Hari Kejepit, Belasan Pegawai Negeri Pemkot Cirebon Membolos

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ilustrasi. TEMPO/Wisnu Agung Prasetyo

    Ilustrasi. TEMPO/Wisnu Agung Prasetyo

    TEMPO.CO, Cirebon – Sebanyak 28 orang aparatur sipil negara Pemerintah Kota Cirebon tidak masuk kantor, Senin, 27 Maret 2017. Kepala Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan  Kota Cirebon Anwar Sanusi mengatakan dari jumlah tersebut 16 absen tanpa keterangan jelas.

    Sedangkan sisanya tidak masuk dengan alasan sudah mengajukan izin, cuti besar, dan sedang dalam perjalanan dinas. Anwar mengancam menjatuhkan sanksi kepada pegawai yang membolos. “Tim kami  bergerak dan melakukan sidak (inspeksi mendadak) ke sejumlah instansi,” kata Anwar.

    Baca: ASN Harus Berikan Pelayanan Publik Setara Global

    Inspeksi, kata Anwar, difokuskan ke instansi yang melakukan pelayanan dan berhubungan langsung dengan masyarakat. Di antaranya kantor kelurahan, kecamtan serta ke sekolah.

    Anwar mengaku sudah menitipkan surat kepada masing-masing pimpinan di instansi tersebut. Surat itu berisi pemanggilan terhadap pegawai yang hari ini tidak hadir tanpa disertai dengan alasan yang jelas. “Rabu, 29 Maret 2017 besok mereka harus menghadap ke BKD (badan kepegawaian daerah) untuk dilakukan pembinaan,” kata Anwar.

    Simak: Purwakarta Wajibkan Pelajar dan ASN Pakai Sarung Saban Jumat

    Sekalipun hari kejepit, kata Anwar, namun karena tidak ada aturan maupun ketentuan untuk cuti bersama, maka setiap PNS harus masuk kantor tepat waktu sesuai  aturan yang berlaku. Bagi yang tidak hadir tanpa disertai alasan yang jelas, maka akan diberikan sanksi.

    Bentuk sanksinya, menurut Anwar, diserahkan kepada pimpinan di masing-masing satuan kerja perangkat daerah (SKPD) tempat pegawai membolos itu bekerja. Kepala SKPD, ujar Anwar, berkewajiban  melakukan pembinaan terhadap pegawainya yang melakukan pelanggaran terhadap aturan yang berlaku.

    IVANSYAH


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Gonta-ganti UN, dari Ujian Negara hingga Kebijakan Nadiem Makarim

    Nadiem Makarim akan mengganti Ujian Nasional dengan Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter. Gonta-ganti jenis UN sudah belangsung sejak 1965.