DPR Sangkal Halangi Seleksi Komisioner KPU dan Bawaslu

Reporter

Zainudin Amali. TEMPO/Dhemas Reviyanto

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Komisi Pemerintahan DPR Zainuddin Amali membantah pihaknya menghalangi seleksi komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu. Menurut Zainuddin Komisi Pemerintahan atau Komisi II telah menjalankan penugasan sejak pemerintah mengirimkan Surat Presiden terkait seleksi tersebut.

"Tidak ada keinginan DPR, apalagi Komisi II, untuk menunda atau menyandera proses seleksi ini," kata Zainuddin di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin 27 Maret 2017.

Baca: DPR Akan Rapat Internal Bahas Seleksi Komisioner KPU dan Bawaslu

Zainudin menjelaskan, Surat Presiden untuk seleksi komisioner KPU-Bawaslu diterima 23 Februari 2017 atau sehari sebelum dimulainya masa reses Dewan. Setelah memasuki masa sidang pada 16 Maret, pimpinan Dewan meminta Badan Musyawarah untuk menindaklanjuti surat itu pada 20 Maret.

Pada 22 Maret 2017, ujar Zainuddin, Bamus DPR menugaskan Komisi II mengambil sikap dan keputusan terhadap surat Presiden. "Iya waktu yang kami miliki. Ini klarifikasi, DPR tidak pernah menundanya proses," ujar politikus Partai Golkar tersebut.

Simak: Rekam Jejak Calon Komisioner KPU dan Bawaslu Ditelusuri

Senin siang, Komisi II menggelar rapat internal untuk memutuskan sikap terhadap penugasan Badan Musyawarah Dewan terkait seleksi komisioner KPU dan Bawaslu. Amali menegaskan DPR tidak ingin menunda proses seleksi dan ingin semuanya berjalan tepat waktu.

Wacana perpanjangan masa jabatan komisioner KPU muncul seiring pembahasan RUU Penyelenggaraan Pemilu. Wacana itu menyebutkan perpanjangan masa jabatan dilakukan hingga RUU Pemilu selesai dibahas.

Lihat: Tim Seleksi KPU Dilarang Bertemu Calon Guna Hindari Pelanggaran

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo optimistis Dewan akan menyelesaikan uji kelayakan dan kepatutan tepat waktu. Jika diperlukan penambahan komisioner, kata Tjahjo, penambahan bisa dilakukan setelah UU Penyelenggaraan Pemilu selesai. Menurut dia, pemerintah dan DPR perlu menjamin kesinambungan KPU dan Bawaslu.

ARKHELAUS W.






Hafisz Tohir Dorong Masyarakat untuk Siap pada Digitalisasi Mendatang

7 jam lalu

Hafisz Tohir Dorong Masyarakat untuk Siap pada Digitalisasi Mendatang

Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Hafisz Tohir menyampaikan bahwa perekonomian dunia ditengah era digitalisasi saat ini mulai bergeser menuju Green Ekonomi.


MKD DPR Kirim Surat Permintaan Maaf ke Ketua IPW

8 jam lalu

MKD DPR Kirim Surat Permintaan Maaf ke Ketua IPW

Wakil Ketua MKD, Habiburokhman, menyebut MKD tidak tahu-menahu ihwal hambatan yang dialami Sugeng saat hendak memasuki Gedung DPR.


Effendi Simbolon Absen dalam Rapat Bersama Andika dan Dudung Abdurachman

17 jam lalu

Effendi Simbolon Absen dalam Rapat Bersama Andika dan Dudung Abdurachman

Hari ini Effendi Simbolon tak hadir dalam rapat Komisi I DPR dengan Menhan Prabowo Subianto, KSAD Jenderal Dudung Abdurachman dan Andika Perkasa.


Prabowo Subianto Minta Rapat Bersama Komisi I DPR Digelar Secara Tertutup

18 jam lalu

Prabowo Subianto Minta Rapat Bersama Komisi I DPR Digelar Secara Tertutup

Ketua Komisi I DPR, Meutya Hafid, bertanya kepada Prabowo ihwal mekanisme gelaran rapat, Prabowo menghendaki rapat digelar secara tertutup.


Prabowo, Dudung Abdurachman, dan Andika Perkasa Hadiri Rapat Bersama Komisi I DPR

19 jam lalu

Prabowo, Dudung Abdurachman, dan Andika Perkasa Hadiri Rapat Bersama Komisi I DPR

Rapat Komisi I DPR kali ini dihadiri KSAD Jenderal Dudung Abdurachman, Menhan Prabowo Subianto, dan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa.


Asal Mula 24 September sebagai Hari Tani Nasional, Berkaitan Undang-undang Pokok Agraria 1960

2 hari lalu

Asal Mula 24 September sebagai Hari Tani Nasional, Berkaitan Undang-undang Pokok Agraria 1960

Hari ini 24 September, Hari Tani Nasional untuk memperingati penetapan Undang-undang Dasar Pokok Agraria pada 1960. Berikut kilas balik peristiwanya.


Gede Pasek Ungkap Alasan DPR Sempat Tak Loloskan Sudrajad Dimyati Sebagai Hakim Agung

3 hari lalu

Gede Pasek Ungkap Alasan DPR Sempat Tak Loloskan Sudrajad Dimyati Sebagai Hakim Agung

Gede Pasek mengungkap alasan Komisi III tidak meloloskan Sudrajad Dimyati pada uji kelayakan dan kepatutan hakim agung tahun 2013 silam.


Marak Serangan Hacker Seperti Bjorka, Komisi I DPR RI Setuju Anggaran Rp624 Miliar untuk BSSN

4 hari lalu

Marak Serangan Hacker Seperti Bjorka, Komisi I DPR RI Setuju Anggaran Rp624 Miliar untuk BSSN

Efek hacker Bjorka bikin DPR setujui pagu anggaran untuk BSSN pada 2023 sebesar Rp624 miliar. Kepala BSSN Hinsa Siburian berterima kasih.


Staf Khusus Erick Thohir: Kompor Listrik 40 Persen Lebih Murah dari LPG

4 hari lalu

Staf Khusus Erick Thohir: Kompor Listrik 40 Persen Lebih Murah dari LPG

Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga mengatakan bahwa migrasi ke kompor listrik tidak akan mengganggu atau menambah pasokan batubara untuk listrik.


Demo Driver Online, Anggota DPR Janji Temui Pengemudi pada 28 September

4 hari lalu

Demo Driver Online, Anggota DPR Janji Temui Pengemudi pada 28 September

Driver online dari berbagai daerah yakni Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, dan Bandung, berunjuk rasa di depan Gedung DPR, kemarin.