Sidang Ahok, Ahli Pidana Hukum Beberkan Muasal 2 Pasal Penjerat

Reporter

Editor

Dwi Arjanto

Gubernur DKI Jakarta nonaktif, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok berjalan untuk menjalani sidang lanjutan kasus dugaan penistaan agama di Auditorium Kementerian Pertanian, Jakarta, 21 Maret 2017. ANTARA/Muhammad Adimaja

TEMPO.CO, Jakarta - Ahli hukum pidana, Djisman Samosir, menceritakan asal muasal Pasal 156 dan Pasal 156a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kedua pasal tersebut digunakan untuk menjerat terdakwa Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok dalam kasus dugaan penodaan agama.

Djisman menuturkan, Pasal 156 sudah terlebih dulu ada dalam KUHP, yang merupakan aturan sejak zaman penjajahan Belanda pada 1918. Sementara Pasal 156a, kata dia, baru disisipkan pada 1965.

"Pada waktu itu ada kondisi-kondisi di negara ini yang menurut penglihatan pemimpin negara, ada persoalan-persoalan keagamaan," kata Djisman, saat menjadi saksi di Auditorium Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan, Selasa, 21 Maret 2017.

Baca : Sidang Ahok, Ahli Linguistik UI Jelaskan Arti Kata `Pakai` dalam Pidato

Djisman mengatakan, penyisipan itu dilakukan melalui Penetapan Presiden (PNPS) Nomor 1 Tahun 1965. Menurut dia, Pasal 156a merupakan satu-satunya pasal yang disisipkan, dan sudah diatur dalam Pasal 4 PNPS tersebut.

Selain itu, juga ada prosedur mengenai peringatan keras terhadap orang yang melakukan penodaan agama, misalnya peringatan dari Menteri Dalam Negeri, Menteri Agama, dan Jaksa Agung.

Menurut Djisman, PNPS Nomor 1 Tahun 1965 dibuat karena pasal penodaan agama yang sudah lebih dulu ada di KUHP, belum secara tegas mengatur hukuman bagi tindakan penodaan agama.

Di antaranya Pasal 154, 155, dan 156 yang hanya membahas tindakan penodaan atau terkait kebencian terhadap terhadap suku, golongan, pemerintah, dan kelompok tertentu.

Simak pula : Syahrini Sengaja Disebut Handang dalam Sidang Suap Pajak, Namun...

Ahok didakwa pasal alternatif yaitu Pasal 156 dan Pasal 156a KUHP. Dalam Pasal 156, hukuman pidana penjara maksimal empat tahun untuk seseorang yang dengan sengaja menyatakan perasaan permusuhan, kebencian, atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia.

Sedangkan, Pasal 156a mengatur pidana penjara maksimal lima tahun untuk seseorang yang secara spesifik mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan, atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia.

FRISKI RIANA
Baca juga : Netty Digadang Jadi Calon Gubernur Jawa Barat, Aher: Ngalir Saja






Berkas Sudah Tahap II, Roy Suryo Ditahan 20 Hari di Rutan Salemba

7 jam lalu

Berkas Sudah Tahap II, Roy Suryo Ditahan 20 Hari di Rutan Salemba

Roy Suryo ditahan 20 hari di Rutan Salemba setelah berkasnya selesai tahap II.


Berkas Kasus Roy Suryo Sudah P21, Hari Ini Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti Ke Kejaksaan

17 jam lalu

Berkas Kasus Roy Suryo Sudah P21, Hari Ini Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti Ke Kejaksaan

Kejaksaan Tinggi Jakarta menyatakan berkas kasus Roy Suryo sudah P21 atau lengkap. Hari ini tersangka dan barang bukti diserahkan ke Kejaksaan.


Anies Bicara Keadilan, Sindir Kebijakan Ahok Batasi Pemotor di Sudirman-Thamrin

2 hari lalu

Anies Bicara Keadilan, Sindir Kebijakan Ahok Batasi Pemotor di Sudirman-Thamrin

Gubernur DKI Anies Baswedan menilai membatasi pengendara motor lewat Jalan Sudirman-Thamrin tidak adil


Pantai Maju di Pulau Reklamasi Ahok yang Diubah Anies, Prostitusi, dan BJ Habibie Masuk Top 3 Metro

3 hari lalu

Pantai Maju di Pulau Reklamasi Ahok yang Diubah Anies, Prostitusi, dan BJ Habibie Masuk Top 3 Metro

Pantai Maju Jakarta di pulau reklamasi Ahok yang diubah Anies, prostitusi yang dilarang di Jakarta , dan kenangan BJ Habibie masuk Top 3 Metro.


Pantai Maju Jakarta, Pulau Reklamasi Ahok yang Diubah Anies, dan Tempat Main Layang-layang

4 hari lalu

Pantai Maju Jakarta, Pulau Reklamasi Ahok yang Diubah Anies, dan Tempat Main Layang-layang

DKI Jakarta mengoperasikan kawasan Jalan Sehat dan Sepeda Santai (Jalasena) Pantai Maju Jakarta untuk bermain layang-layang.


Survei: 58,8 Persen Warga Tak Puas Kinerja Anies Baswedan, Dia Merelokasi Mirip Ahok

4 hari lalu

Survei: 58,8 Persen Warga Tak Puas Kinerja Anies Baswedan, Dia Merelokasi Mirip Ahok

NSN mengungkapkan tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan semakin melorot yang mencapai 30,3 persen.


Top Metro: Pemerkosaan Remaja Putri oleh Empat Orang dan Anies Ketemu Ormas

7 hari lalu

Top Metro: Pemerkosaan Remaja Putri oleh Empat Orang dan Anies Ketemu Ormas

Polres Jakarta Utara melanjutkan proses hukum terhadap kasus dugaan pemerkosaan remaja putri oleh empat orang anak.


Anies Sebut Kampung Kota Tak Diakui pada 2014, Saat Itu DKI Dipimpin Jokowi - Ahok

8 hari lalu

Anies Sebut Kampung Kota Tak Diakui pada 2014, Saat Itu DKI Dipimpin Jokowi - Ahok

Anies Baswedan memasukkan kampung kota dalam regulasi baru. Menurut dia, tidak ada terminologi kampung dalam aturan lama tata ruang tahun 2014.


Jumpa AHY, Surya Paloh, Jusuf Kalla, dan Ahmad Syaikhu, Anies Baswedan: Ngobrol Ngalor-ngidul

10 hari lalu

Jumpa AHY, Surya Paloh, Jusuf Kalla, dan Ahmad Syaikhu, Anies Baswedan: Ngobrol Ngalor-ngidul

Anies Baswedan membahas beragam isu termasuk soal politik saat bertemu tiga ketua umum partai politik.


Anies Baswedan Sebut Tak Sengaja Jumpa Ahok, Tanya Kabar Keluarga dan Cerita Lain

10 hari lalu

Anies Baswedan Sebut Tak Sengaja Jumpa Ahok, Tanya Kabar Keluarga dan Cerita Lain

Anies Baswedan menyebut tak sengaja bertemu dengan mantan Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok di hotel yang sama.