Revisi UU KPK, Busyro: Berkali-kali DPR Coba Mutilasi KPK

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Busyro Muqoddas bertatap muka dengan awak media untuk berpamitan pada hari terakhir masa jabatannya di Gedung KPK, DPR menyatakan belum dapat menemukan pengganti Busyro, 16 Desember 2014 . TEMPO/Eko Siswono Toyudho.

    Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Busyro Muqoddas bertatap muka dengan awak media untuk berpamitan pada hari terakhir masa jabatannya di Gedung KPK, DPR menyatakan belum dapat menemukan pengganti Busyro, 16 Desember 2014 . TEMPO/Eko Siswono Toyudho.

    TEMPO.CO, Jakarta - Ketua KPK Agus Rahardjo memberi sinyal akan diungkapkannya nama-nama besar dalam kasus e-KTP. Itu kemudian terbukti dengan disebutkan sejumlah nama anggota DPR, mantan menteri, pejabat daerah, dan pejabat Kementerian Dalam Negeri dalam dakwaan KPK terhadap tersangka korupsi e-KTP, Sugiharto dan Irman. Mantan Wakil Ketua KPK, Busyro Muqoddas saat itu juga, mengingatkan, "KPK harus mewaspadai serangan politik," katanya, 9 Maret 2017.

    Silakan baca:

    Busyro: Setelah Ungkap E-KTP, KPK Harus Waspadai Serangan Politik

    Dan, ketika revisi UU KPK kemudian muncul, maka ramai pula orang merasa itu sebagai serangan politik dan pelemahan KPK. "DPR sepertinya tidak pernah kapok, apalagi mawas diri untuk membasmi sistem dan gerakan pemberantasan korupsi yang sudah diamanatkan UU ke KPK," kata Busyro kepada Tempo, Kamis, 23 Maret 2017.

    Baca juga:

    UGM Tolak Revisi UU KPK
    Pemerintah Belum Revisi UU KPK, Fahri: Tak Jalan Barang Itu

    Jika DPR terus mendorong revisi UU KPK, yang oleh KPK dan beberapa penggiat anti-korupsi telah ditolak itu, Busyro sangat menyayangkan. "Itu menjadi lambang kematian moral DPR," katanya, menegaskan. Revisi UU KPK itu menyangkut jantung lembaga rasuah itu, antara lain penyadapan, pembentukan dewan pengawas, kewenangan penerbitan SP3, serta penyelidik dan penyidik KPK.

    Busyro mengharapkan, DPR sebagai wakil rakyat  melihat secara lebih jernih bahwa rakyat ini bisa  semakin ‘terbunuh’ secara pelan-pelan oleh mesin politik korup. "Tapi, alih-alih membela rakyat, yang terjadi justru DPR berkali-kali telah mencoba memutilasi KPK," kata Busyro Muqoddas.

    Meskipun usaha melemahkan KPK itu gagal, menurut Busyro, karena dilawan masyarakat sipil bersama pegawai KPK dengan gigih. "Mengapa kini ‘nafsu rendah’ itu diumbar kembali?" kata Busyro Muqoddas. Ia tak habis pikir.

    S. DIAN ANDRYANTO

    Simak pula:
    Revisi UU KPK, Pukat Tolak UGM Jadi Salah Satu Lokasi Sosialisasi

     


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Tingkat Kepuasan Kinerja dan Catatan Baik Buruk 5 Tahun Jokowi

    Joko Widodo dilantik menjadi Presiden RI periode 2019 - 2024. Ada catatan penting yang perlu disimak ketika 5 tahun Jokowi memerintah bersama JK.