Selasa, 22 September 2020

Belum Darurat Militer, Polisi Bertanggungjawab Keamanan di Timor Timur

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • TEMPO Interaktif, Jakarta:Ahli hukum militer, Dr. Tambunan, menyatakan tanggung jawab keamanan di Timor Timur berada di tangan Polri. Selama belum berlaku darurat militer, Polri yang harus bertanggungjawab, katanya, saat menjadi saksi ahli, dalam sidang lanjutan perkara pelanggaran HAM berat, di Pengadilan Adhoc HAM Jakarta Pusat, Selasa (14/1) siang. Dalam kasus ini, bekas Panglima Kodam Udayana Mayjen Adam Damiri duduk sebagai tersangka. Tambunan menambahkan, meski ada aparat militer yang diturunkan untuk mencegah kerusuhan dan menjaga keamanan, tanggung jawab atas berhasil tidaknya tugas itu tetaplah berada di pundak polisi. Fungsi TNI hanya mendukung bila diminta oleh polisi, katanya. Selanjutnya, ia memberi contoh ekstrem: jika ada komandan militer yang gagal menjalankan tugasnya, namun statusnya sedang diperbantukan pada polisi, maka komandan polisi yang tetap harus bertanggungjawab. Ini terkait dengan kewenangan polisi menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, katanya, menjawab pertanyaan Ketua Majelis Hakim, Emmy Marni Mustafa. Namun, untuk kasus kerusuhan di Timor Timur, Tambunan tidak secara eksplisit mempersalahkan polisi. Dalam menjalankan tugas, ada skala prioritas, katanya. Tugas utama polisi ketika itu, menurut Tambunan, adalah menjaga keamanan personil PBB yang bertugas di Timor Timur. Dan, buktinya mereka selamat, tandasnya. Tambunan menilai, tidak berhasilnya polisi dan militer mencegah pecahnya kerusuhan di Timor Timur disebabkan kurangnya jumlah personil yang diterjunkan di sana. Kalau personilnya ditambah, masalah itu bisa teratasi, kata dia. Ditegaskan, jika wilayah itu telah diumumkan pemerintah berada dalam status darurat militer, maka TNI yang bertanggungjawab. Alasannya, dalam daerah darurat militer, Panglima Kodam atau perwira militer yang ditunjuk pemerintah adalah penanggungjawab utama di wilayah itu. Dalam situasi darurat militer, Tambunan menyatakan Panglima Kodam bisa diminta bertanggungjawab jika terbukti perintah pencegahan kerusuhan yang dikeluarkannya gagal atau tidak dijalankan bawahannya di lapangan. Terutama, yang menyangkut kepentingan negara, atau rakyat banyak yang dirugikan, kata dia. (Wahyu Dhyatmika Tempo News Room)

     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Utak-atik Definisi Kematian Akibat Covid-19, Bandingkan dengan Uraian WHO

    Wacana definisi kematian akibat Covid-19 sempat disinggung dalam rakor penanganan pandemi. Hal itu mempengaruhi angka keberhasilan penanganan pandemi.