Kasus Suap Pajak, Apa Saran Dubes Husin Bagis untuk Rajamohanan?

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Direktur PT EK Prima Ekspor Indonesia, Rajesh Rajamohanan Nair. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

    Direktur PT EK Prima Ekspor Indonesia, Rajesh Rajamohanan Nair. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

    TEMPO.CO, Jakarta - Terdakwa kasus suap pajak ke Direktorat Jenderal Pajak, Ramapanicker Rajamohanan Nair, mengakui telah beberapa kali berkomunikasi dengan Duta Besar RI untuk Abu Dhabi, Husin Bagis, mengenai kasus pajak yang menjerat perusahaannya, PT EK Prima Ekspor Indonesia (EKP). "Lewat telepon, kami sampaikan ke Pak Husin," ucapnya di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Senin, 27 Maret 2017.

    Rajamohanan mengaku mengenal Husin hampir sepuluh tahun, bahkan sebelum Husin menjadi duta besar. Keduanya sering berkomunikasi. Ia mengatakan kerap menyampaikan berbagai persoalan kepada Husin, termasuk soal kasus pajak yang menjerat perusahaannya.

    Baca juga:
    Disebut di Sidang, Fadli Zon Bantah Kenal Handang dan Rajamohanan
    Kasus Suap Pajak Dari Ancaman Sampai Sebut Nama Ipar Jokowi

    Dalam percakapan itu, Rajamohanan menuturkan Husin memberi sejumlah saran atas persoalan pajak PT EKP. Husin, kata dia, merekomendasikan agar menyampaikan surat ke beberapa pihak, misalnya Direktur Jenderal Pajak, Kepala Badan Koordinasi dan Penanaman Modal (BKPM), Menteri Keuangan, Menteri Perdagangan, bahkan presiden.

    Solusi yang disampaikan kepada Rajamohanan dinilai lebih bersifat teknis. Namun, dalam persidangan kali ini, belum ada indikasi saran dari Husin yang mengarah ke suap terhadap Kepala Subdirektorat Bukti Permulaan Direktorat Jenderal Pajak Handang Soekarno. Komunikasi mereka terjalin lebih sering ketika surat tagihan pajak senilai Rp 78 miliar untuk PT EKP keluar pada 6 September 2016.

    Saat itu, Rajamohanan mengaku kerap berkomunikasi dengan Husin. "Curhat lebih sering lewat telepon (dengan Husin)," ucapnya.

    DANANG FIRMANTO

    Simak: Ipar Jokowi di Pusaran Rajamohanan



     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Tarif Baru Ojek Online di Tiap Zonasi yang Berlaku 18 Juni 2019

    Kementerian Perhubungan telah menetapkan tarif baru ojek online berdasarkan pembagian zona. Kemehub mengefektifkan regulasi itu pada 18 Juni 2019.