Ketua MPR: Saat Politik Gaduh, Tiru Cara Jokowi Musyawarah  

Reporter

Presiden Joko Widodo berbincang dengan Ketua MPR Zulkifli Hasan saat menyaksikan teater kebangsaan Tripikala: Tertawa Bersama Megawati dalam perayaan ulang tahun ke-70 Megawati Soekarnoputri di Teater Jakarta, TIM, Jakarta, 23 Januari 2017. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Zulkifli Hasan mengatakan kegaduhan politik yang terjadi saat ini banyak yang bisa diselesaikan dengan musyawarah. "Hanya perlu musyawarah," ucap Zulkifli. "Hal tersebut bisa berkaca pada tindakan yang dilakukan Jokowi saat memerintah di Solo."

Zulkifli mengacu pada kepemimpinan Jokowi sebagai Wali Kota Solo. Saat itu, Jokowi kerap melakukan musyawarah dengan warganya untuk menjalankan berbagai program dan kebijakan pemerintah daerah.

Kegaduhan politik, tutur Zulkifli, antara lain persaingan mendapatkan suara menjelang pemilihan kepala daerah DKI putaran kedua. Putaran kedua pilkada DKI yang diikuti dua pasangan calon, yakni Ahok-Djarot dan Anies-Sandi, tersebut dibumbui berbagai isu, antara lain isu agama dan kebangkitan Orde Baru. Selain itu, ada isu nasional dan korupsi proyek e-KTP yang diduga melibatkan hampir semua anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat periode sebelumnya.

Baca juga:
Hasil Survei DPR Lembaga Terkorup, Zulkifli Hasan: Jadi Koreksi

Menurut dia, politik yang benar bukanlah politik yang saat ini terjadi. Menurut dia, politik seharusnya mempersatukan, bukan meretakkan. "Sebentar demo, yang kawan jadi lawan. Bukan seperti itu," ujarnya.

Zulkifli mengatakan, apabila ada perbedaan dalam politik, kedua pihak terkait harus bertemu dan bermusyawarah. Musyawarah, tutur dia, tak bisa dilakukan jika telah memasuki ranah hukum. "Seperti yang dilakukan Jokowi ketika di Solo," ucapnya, Rabu, 22 Maret 2017, seusai deklarasi PAN mendukung pasangan Anies-Sandi di putaran kedua pilkada DKI.

BENEDICTA ALVINTA | S. DIAN ANDRYANTO

Simak:
Sidang E-KTP, Ini 3 Anggota DPR Pernah di Komisi II Akan Bersaksi







Bantuan Indonesia untuk Korban Banjir dan Longsor Tiba di Pakistan

3 jam lalu

Bantuan Indonesia untuk Korban Banjir dan Longsor Tiba di Pakistan

Bantuan kemanusiaan dari Pemerintah Indonesia untuk korban banjir di Provinsi Sindh telah tiba di Karachi, Pakistan


Luhut Sebut Jokowi Minta Pengadaan Mobil Listrik untuk Pejabat Dianggarkan di APBN

5 jam lalu

Luhut Sebut Jokowi Minta Pengadaan Mobil Listrik untuk Pejabat Dianggarkan di APBN

Luhut menuturkan saat ini pemerintah sedang menyusun perencanaan pengadaan mobil listrik.


Luhut Bicara Mobil Listrik untuk Pejabat: Saya Sudah Pakai

6 jam lalu

Luhut Bicara Mobil Listrik untuk Pejabat: Saya Sudah Pakai

Luhut juga mengaku sudah memiliki mobil listrik.


Lukas Enembe Tak Hadiri Pemeriksaan KPK, KSP: Ironi

6 jam lalu

Lukas Enembe Tak Hadiri Pemeriksaan KPK, KSP: Ironi

Jaleswari menyebut absennya Lukas Enembe dalam panggilan KPK itu sebagai ironi. Sebab, seharusnya pejabat sekelas dia dapat memberikan contoh.


Rachmat Gobel: Cadangan Aspal Buton Cukup untuk Swasembada Hingga 125 Tahun

6 jam lalu

Rachmat Gobel: Cadangan Aspal Buton Cukup untuk Swasembada Hingga 125 Tahun

"Kita sudah dianugerahi kekayaan alam aspal tapi malah disia-siakan," ujar Wakil Ketua DPR Rachmat Gobel.


8 Hari Setelah PPP Copot Suharso Monoarfa, Jokowi Menunjuknya Jadi Koordinator SDGs 2024

6 jam lalu

8 Hari Setelah PPP Copot Suharso Monoarfa, Jokowi Menunjuknya Jadi Koordinator SDGs 2024

Setelah dicopot dari jabatan ketua umum PPP, Suharso Monoarfa ditunjuk Jokowi sebagai Koordinator SDGs 2024.


Muhadjir Diperintah Jokowi: Terjun ke Provinsi Sindh, Lokasi Terparah Banjir Pakistan

8 jam lalu

Muhadjir Diperintah Jokowi: Terjun ke Provinsi Sindh, Lokasi Terparah Banjir Pakistan

Muhadjir diminta Jokowi mewakili pemerintah Indonesia menyalurkan bantuan kepada korban banjir dan tanah longsor di Pakistan.


Terkini Bisnis: RI di Tengah Ancaman Resesi Global, Jokowi Kesal Soal Impor Aspal

8 jam lalu

Terkini Bisnis: RI di Tengah Ancaman Resesi Global, Jokowi Kesal Soal Impor Aspal

Berita terkini hingga petang ini dimulai dari dampak yang dirasakan Indonesia akibat resesi global yang diproyeksikan terjadi tahun depan.


Jokowi Kesal Kekayaan Aspal di Buton Melimpah, tapi Malah Impor 5 Juta Ton per Tahun

10 jam lalu

Jokowi Kesal Kekayaan Aspal di Buton Melimpah, tapi Malah Impor 5 Juta Ton per Tahun

"Di sini (Buton) produksi malah tidak dijalankan, impor (aspal) terus," kata Jokowi dalam tayangan yang disiarkan Sekretariat Presiden.


Ada yang Dorong Jokowi Jadi Cawapres, Politikus PDIP: Dia Tak Gila Kekuasaan

11 jam lalu

Ada yang Dorong Jokowi Jadi Cawapres, Politikus PDIP: Dia Tak Gila Kekuasaan

Ketua DPP PDIP Said Abdullah mengatakan, Jokowi bukan orang yang serendah itu untuk serta-merta menerima jika diajukan sebagai calon wakil presiden.