RUU Pertembakauan, Fahri Hamzah Sebut Pemerintah tidak Mau Diikat

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah, memberikan keterangan pers pengaduan kepada MKD di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, 29 April 2016. Ketiganya diadukan karena bersidang tanpa ada legalitas dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. TEMPO/Dhemas Reviyanto

    Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah, memberikan keterangan pers pengaduan kepada MKD di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, 29 April 2016. Ketiganya diadukan karena bersidang tanpa ada legalitas dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. TEMPO/Dhemas Reviyanto

    TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Fahri Hamzah mengatakan, pemerintah sebaiknya setuju terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Pertembakauan yang diusulkan oleh DPR. Ia menilai selama ini pemerintah tidak punya strategi soal tembakau yang berdampak bagi kehidupan bermasyarakat.

    Menurut Fahri Hamzah, pemerintah tidak mau diikat dengan perundangan yang lebih kuat dan lebih memilih memainkan instrumen kebijakan seperti peraturan presiden, peraturan pemerintah, keputusan menteri dan sebagainya. Padahal, kebijakan itu mudah terjadi tarik ulur dalam prosesnya. "Ini yang bahaya. Karena lobi-lobi konglomerasi rokok ini tertutup dilakukan pada pemerintah," katanya.

    Baca juga:

    Jokowi Kirim Surpres Soal RUU Pertembakauan ke DPR, Ini Kata JK

    Mensesneg Pramono: RUU Pertembakauan Belum Dibutuhkan

    Bila dikunci dengan undang-undang, maka efek negatif dari yang mungkin muncul dapat diatas. "Misalnya, petani harus diuntungkan, impor tembakau harus dilarang," kata politikus Partai Keadilan Sejahtera ini.

    RUI Pertembakauan telah selesai diharmonisasikan di Badan Legislasi DPR dan telah ditetapkan menjadi RUU inisiatif DPR. Namun, belum ada pembahasan lantaran DPR belum menerima surat presiden.

    Baca pula:

    Pemerintah Tolak RUU Pertembakauan, Menkes: Pesan Presiden Jelas

    Fahri menuturkan bila pemerintah dari awal tidak setuju dengan RUU ini, maka tidak perlu mengirimkan perwakilannya untuk membahas bersama DPR. Pembahasan RUU ini akan tertahan. "Mandek," kata dia.

    Sebelumnya Menteri Sekretaris Negara Pratikno mengatakan Presiden Joko Widodo telah mengutus menteri-menteri ke DPR terkait dengan RUU Pertembakauan. Namun, saat ditanya apakah surat presiden sudah ada, Fahri  Hamzah mengaku belum mengetahuinya. "Saya belum lihat," ujarnya.

    AHMAD FAIZ


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Tarif Baru Ojek Online di Tiap Zonasi yang Berlaku 18 Juni 2019

    Kementerian Perhubungan telah menetapkan tarif baru ojek online berdasarkan pembagian zona. Kemehub mengefektifkan regulasi itu pada 18 Juni 2019.