TEMPO.CO, Makassar - Ketua Badan Pengawasan Pemilihan Umum (Bawaslu) Prof Muhammad Al Hamid menilai pemilihan Kepala Daerah DKI Jakarta belum menunjukkan kedewasaan dalam berpolitik. Pasalnya, masing-masing pasangan calon memiliki kecenderungan saling melaporkan dan memojokkan.
"Saya menilai begitu karena belum ada kedewasaan berpolitik dalam pilkada DKI Jakarta," katanya dalam acara Seminar Nasional Polemik Pilkada Serentak di Universitas Hasanuddin, Makassar, Kamis 23 Maret 2017.
Baca juga:
Ribuan Hak Suara Lenyap di Pilkada, Bawaslu Kritik KPU
Ia menjelaskan, seharusnya, kedewasaan dalam berpolitik muncul dan masing-masing pasangan calon tidak saling memojokkan. Sehingga kampanye bisa dijadikan visi misi untuk program pendidikan politik. "Sayang sekali kalau kampanye isinya hanya saling menghujat dan melaporkan. Ini kan kesempatan rakyat memilih calon (pemimpin) bisa hilang," ujarnya.
Karena itu, kata Muhammad, pihaknya selalu memberikan penguatan hingga ke Bawaslu untuk melakukan pengawasan di seluruh wilayah DKI Jakarta agar tak terjadi pelanggaran dalam pilkada.
Baca pula:
Pilkada 2017, Bawaslu Benarkan Ada Laporan Politik Uang
Selain itu, dia melanjutkan, ada juga dibentuk sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu), lembaga yang mengelola pelanggaran pidana dalam pemilu. Namun, jika ditemukan pelanggaran pidana dan ada bukti atau fakta yang menunjukkan peran serta pasangan calon dalam kampanye hitam, calon itu akan langsung didiskualifikasi. "Kalau pelanggarannya sudah jelas dan ada bukti atau fakta, pasangan calon langsung kita diskualifikasi," katanya. Menurut dia, saat ini pihaknya sudah menerima 1.357 laporan pilkada di seluruh Indonesia, termasuk DKI Jakarta.
Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Ferry Kurnia Rizkiyansyah berharap proses kampanye dalam putaran kedua pilkada DKI Jakarta berjalan baik. Juga diharapkan tak ada pasangan calon yang melempar isu sara, melakukan politik uang, serta menghina Pancasila. "Putaran kedua pilkada Jakarta harus dikawal dengan baik," ucap Ferry.
Selain itu, ia berharap masyarakat ikut aturan main karena mekanisme dalam proses pemilu sudah ada. "Kita juga berharap masyarakat ikut mengawal putaran kedua pemilu Jakarta," ujarnya.
DIDIT HARIYADI
