DPR Pastikan Seleksi Calon Komisioner KPU-Bawaslu Awal April

Reporter

ANTARA/Wahyu Putro A

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemerintahan Dewan Perwakilan Rakyat memastikan akan melaksanakan uji kepatutan dan kelayakan pada 3-5 April 2017. Hasil seleksi itu ditargetkan rampung pada 6 April.

"Komisi dua akan menyampaikan hasil ke paripurna pada 6 April untuk melaporkan penugasan yang kami lakukan," kata Ketua Komisi Pemerintahan Dewan Perwakilan Rakyat Zainuddin Amali, yang juga politikus Golkar, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin 27 Maret 2017.

Baca:
DPR Sangkal Halangi Seleksi Komisioner KPU dan Bawaslu
Ini Alasan Fadli Zon Menunda Seleksi Komisioner KPU dan Bawaslu

Sebelum uji kepatutan dan kelayakan dilakukan, Komisi akan mengundang panitia seleksi calon komisioner KPU-Bawaslu, beberapa pakar, dan menggelar rapat internal. Beberapa pertemuan ini dijadwalkan digelar pada 29-30 Maret 2017.

Hari ini, Komisi II menggelar rapat internal memutuskan sikap terhadap penugasan Badan Musyawarah Dewan terkait seleksi komisioner KPU dan Bawaslu. DPR tidak ingin menunda proses seleksi dan ingin semua proses seleksi tepat waktu.

Wakil Ketua Komisi II Fandi Utomo menambahkan pertemuan dengan panitia seleksi dibutuhkan untuk melaporkan perkembangan seleksi. “Silakan melaporkan tugas panitia seleksi kepada komisi," kata dia. Ia memastikan uji kepatutan dan kelayakan akan dilakukan secara terbuka.

Baca juga:
Ahok Sebut Ketua PPP Jakarta Enggak Pernah Macam-macam
Senin Diapit Hari Libur, Pegawai Negeri di Brebes Kompak Membolos

Target Komisi II itu lebih cepat dari "tenggat" yang diberikan oleh Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo. Menteri berharap seleksi calon komisioner Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu rampung sebelum 12 April 2017. "Silakan memilih siapa orangnya. Itu hak DPR, pemerintah tinggal menerima," kata Tjahjo di IPDN Cilandak, Jakarta, Senin 27 Maret 2017.

Wacana perpanjangan masa jabatan komisioner KPU muncul seiring pembahasan RUU Penyelenggaraan Pemilu. Anggota Komisi II dari Partai Amanat Nasional Yandri Susanto menilai perpanjangan dilakukan hingga RUU Pemilu selesai dibahas.

Yandri menilai jumlah komisioner KPU dan Bawaslu perlu ditambah untuk menghadapi pemilihan legislatif dan pemilihan presiden secara bersamaan. Ia meminta Presiden Joko Widodo mengeluarkan surat keputusan untuk memperpanjang jabatan komisioner.

Tjahjo mengatakan jika pembahasan RUU Pemilu belum rampung, tak ada kepentingan pemerintah untuk mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. "Perpu itu untuk keadaan yang memang darurat. Ini kan tidak," ujar dia.

Menteri optimistis Dewan akan menyelesaikan uji kelayakan dan kepatutan tepat waktu. Jika diperlukan penambahan komisioner, kata Tjahjo, penambahan bisa dilakukan setelah UU Penyelenggaraan Pemilu selesai.


ARKHELAUS W.






Hafisz Tohir Dorong Masyarakat untuk Siap pada Digitalisasi Mendatang

8 jam lalu

Hafisz Tohir Dorong Masyarakat untuk Siap pada Digitalisasi Mendatang

Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Hafisz Tohir menyampaikan bahwa perekonomian dunia ditengah era digitalisasi saat ini mulai bergeser menuju Green Ekonomi.


MKD DPR Kirim Surat Permintaan Maaf ke Ketua IPW

8 jam lalu

MKD DPR Kirim Surat Permintaan Maaf ke Ketua IPW

Wakil Ketua MKD, Habiburokhman, menyebut MKD tidak tahu-menahu ihwal hambatan yang dialami Sugeng saat hendak memasuki Gedung DPR.


Effendi Simbolon Absen dalam Rapat Bersama Andika dan Dudung Abdurachman

17 jam lalu

Effendi Simbolon Absen dalam Rapat Bersama Andika dan Dudung Abdurachman

Hari ini Effendi Simbolon tak hadir dalam rapat Komisi I DPR dengan Menhan Prabowo Subianto, KSAD Jenderal Dudung Abdurachman dan Andika Perkasa.


Prabowo Subianto Minta Rapat Bersama Komisi I DPR Digelar Secara Tertutup

18 jam lalu

Prabowo Subianto Minta Rapat Bersama Komisi I DPR Digelar Secara Tertutup

Ketua Komisi I DPR, Meutya Hafid, bertanya kepada Prabowo ihwal mekanisme gelaran rapat, Prabowo menghendaki rapat digelar secara tertutup.


Prabowo, Dudung Abdurachman, dan Andika Perkasa Hadiri Rapat Bersama Komisi I DPR

19 jam lalu

Prabowo, Dudung Abdurachman, dan Andika Perkasa Hadiri Rapat Bersama Komisi I DPR

Rapat Komisi I DPR kali ini dihadiri KSAD Jenderal Dudung Abdurachman, Menhan Prabowo Subianto, dan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa.


Asal Mula 24 September sebagai Hari Tani Nasional, Berkaitan Undang-undang Pokok Agraria 1960

2 hari lalu

Asal Mula 24 September sebagai Hari Tani Nasional, Berkaitan Undang-undang Pokok Agraria 1960

Hari ini 24 September, Hari Tani Nasional untuk memperingati penetapan Undang-undang Dasar Pokok Agraria pada 1960. Berikut kilas balik peristiwanya.


Gede Pasek Ungkap Alasan DPR Sempat Tak Loloskan Sudrajad Dimyati Sebagai Hakim Agung

3 hari lalu

Gede Pasek Ungkap Alasan DPR Sempat Tak Loloskan Sudrajad Dimyati Sebagai Hakim Agung

Gede Pasek mengungkap alasan Komisi III tidak meloloskan Sudrajad Dimyati pada uji kelayakan dan kepatutan hakim agung tahun 2013 silam.


Marak Serangan Hacker Seperti Bjorka, Komisi I DPR RI Setuju Anggaran Rp624 Miliar untuk BSSN

4 hari lalu

Marak Serangan Hacker Seperti Bjorka, Komisi I DPR RI Setuju Anggaran Rp624 Miliar untuk BSSN

Efek hacker Bjorka bikin DPR setujui pagu anggaran untuk BSSN pada 2023 sebesar Rp624 miliar. Kepala BSSN Hinsa Siburian berterima kasih.


Staf Khusus Erick Thohir: Kompor Listrik 40 Persen Lebih Murah dari LPG

4 hari lalu

Staf Khusus Erick Thohir: Kompor Listrik 40 Persen Lebih Murah dari LPG

Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga mengatakan bahwa migrasi ke kompor listrik tidak akan mengganggu atau menambah pasokan batubara untuk listrik.


Demo Driver Online, Anggota DPR Janji Temui Pengemudi pada 28 September

4 hari lalu

Demo Driver Online, Anggota DPR Janji Temui Pengemudi pada 28 September

Driver online dari berbagai daerah yakni Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, dan Bandung, berunjuk rasa di depan Gedung DPR, kemarin.