KPK Tetapkan Tersangka Baru Proyek Jalan di Papua

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Jubir KPK Febri Diansyah memberi keterangan terkait operasi tangkap tangan (OTT) pejabat Badan Keamanan Laut, di Gedung KPK, 14 Desember 2016. TEMPO/Diko

    Jubir KPK Febri Diansyah memberi keterangan terkait operasi tangkap tangan (OTT) pejabat Badan Keamanan Laut, di Gedung KPK, 14 Desember 2016. TEMPO/Diko

    TEMPO.CO, Jakarta -  Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan satu tersangka baru dalam kasus korupsi proyek jalan Kemiri - Depapre, Kabupaten Jayapura, Papua 2015. "KPK menetapkan satu orang tersangka kembali yaitu David Manibui dari pihak swasta," kata juru bicara KPK Febri Diansyah, Rabu, 22 Maret 2017.

    Febri menjelaskan, yang bersangkutan selaku pemegang saham mayoritas PT Bintuni Energy Persada (BEP) melalui PT Manbers Jaya Mandiri (MJM) diduga melawan hukum. Tersangka menyalahgunakan wewenang untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau sebuah korporasi terkait dengan proyek jalan.

    Baca: Kepala Dinas Pekerjaan Umum Papua Tersangka Korupsi Proyek Jalan

    "Dari nilai proyek sekitar Rp 89 miliar, kerugian keuangan negara sekitar Rp 42 miliar. Jadi kurang lebih hampir setengah dari nilai proyek itu merupakan indikasi kerugian keuangan negara," kata Febri.

    David Manibui disangka melanggar Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

    Pasal tersebut mengatur tentang orang yang melanggar hukum, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya jabatan atau kedudukan sehingga dapat merugikan keuangan dan perekonomian negara dan memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi dengan ancaman pidana penjara maksimal 20 tahun denda paling banyak Rp 1 miliar.

    Lebih lanjut Febri menyatakan David Manibui merupakan tersangka kedua, sebelumnya KPK juga sudah mengumumkan di awal Februari tersangka pertama, yaitu Mikael Kambuaya yang menjabat saat itu sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Papua sekaligus merupakan pengguna anggaran dalam konstruksi proses pengadaan itu.

    Mikael Kambuaya juga disangkakan melanggar Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

    "Untuk kepentingan proses penyidikan selama dua hari dari Selasa sampai hari ini penyidik telah melakukan pemeriksaan 16 orang saksi. Kami bekerja sama dengan Polda Papua untuk melakukan pemeriksaan 16 saksi tersebut, jadi sejumlah pejabat dan pegawai di Dinas PU sudah kami periksa, panitia pengadaan, dan tentu saja pihak swasta termasuk pihak PT BEP yang juga sudah kami lakukan pemeriksaan," kata Febri.

    Berdasarkan laman Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Provinsi Papua, PT BEP beralamat di Jalan Binyamin Sueb Blok A5 B.10 Rukan Grand Palace No.A17 Kemayoran-Jakarta Pusat. Pagu anggaran adalah senilai Rp 89.530.250.000 dengan harga penawaran PT BEP sebesar Rp 86,89 miliar untuk jalan sepanjang 24 kilometer. Tender diikuti 16 perusahaan.

    ANTARA | RANDY AJI | ELIK


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Korban dan Pelaku Bom Bunuh Diri di Polrestabes Medan

    Kepolisian menyebut enam orang menjadi korban ledakan bom bunuh diri di Polrestabes Medan. Pelaku pengeboman mengenakan atribut ojek online.