TEMPO.CO, Jakarta - Pembangunan infrastruktur jalan nasional di Kalimantan Tengah tahun 2017 ini tidak berjalan sesuai rencana pembangunan, jauh dari target, dan terancam terbengkalai. Dana pembangunan jalan yang dialokasikan pemerintah pusat melalui APBN sangat minim.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kalimantan Tengah Leonard Samuel Ampung memastikan bahwa tidak ada pembangunan jalan nasional maupun provinsi tahun ini. “Hanya ada dana relokasi untuk menutup lobang di jalan yang rusak, bukan untuk perbaikan,” kata Leonard, Ahad, 26 Maret 2017.
Baca: Jalan Trans Kalimantan Palangkaraya-Barito Selatan Terendam Banjir
Akibatnya banyak ruas jalan rusak parah seperti jalan poros selatan yang menghubungkan Palangkaraya, Kalimantan Tengah dengan Banjarmasin, Kalimantan Selatan. "Padahal itu urat nadi distribusi antara Palangkaraya dan Banjarmasin.” Hingga akhir Maret, kata Leonard, belum ada tanda-tanda dana akan turun.
Ruas jalan negara di Desa Bukit Rawi Kecamatan Kahayan Kahayan Tengah, Kabupaten Pulang Pisau juga kerap kebanjiran hingga empat kilometer saat musim hujan. Padahal akses jalan ini sangat penting untuk menghubungkan Palangkaraya dengan empat kabupaten di daerah aliran sungai seperti Barito Selatan, Barito Timur, Barito Utara dan Murung Raya.
Pembangunan jalan layang di Bukit Rawi itu juga tidak disetujui. Pemerintah hanya memberikan dana relokasi untuk menutup lobang jalan. “Padahal seharusnya jalan itu ditinggikan karena rentan putus jika banjir," ujarnya.
Baca juga:
Polisi Gagalkan Penyelundupan 500 Karung Bawang Merah Malaysia
Pelabuhan Ketapang Gilimanuk Tutup Sehari Saat Hari Raya Nyepi
Dinas mencatat dana untuk jalan ruas jalan nasional di Kalimantan Tengah sepanjang 2.002 kilometer dan jalan provinsi sepanjang 1.100 kilometer. Rata-rata untuk penanganan satu kilometer jalan memerlukan anggaran Rp3 miliar, sehingga kebutuhan anggaran untuk penanganan jalan nasional dan provinsi di Kalimantan Tengah membutuhkan anggaran Rp3,5- Rp4 triliun per tahun.
Namun kenyataannya, anggaran untuk pemeliharaan jalan nasional baru sekitar Rp800 miliar. Sedangkan untuk jalan provinsi baru Rp300 miliar, sehingga masih jauh dari standar. Karena anggaran terbatas, sehingga penanganan jalan dilakukan dengan skala prioritas.
KARANA WW
