E-KTP, KPK Sebut Akan Ada Tersangka selain Andi Narogong  

Reporter

Pengusaha Andi Agustinus alias Andi Narogong keluar mobil setibanya di Gedung KPK, Jakarta, 23 Maret 2017. KPK menetapkan Andi Narogong sebagai tersangka baru kasus dugaan korupsi proyek pengadaan e-KTP. ANTARA/Reno Esnir

TEMPO.COJakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan tersangka kasus dugaan korupsi kartu tanda penduduk elektronik atau e-KTP tak berhenti di Andi Agustinus atau Andi Narogong. Menurut Wakil Ketua KPK Alexander Marwata, penetapan tersangka dilakukan secara bertahap. “Ada langkah strategis yang perlu kami lakukan,” katanya di kantornya, Kamis, 23 Maret 2017.

Alexander mengatakan, jika semuanya yang dicurigai terlibat kasus ini dijadikan tersangka, ia khawatir proses penyidikan akan terhambat. Sebab, jumlah penyidik yang dimiliki KPK terbatas. Selain itu, kata dia, KPK memperhatikan proses setelah seseorang ditetapkan menjadi tersangka, yakni waktu penahanan 120 hari. “Kalau semuanya diproses bersamaan, justru memakan waktu lama,” ujarnya.

Baca: Sidang E-KTP, KPK Telisik Sumber Dana yang Dimiliki Andi Narogong

Pada Kamis KPK menetapkan Andi Agustinus sebagai tersangka kasus e-KTP. Sebelumnya, KPK menetapkan bekas Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, Irman, dan Pejabat Pembuat Komitmen Proyek e-KTP, Sugiharto, sebagai tersangka.

Juru bicara KPK, Febri Diansyah, mengatakan KPK telah menangkap Andi di Jakarta Selatan. Ia kini masih menjalani pemeriksaan penyidik. KPK juga menggeledah tiga tempat di Cibubur, Jakarta Timur. 

KPK mencurigai dua peran Andi dalam proyek e-KTP. Pertama, Andi diduga bertemu dengan Irman dan Sugiharto, sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dan pejabat Kementerian Dalam Negeri untuk memuluskan penganggaran. Untuk memuluskannya, Andi diduga membagikan fulus ke Badan Anggaran, Komisi Pemerintahan DPR, dan pejabat Kementerian Dalam Negeri.

Baca: Sidang E-KTP, Teguh dan Taufik Ngaku Tak Kenal Andi Narogong

Dalam dakwaan Irman dan Sugiharto, Andi memberikan duit sesuai dengan permintaan Irman. Andi juga pernah melakukan rapat bersama dengan kedua terdakwa, bekas Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Diah Anggraeni, dan Ketua Fraksi Golkar Setya Novanto di Hotel Gran Melia Jakarta. Pertemuan itu diadakan untuk meminta dukungan penganggaran proyek e-KTP.

Andi juga ditulis dalam dakwaan membuat kesepakatan dengan Setya, bekas Ketua Umum Demokrat Anas Urbaningrum, dan bekas Bendahara Umum Muhammad Nazaruddin untuk rencana penggunaan anggaran e-KTP sebesar Rp 5,9 triliun. Rinciannya, Rp 2,6 triliun untuk proyek, dan sisanya sebesar Rp 2,5 triliun dibagi-bagikan ke beberapa pejabat Kementerian Dalam Negeri, anggota DPR, dan pengusaha.

Andi, kata Alexander, juga diduga berperan merancang pemenang proyek ini. “Ini juga terkait dengan aliran dana pada sejumlah panitia pengadaan,” katanya.

Kepada Tempo, Setya Novanto menyatakan tak terlibat kasus ini. “Kalau ada benar terima uang, mau ditaruh di mana uang sebanyak itu?” ucapnya.

Baca: E-KTP, Nyanyian Para Saksi Seret Nama Politikus dan Pejabat

Dua pekan lalu, Tempo menyambangi rumah Andi di Kota Wisata Cibubur, Jakarta Timur, tapi dihadang seorang petugas keamanan di pintu perumahan. “Pak Andi berpesan, rumah sedang kosong,” ujar Soleh Firdaus, petugas keamanan itu.

MAYA AYU PUSPITASARI






Surya Darmadi Kembali Sebut Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Mengada-Ada

8 hari lalu

Surya Darmadi Kembali Sebut Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Mengada-Ada

Surya Darmadi menyatakan dirinya seharusnya hanya mendapatkan sanksi administratif, bukan pidana.


Komisi Yudisial Diminta Pantau Persidangan Tipikor di Banjarmasin

22 April 2022

Komisi Yudisial Diminta Pantau Persidangan Tipikor di Banjarmasin

Berharap Majelis Hakim tidak dapat diintervensi oleh pihak-pihak yang beritikad jahat


Di Sidang Tipikor, Netanyahu Mengklaim Dirinya Dijebak

24 Mei 2020

Di Sidang Tipikor, Netanyahu Mengklaim Dirinya Dijebak

Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, berusaha tampil tak bersalah di sidang tindak pidana korupsi. Ia mengklaim polisi korup menjebaknya.


Surati Presiden dan DPR, KPK Minta UU Tipikor Direvisi

19 Desember 2019

Surati Presiden dan DPR, KPK Minta UU Tipikor Direvisi

Agus Rahardjo menilai, UU Tipikor sebenarnya lebih penting dibandingkan UU KPK.


Data ICW: Tilep Rp 29,41 Triliun, Ribuan Koruptor Divonis Ringan

3 Mei 2018

Data ICW: Tilep Rp 29,41 Triliun, Ribuan Koruptor Divonis Ringan

Hanya 300 dari 1.032 terdakwa pada semester 2 tahun 2017 yang dituntut hukuman di atas 4 tahun.


Pengusaha, Kontraktor Wisma Atlet Dituntut 7 Tahun Penjara

30 Oktober 2017

Pengusaha, Kontraktor Wisma Atlet Dituntut 7 Tahun Penjara

Mantan Direktur PT DGI, Dudung Purwadi, adalah terdakwa kasus korupsi proyek rumah sakit di Universitas Udayana dan pembangunan Wisma Atlet Palembang.


Pengadilan Tinggi Bebaskan Dahlan Iskan, Hakim Tidak Satu Suara

6 September 2017

Pengadilan Tinggi Bebaskan Dahlan Iskan, Hakim Tidak Satu Suara

"Karena kalah jumlah, majelis hakim memutuskan bahwa banding Dahlan dikabulkan," ujarnya.




Kasus E-KTP, Farhat Abbas Bilang Miryam Ditekan Anggota DPR

4 September 2017

Kasus E-KTP, Farhat Abbas Bilang Miryam Ditekan Anggota DPR

Farhat Abbas mengaku mendengar cerita dari Elza Syarief soal alasan pencabutan Berita Acara Pemeriksaan Miryam S Haryani.


Kasus Suap Hakim MK, Patrialis Akbar Akan Divonis Hari Ini  

4 September 2017

Kasus Suap Hakim MK, Patrialis Akbar Akan Divonis Hari Ini  

Jaksa menuntut Patrialis dengan pidana 12,5 tahun. Terdakwa perantara Patrialis dan Hariman, Kamaludin, juga akan divonis hari ini.


Fahd El Fouz Terima Dituntut Penjara, tapi Keberatan dengan Pasal  

31 Agustus 2017

Fahd El Fouz Terima Dituntut Penjara, tapi Keberatan dengan Pasal  

Fahd El Fouz menerima tuntutan 5 tahun bui dari jaksa dalam kasus suap proyek di Kementerian Agama. Namun dia keberatan dengan pasal yang dikenakan.