TEMPO.CO, Jakarta - Lembaga Indo Barometer merilis hasil survei mereka menyangkut evaluasi publik terhadap 2,5 tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Direktur Indo Barometer M. Qodari mengatakan dari 1.200 responden, lebih dari setengahnya menyatakan puas terhadap kinerja Presiden Jokowi.
"Tingkat kepuasan publik saat ini sebesar 64,4 persen," katanya di Hotel Grand Sahid, Jakarta, Rabu, 22 Maret 2017. Sementara itu, 32 persen menyatakan tidak puas dan 1,6 persen belum memberikan jawaban.
Baca juga:
Presiden Jokowi Peringatkan Freeport
Alasan masyarakat puas terhadap Presiden Joko Widodo, kata Qodari, lantaran membawa perubahan yang nyata. Selain itu, Jokowi juga dianggap merakyat dan program pendidikan dan kesehatan terealisasi dengan baik.
Beberapa kinerja pemerintahan Jokowi-JK yang dinilai berhasil oleh masyarakat adalah program pembangunan (17,6 persen), pelayanan pendidikan (10,1 persen), Kartu Indonesia Sehat (7 persen) dan lainnya.
Baca pula:
Jokowi Minta Proyek Prioritas Yang Lambat Diperhatikan
Sementara itu, publik menilai kegagalan pemerintah lantaran Jokowi merupakan pemimpin boneka dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Selain itu, kegagalan lainnya adalah harga kebutuhan pokok yang belum stabil hingga keputusan pemerintah yang dianggap pro Cina.
Qodari menuturkan mayoritas publik sebesar 82 persen menganggap negara sedang berjalan ke arah yang benar. Hanya 5,2 persen yang berpendapat sebaliknya dan 12,8 persen menjawab tidak tahu.
Masyarakat menilai kondisi politik dan ekonomi Indonesia selama kepemimpinan Jokowi-JK buruk. Namun, di bidang keamanan, sosial dan kebudayaan mayoritas masyarakat berpendapat baik. "Sementara di bidang penegakkan hukum dinilai sedang," ucapnya.
Qodari menuturkan survei ini dilakukan pada 4-14 Maret 2017 di 34 provinsi dengan margin error sebesar lebih kurang 95 persen. Responden dipilih dengan metode multistage random sampling.
AHMAD FAIZ
Simak berita lain:
Terima Gelar Doktor Honoris Causa Perdamaian, Kalla Bicara Ketimpangan Ekonomi
Disebut Pinjam Mobil Negara, Ini Penjelasan SBY
