Wakil Partai di KPU, PUSaKO: Itu Melanggar Konstitusi  

Reporter

Komisioner KPU Hadar Nafis Gumay (tengah), mengikuti persiapan gladi kotor pengamanan pelaksanaan Pilkada serentak, di Gedung KPU, Jakarta, 16 September 2016. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Padang – Peneliti Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas, Feri Amsari, mengatakan rencana menempatkan perwakilan partai politik di Komisi Pemilihan Umum berpotensi melanggar konstitusi. Langkah tersebut juga menyalahi prinsip demokrasi.

”Itu wacana yang tabu secara konstitusional dan prinsip demokrasi,” ujar pakar hukum tata negara dari Fakultas Hukum Universitas Andalas itu, Senin, 27 Maret 2017.

Baca juga:
Rencana Wakil Partai di KPU, Peneliti: Masak Pemain Jadi Wasit

Menurut Feri, secara konstitusional, Mahkamah Konstitusi sudah mengeluarkan putusan dalam perkara 81/PPU-XI/2011. Isinya, anggota KPU tidak boleh berasal dari partai, kecuali telah mengundurkan diri lima tahun dari partai sebelum mendaftar.

Sedangkan secara prinsip demokrasi, kata dia, tidak mungkin wasit merangkap sebagai pemain. Konyol jika publik diminta memahami dan mendukung demokrasi wasit sekaligus menjadi pemain.

”Jadi, jika DPR memaksakan diri, DPR telah melanggar konstitusi dan prinsip demokrasi,” ujarnya.

Baca pula:
Rencana Wakil Partai di KPU Dikritik
Ini 2 Opsi agar Komisioner KPU dan Bawaslu dari Partai Politik

Feri mengatakan, kalaupun DPR memaksa memasukkan wacana itu ke RUU Penyelenggaraan Pemilu, hal itu dianggap batal demi hukum. Sebab, berseberangan dengan putusan MK. Artinya, DPR menentang konstitusi.

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi Pemerintahan Lukman Edy membenarkan adanya rencana mengembalikan unsur partai di tubuh KPU dan Bawaslu. Opsi ini muncul setelah Panitia Khusus RUU Penyelenggaraan Pemilu menggelar studi banding ke Jerman dan Meksiko beberapa waktu lalu.

”Di sana, penyelenggara pemilu terdiri atas unsur pemerintah, partai politik, dan kehakiman,” kata Lukman, yang juga Ketua Pansus RUU Penyelenggaraan Pemilu, Minggu, 26 Maret 2017. Dia menilai adanya perwakilan partai di tubuh KPU dan Bawaslu bisa meminimalkan potensi kecurangan dalam pemilu.

ANDRI EL FARUQI







Megawati Usul Nomor Urut Parpol Tak Perlu Diundi, KPU: Kami Sedang Lakukan Kajian

14 hari lalu

Megawati Usul Nomor Urut Parpol Tak Perlu Diundi, KPU: Kami Sedang Lakukan Kajian

Idham Holik mengatakan saat ini KPU sedang melakukan kajian mengenai usulan Megawati soal nomor urut parpol peserta Pemilu 2024 tak berubah


Megawati Usul Nomor Urut Parpol Pemilu Tak Diubah, KPU: Kami Mengapresiasi

17 hari lalu

Megawati Usul Nomor Urut Parpol Pemilu Tak Diubah, KPU: Kami Mengapresiasi

Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mengusulkan kepada KPU agar nomor partai politik tetap sama dengan Pemilu 2019. Tanggapan KPU?


Serahkan Dokumen Pengurus PPP Baru ke KPU, Muhammad Mardiono Kembali Tegaskan Hubungannya dengan Suharso Monoarfa Baik-Baik Saja

22 hari lalu

Serahkan Dokumen Pengurus PPP Baru ke KPU, Muhammad Mardiono Kembali Tegaskan Hubungannya dengan Suharso Monoarfa Baik-Baik Saja

Muhammad Mardiono kembali menegaskan bahwa Suharso Monoarfa merupakan guru sekaligus sahabatnya.


Bolehkah Mantan Napi Koruptor Ikut Pileg 2024? Begini Aturannya

23 hari lalu

Bolehkah Mantan Napi Koruptor Ikut Pileg 2024? Begini Aturannya

Pendaftaran Caleg bakal dibuka 1 - 14 Mei 2023. Bolehkah eks napi koruptor mendaftar sebagai Caleg di Pileg 2024?


Mardiono Bakal Serahkan Dokumen Perubahan Pengurus PPP ke KPU

23 hari lalu

Mardiono Bakal Serahkan Dokumen Perubahan Pengurus PPP ke KPU

Achmad berharap adanya perubahan kepemimpinan di partainya tidak melunturkan semangat persatuan di PPP.


PPP Nilai Pergantian Ketua Umum Tak Akan Pengaruhi Verifikasi Parpol di KPU

25 hari lalu

PPP Nilai Pergantian Ketua Umum Tak Akan Pengaruhi Verifikasi Parpol di KPU

PPP versi Muhammad Mardiono mengakui belum mendapatkan SK pengesahan kepengurusan baru dari Kemenkumham.


PPP Alami Konflik Internal, KPU Pastikan Verifikasi Administrasi Jalan Terus

26 hari lalu

PPP Alami Konflik Internal, KPU Pastikan Verifikasi Administrasi Jalan Terus

KPU menyatakan bahwa konflik internal PPP tak akan mengganggu mereka dalam melakukan verifikasi administrasi terhadap partai tersebut.


Menkominfo Lempar Urusan Kebocoran Data ke BSSN, Apa Tugas dan Fungsi BSSN?

26 hari lalu

Menkominfo Lempar Urusan Kebocoran Data ke BSSN, Apa Tugas dan Fungsi BSSN?

Menkominfo Johnny G. Plate persilakan wartawan untuk bertanya pada BSSN perihal kebocoran data. Lantas apa sebenarnya tugas dan fungsi dari BSSN?


Jokowi Lantik DKPP Unsur Masyarakat di Istana Siang Ini

27 hari lalu

Jokowi Lantik DKPP Unsur Masyarakat di Istana Siang Ini

DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutus aduan hingga laporan soal dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan KPU, Bawaslu, hingga PPLN.


Terkini Bisnis: Faisal Basri Sebut Kenaikan Harga BBM Fenomena Global, Cerita Jokowi Sulit Bicara dengan Putin

27 hari lalu

Terkini Bisnis: Faisal Basri Sebut Kenaikan Harga BBM Fenomena Global, Cerita Jokowi Sulit Bicara dengan Putin

Berita terkini bisnis hingga siang ini dimulai dari pernyataan ekonom senior UI Faisal Basri soal kenaikan harga BBM adalah fenomena global.