Mepet Tenggat, Tjahjo: DPR Segera Uji Komisioner KPU-Bawaslu  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua DKPP Jimly Asshiddiqie, menunjukkan hasil rekapitulasi pengaduan pelanggaran penyelenggaraan Pilikada serentak, di Gedung Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, Jakarta, 10 Maret 2017. DKPP telah menerima 163 pengaduan selama tahapan pelaksanaan Pilkada serentak 2017 di 101 daerah, termasuk laporan pengaduan hadirnya Ketua KPUD DKI Jakarta Sumarno, pada rapat tertutup tim sukses pasangan Ahok-Djarot.TEMPO/Imam Sukamto

    Ketua DKPP Jimly Asshiddiqie, menunjukkan hasil rekapitulasi pengaduan pelanggaran penyelenggaraan Pilikada serentak, di Gedung Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, Jakarta, 10 Maret 2017. DKPP telah menerima 163 pengaduan selama tahapan pelaksanaan Pilkada serentak 2017 di 101 daerah, termasuk laporan pengaduan hadirnya Ketua KPUD DKI Jakarta Sumarno, pada rapat tertutup tim sukses pasangan Ahok-Djarot.TEMPO/Imam Sukamto

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo meyakini Dewan Perwakilan Rakyat segera menguji kelayakan dan kepatutan calon komisioner Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Keyakinan ini diungkapkan Tjahjo meskipun tenggat waktu pemilihan komisioner sampai April mendatang.

    "Saya kira masih bisa itu. Fit and proper test satu pekan selesai kok," kata Tjahjo di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa, 21 Maret 2017. Hanya tinggal bergantung pada kemauan para legislator.

    Baca:
    Pramono Janji Nama Komisioner KPU dan Bawaslu...
    Mendagri: Pemerintah Tetap Kirim Hasil Pansel KPU...

    Hingga kini, DPR belum melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap calon komisioner KPU dan Bawaslu. Padahal masa jabatan komisioner yang sekarang akan berakhir pada 12 April mendatang. Sebagian fraksi justru meminta pemerintah memperpanjang masa jabatan komisioner yang sekarang.

    Menteri Tjahjo yakin DPR bisa diandalkan. "DPR siap kok rapat sampai subuh." Amanat presiden soal calon komisioner KPU dan Bawaslu sudah disampaikannya ke DPR. Rapat konsultasi pimpinan DPR dengan Presiden dianggap bisa segera membuat DPR memproses pemilihan komisioner KPU dan Bawaslu.

    Baca juga:
    Patmi, Peserta Aksi Dipasung Semen, Sempat Keluhkan Sakit di Dada
    Suami-Istri Pembuat Vaksin Palsu Divonis Hukuman 9 dan 8 Tahun

    Sedangkan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto berharap DPR segera menyelesaikan proses pemilihan komisioner. "Kami juga sebenarnya mengharapkan segera diselesaikan. Itu kan masalah yang sangat penting," tutur Wiranto, Selasa, 21 Maret 2017, di kompleks Istana Kepresidenan.

    Mengenai beberapa fraksi yang justru meminta pemerintah memperpanjang masa jabatan komisioner KPU dan Bawaslu, Wiranto mengaku belum mengetahuinya. "Saya belum dapat (kabar itu) dari mereka langsung. Nanti saya cek.”

    AMIRULLAH SUHADA



     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Terobosan Nadiem di Pendidikan, Termasuk Menghapus Ujian Nasional

    Nadiem Makarim mengumumkan empat agenda utama yang dia sebut "Merdeka Belajar". Langkah pertama Nadiem adalah rencana menghapus ujian nasional.