait penyaluran dan penggunaan dana desa di tahun 2017.  TEMPO/Eko Siswono Toyudho

    Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan (kiri) bersama Menteri Desa PDT dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo (kanan) menjawab pertanyaan wartawan seusai melakukan pertemuan di Gedung KPK, Jakarta, 1 Februari 2017. Selain untuk berkoordinasi, pertemuan tersebut juga meminta KPK untuk melakukan pengawalan terkait penyaluran dan penggunaan dana desa di tahun 2017. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

    TEMPO.CO, Malang - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo mengungkapkan dana desa yang dikucurkan pemerintah pada 2018 bakal naik lagi hingga mencapai sekitar Rp 120 triliun.

    "Tahun ini dana desa yang dikucurkan sebesar Rp 60 triliun dengan rata-rata per desa menerima sebesar Rp 800 juta. Dan, tahun depan ada rencana dinaikkan lagi menjadi Rp 120 triliun dan setiap desa menerima sebesar Rp 1 miliar lebih," kata Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Eko Putro Sandjjyo saat memaparkan kinerja kementeriannya di depan peserta dialog kepala desa dan lurah se-Kabupaten Malang dan Kota Batu di Universitas Islam Malang di Malang, Jawa Timur, Senin, 27 Maret 2017.

    Menurut Menteri, dana desa yang dikucurkan ke desa-desa dari tahun ke tahun terus meningkat. Pada 2015, dana yang dikucurkan sebesar Rp 20,76 triliun atau rata-rata per desa menerima sebesar Rp 280,3 juta. Pada 2016, meningkat menjadi Rp 46,98 triliun dan setiap desa menerima dana sebesar Rp 643,6 juta.

    Pada 2017, dana desa yang disalurkan pemerintah mencapai Rp 60 triliun dan setiap desa menerima sebesar Rp 800 juta. "Tahun depan ada rencana dinaikkan lagi karena untuk mengejar pembangunan infrastruktur maupun nonfisik yang ada di desa," urainya.

    Ia mengakui dana desa berpengaruh cukup besar terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja nasional, bahkan sata statistik mencatat bahwa pada 2016, dana desa berkontribusi sebesar 0,9 persen pada Produk Domestik Bruto (PDB), penyumbang 0,04 persen dalam pertumbuhan ekonomi nasional, serta ment=yerap tenaga kerja hingga mencapai 2,34 juta jiwa.

    Pada tahun ini, lanjutnya, Kemendes PDTT memiliki empat program prioritas, yakni produk unggulan desa atau produk unggulan kawasan perdesaan. "Kami minta setiap daerah segera menentukan produk unggulan masing-masing untuk meningkatkan perekonomian dan membuka kesempatan kerja secara luas," ujarnya.

    Selain itu, katanya, program prioritas lainnya adalah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai mesuin penggerak ekonomi rakyat. Dalam dua tahun terakhir ini jumlah BUMDes meningkat tajam, yakni pada 2014 hanya 1.022 unit dan saat ini sudah mencapai 18.466 unit.

    Untuk mengakomodasi BUMDes yang jumlahnya terus meningkat itu, lanjutnya, pemerintah berinisiasi untuk membentuk satu holding, dimana Bulog sebagai leading sektornya. Dan, ada empat bank milik Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yakni BNI, BRI, BTN, dan Bank Mandiri yang menjadi pemegang saham utama holding tersebut.

    "Holding BUMDes inilah yang nanti akan mengontrol seluruh BUMDes di Tanah Air, baik dari segi manajemen, SDM maupun produktivitas. Kami berharap dengana danya holding ini, ribuan jaringan BUMDes mampu menjadi perusahaan besar setara internasional," paparnya.

    Selain dua prioritas tersebut, dua prioritas Kemendes PDTT lain yang bakal dituntaskan pada tahun ini adalah membangun embung air desa dan menciptakan sarana olahraga desa (Raga Desa).

    ANTARA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Sidang MK Terkait Sengketa Pilpres 2019 Berlangsung Dua Pekan

    Sidang MK terkait sengketa Pilpres 2019 memasuki tahap akhir. Majelis hakim konstitusi akan membacakan putusannya pada 27 Juni. Ini kronologinya.