Kenang Patmi, Peserta Aksi Dipasung Semen 2 Pasang Nisan

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Para peserta #DipasungSemen2 menaruh  nisan di tengah pelaksanaan aksi semen kaki, di depan Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu, 22 Maret 2017. Tempo/Yohanes Paskalis

    Para peserta #DipasungSemen2 menaruh nisan di tengah pelaksanaan aksi semen kaki, di depan Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu, 22 Maret 2017. Tempo/Yohanes Paskalis

    TEMPO.CO, Jakarta - Sebuah replika nisan dari kayu ditaruh di antara para peserta 'Aksi Dipasung Semen' jilid dua yang diadakan di seberang Istana Kepresidenan, Jakarta pusat, Rabu, 22 Maret 2017. Tampak di nisan itu nama Patmi binti Rustam yang ditulis dengan tinta hitam, lengkap dengan tanggal dan frasa 'Kendeng Berduka'.

    Baca: Patmi, Petani Kendeng Peserta Aksi Dipasung Semen Meninggal

    Peserta aksi semen kaki itu pun berkurang jauh dibanding hari-hari sebelumnya. Hanya berdelapan, mereka merupakan aktivis dan simpatisan yang turut menolak pendirian pabrik semen PT Semen Indonesia di Pegunungan Kendeng, Rembang, Jawa Tengah. 

    "Sebenarnya warga masih sangat antusias melakukan ini, tapi mereka dalam kondisi berkabung. Mereka kembali dulu ke Kendeng," ujar Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (Kontras), Yati Andriyani, yang menjadi peserta di lokasi. 

    Unjuk rasa yang digelar sejak 13 Maret 2017 itu tersendat. Satu hari dipakai sebagai jeda untuk berduka atas meninggalnya Patmi, 45 tahun, salah satu petani Kendeng yang menjadi peserta #DipasungSemen2.

    Pada Selasa dini hari, 21 Maret 2017, Patmi mengalami serangan jantung dan meninggal dalam perjalanan dari kantor Lembaga Bantuan Hukum Jakarta menuju Rumah Sakit Santo Carolus, Salemba. Wanita Kendeng itu menghembuskan nafas terakhir tak lama seusai melepas belenggu semen di kakinya. 

    Yati dan tujuh temannya menjadi pengganti sembilan warga Kendeng yang awalnya ingin tinggal dan melanjutkan aksi. Seluruhnya memilih pulang untuk mengantar kepergian Patmi. 

    Perjuangan para petani Kendeng itu masih berlanjut. Mereka tak puas pada mediasi yang dilakukan pihak istana, diwakili Kepala Staf Presiden Teten Masduki, Senin lalu. 

    "Kalau soal menemui kan sudah, tapi isinya sama saja, tarik ulur," kata Yati. 

    Yati pun mempertanyakan sikap pemerintah pasif menanggapi tuntutan rakyat Kendeng. Dia menangkap kesan adanya saling lempar tanggung jawab antara pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. 

    "Ini darurat, penolakan masyarakat nyata ingin operasi pabrik semen dihentikan. Bahkan sampai ada yang meninggal walau bukan langsung karena aksi ini," tutur Yati menunjuk foto Patmi yang dibingkai dan ditaruh di depannya. 


    Jenazah Patmi disholatkan di Desa Larangan, Tambakromo, Pati, Jawa Tengah, 21 Maret 2017.  ANTARA FOTO

    Mewakili Kontras dan simpatisan #DipasungSemen2, Yati mendorong pemerintah mengakhiri aktivitas tambang karst di Kendeng. 

    "Pak Jokowi (Presiden Joko Widodo) harusnya bisa memakai kewenangan politik untuk cari solusi, apalagi karena perusahaan (PT Semen Indonesia) itu Badan Usaha Milik Negara (BUMN)," kata dia. 

    Menurut Yati, dukungan berbagai kalangan untuk #DipasungSemen2 terus berdatangan. Aksi itu, kata dia, akan dilanjutkan dengan peserta yang bergantian setiap harinya. 

    Adapun Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan meminta semua pihak menunggu Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), terkait polemik pembangunan pabrik semen ini. Ketuanya, Azriana, berkata bahwa tuntutan petani Kendeng akan masuk dalam pertimbangan KLHS yang dijadwalkan selesai akhir Maret 2017 itu. 

    Baca juga: Peserta Aksi #Dipasung Semen 2 Wafat, DPRD: Pemerintah Tak Peka

    Dia meminta PT Semen Indonesia menahan diri beraktivitas, meski sudah mengantongi izin baru Gubernur Propinsi Jawa Tengah No. 660.1/6 tahun 2017 beserta Ijin Usaha Pertambangannya. Hal itu semata-mata untuk mencegah konflik horisontal yang dikhawatirkan terjadi di antara perseroan, pemerintah, dan masyarakat.

    YOHANES PASKALIS 


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Anwar Usman dan 8 Hakim Sidang MK dalam Gugatan Kubu Prabowo

    Mahkamah Konstitusi telah menunjuk Anwar Usman beserta 8 orang hakim untuk menangani sengketa pemilihan presiden 2019.