Ini Alasan Fadli Zon Menunda Seleksi Komisioner KPU dan Bawaslu  

Reporter

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia atau KPU mulai melaksanakan sosialisasi sistem informasi partai politik atau sipol, yang merupakan proses pendaftaran dan verifikasi bagi 73 partai politik yang menjadi peserta Pemilu 2019 mendatang. IMAM SUKAMTO

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua DPR Fadli Zon berpendapat, proses uji kelayakan dan kepatutan calon Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) ditunda. Alasannya, aspek penyelenggara pemilu sedang digodok dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu oleh Panitia Khusus (Pansus).

Jika uji kelayakan dan kepatutan dilakukan, Fadli khawatir justru hal itu bisa menjadi masalah. “Akan rawan dipersoalkan masyarakat, bahkan digugat,” katanya di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin, 27 Maret 2017.

Baca: Mendagri Minta Seleksi Komisioner KPU-Bawaslu Tidak Mundur

Fadli mengatakan DPR berencana menambah jumlah Komisioner KPU menjadi sembilan orang atau 11 orang. Kecuali, kata Fadli, Komisi II DPR dan pemerintah bersepakat memproses 14 nama calon komisioner KPU dan 10 nama calon komisioner Bawaslu.

Menunda seleksi, menurut Fadli, tak jadi masalah karena menunggu UU Pemilu baru selesai. Karena seleksi ditunda, ia meminta pemerintah mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perpu) untuk memperpanjang masa jabatan komisioner KPU dan Bawaslu. “Soal itu, kita ada presedennya kok di masa lalu,” ujar Fadli.

Sejak Februari 2017, pemerintah melalui panitia seleksi calon komisioner KPU dan Bawaslu telah mengirim 14 nama calon komisioner KPU dan 10 nama calon komisioner Bawaslu. Namun hingga kini DPR tak kunjung memprosesnya dengan alasan menunggu pembahasan RUU Pemilu selesai.

Baca juga:
Pemindahan Napi ke Nusakambangan, Terkait Rencana Hukuman Mati?
Empat Korban Satu Keluarga Tewas Diterjang Banjir Bandang

Adapun anggota Komisi II DPR dari Fraksi Partai Golkar, Rambe Kamarul Zaman, mengatakan ada alasan lain yang berkembang di kalangan internal Komisi II mengenai kemungkinan penolakan nama-nama calon komisioner KPU-Bawaslu itu.

Desas-desus yang berkembang, kata dia, berkaitan dengan uji materi pasal dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada (UU Pilkada) ke Mahkamah Konstitusi soal kewajiban KPU berkonsultasi dengan DPR dalam menyusun Peraturan KPU (PKPU).

KPU menganggap aturan dalam UU Pilkada itu mengebiri kemandirian mereka sebagai lembaga dalam mengambil keputusan, yaitu membentuk PKPU.

KPU melayangkan uji materiil, tapi hingga kini belum diputus oleh MK. Mereka yang lolos seleksi calon komisioner KPU merupakan komisioner lama yang mendorong uji materi. Sedangkan yang tak mendukung tak lolos.

ENDRI KURNIAWATI | GRANDY AJI







Hafisz Tohir Dorong Masyarakat untuk Siap pada Digitalisasi Mendatang

6 jam lalu

Hafisz Tohir Dorong Masyarakat untuk Siap pada Digitalisasi Mendatang

Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Hafisz Tohir menyampaikan bahwa perekonomian dunia ditengah era digitalisasi saat ini mulai bergeser menuju Green Ekonomi.


MKD DPR Kirim Surat Permintaan Maaf ke Ketua IPW

7 jam lalu

MKD DPR Kirim Surat Permintaan Maaf ke Ketua IPW

Wakil Ketua MKD, Habiburokhman, menyebut MKD tidak tahu-menahu ihwal hambatan yang dialami Sugeng saat hendak memasuki Gedung DPR.


Effendi Simbolon Absen dalam Rapat Bersama Andika dan Dudung Abdurachman

16 jam lalu

Effendi Simbolon Absen dalam Rapat Bersama Andika dan Dudung Abdurachman

Hari ini Effendi Simbolon tak hadir dalam rapat Komisi I DPR dengan Menhan Prabowo Subianto, KSAD Jenderal Dudung Abdurachman dan Andika Perkasa.


Prabowo Subianto Minta Rapat Bersama Komisi I DPR Digelar Secara Tertutup

17 jam lalu

Prabowo Subianto Minta Rapat Bersama Komisi I DPR Digelar Secara Tertutup

Ketua Komisi I DPR, Meutya Hafid, bertanya kepada Prabowo ihwal mekanisme gelaran rapat, Prabowo menghendaki rapat digelar secara tertutup.


Prabowo, Dudung Abdurachman, dan Andika Perkasa Hadiri Rapat Bersama Komisi I DPR

18 jam lalu

Prabowo, Dudung Abdurachman, dan Andika Perkasa Hadiri Rapat Bersama Komisi I DPR

Rapat Komisi I DPR kali ini dihadiri KSAD Jenderal Dudung Abdurachman, Menhan Prabowo Subianto, dan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa.


Asal Mula 24 September sebagai Hari Tani Nasional, Berkaitan Undang-undang Pokok Agraria 1960

2 hari lalu

Asal Mula 24 September sebagai Hari Tani Nasional, Berkaitan Undang-undang Pokok Agraria 1960

Hari ini 24 September, Hari Tani Nasional untuk memperingati penetapan Undang-undang Dasar Pokok Agraria pada 1960. Berikut kilas balik peristiwanya.


Gede Pasek Ungkap Alasan DPR Sempat Tak Loloskan Sudrajad Dimyati Sebagai Hakim Agung

3 hari lalu

Gede Pasek Ungkap Alasan DPR Sempat Tak Loloskan Sudrajad Dimyati Sebagai Hakim Agung

Gede Pasek mengungkap alasan Komisi III tidak meloloskan Sudrajad Dimyati pada uji kelayakan dan kepatutan hakim agung tahun 2013 silam.


Prabowo Kalah dari Anies di Survei ILC, Fadli Zon: Masih Terlalu Pagi Melihat Survei

4 hari lalu

Prabowo Kalah dari Anies di Survei ILC, Fadli Zon: Masih Terlalu Pagi Melihat Survei

Fadli Zon mengatakan masih terlalu dini melihat survei Pemilu 2024 setelah Prabowo Subianto kalah dari Anies Baswedan dalam survei yang dilakukan Indonesia Lawyers Club (ILC).


SBY Duga Bakal Ada Kecurangan di Pemilu 2024, Fadli Zon: Pemilu Kita Belum Jujur dan Adil

4 hari lalu

SBY Duga Bakal Ada Kecurangan di Pemilu 2024, Fadli Zon: Pemilu Kita Belum Jujur dan Adil

Fadli Zon mengatakan sah-sah saja Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengatakan akan turun gunung karena Pemilu 2024 disinyalir tidak adil.


Marak Serangan Hacker Seperti Bjorka, Komisi I DPR RI Setuju Anggaran Rp624 Miliar untuk BSSN

4 hari lalu

Marak Serangan Hacker Seperti Bjorka, Komisi I DPR RI Setuju Anggaran Rp624 Miliar untuk BSSN

Efek hacker Bjorka bikin DPR setujui pagu anggaran untuk BSSN pada 2023 sebesar Rp624 miliar. Kepala BSSN Hinsa Siburian berterima kasih.