TEMPO.CO, Jakarta - Sebanyak delapan orang lolos menjadi bakal calon rektor Universitas Gadjah Mada (UGM) menyampaikan visi dan misi untuk lima tahun ke depan, Kamis, 23 Maret 2017. Namun, dari semua program dan paparan dari mereka, tak ada satu pun yang menyinggung soal anti korupsi.
Kedelapan bakal calon rektor hanya menyampaikan program kerja selama lima tahun jika terpilih. Padahal isu korupsi sangat signifikan jika disampaikan dalam pengelolaan universitas yang bersih.
Baca juga:
Calon Rektor UGM, 8 Lolos termasuk Rektor Dwikorita Karnawati
"Korupsi seharusnya menjadi isu yang harus diusung oleh bakal calon rektor UGM. Karena korupsi menjadi masalah bangsa yang sangat serius. Dan UGM memiliki pengaruh yang sangat luas di Nusantara ini," kata peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat) Universitas Gadjah Mada Hifdzil Alim, Kamis, 23 Maret 2017.
Ia menambahkan korupsi merupakan cerminan kebobrokan suatu bangsa. Jika rektor UGM bicara tentang pemberantasan korupsi, maka itu sama artinya akan mengangkat bangsa ini dari jurang kebobrokan.
Hifdzil berpendat, topik anti korupsi yang tidak diangkat oleh para bakal calon rektor dalam penjaringan aspirasi justru menjadi monoton. Sebab, jika hanya visi dan misi serta program kerja, semua calon itu sudah mempunyai program yang ditawarkan sejak awal pencalonan. Jika menyoroti soal korupsi, baik di lingkungan kampus, alumni dan secara umum di negara ini, maka akan mempunyai nilai lebih.
"Jadi, tidak diambilnya pemberantasan korupsi sebagai satu visi yang ditawarkan oleh bakal calon rektor UGM dalam jaring aspirasi ini boleh dibilang sebagai sebuah kerugian," kata Hifdzil Alim.
MUH SYAIFULLAH