Sidang Ahok, Ini Alasan Tim Kuasa Hukum Ajukan 15 Saksi Tambahan  

Reporter

Editor

Dwi Arjanto

Gubernur DKI Jakarta nonaktif, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok (ketiga kiri), berdiskusi dengan tim kuasa hukumnya saat menjalani sidang lanjutan kasus dugaan penistaan agama di Auditorium Kementerian Pertanian, Jakarta, 21 Maret 2017. Sidang ini beragenda mendengarkan keterangan tiga saksi ahli dari pihak penasehat hukum. ANTARA/Muhammad Adimaja

TEMPO.CO, Jakarta - Tim kuasa hukum terdakwa kasus dugaan penodaan agama, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, mengajukan 15 ahli tambahan yang tidak termasuk dalam berita acara untuk bersaksi di pengadilan. Salah satu kuasa hukum Ahok, I Wayan Sidarta, beralasan, langkah tersebut dilakukan untuk mewujudkan keadilan.

"Sebab, memang untuk mewujudkan keadilan perlu keseimbangan, antara lain dalam menyampaikan alat-alat bukti, khususnya saksi. Kalau jaksa, kan, banyak sekali dan sudah tuh, masak kami tidak boleh," ucap Wayan di Auditorium Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan, Selasa, 21 Maret 2017.

Baca: Sidang Ahok, Kuasa Hukum Minta Pemeriksaan Ahli sampai 18 April

Pihak Ahok sebetulnya memiliki satu kali kesempatan menghadirkan tiga saksi sampai pekan depan. Namun Wayan mengatakan penambahan saksi ahli juga telah diatur dalam Pasal 160 ayat 1 huruf c Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Pasal tersebut berbunyi, saksi-saksi yang diajukan jaksa penuntut umum, terdakwa, dan kuasanya wajib didengar di persidangan.

Wayan menuturkan ahli yang dibutuhkan untuk meringankan Ahok ialah ahli bahasa, agama, ilmu politik, hukum tata negara, dan gesture. Menurut dia, ahli bahasa, agama, dan gesture dibutuhkan untuk membuktikan ada atau tidak niat Ahok dalam pidatonya yang mengaitkan Surat Al-Maidah ayat 51 di Kepulauan Seribu pada 27 September 2016. "Jadi, ketika dia ngomong seperti itu, niat marah dan membenci kelompok tertentu ada enggak," ujarnya.

Simak: Sidang Ahok, Ahli Linguistik UI Jelaskan Arti `Pakai` dalam Pidato

Pihak Ahok juga membutuhkan kesaksian ahli hukum tata negara untuk menjelaskan surat pendapat dan sikap keagamaan Majelis Ulama Indonesia. Isi surat tersebut menyatakan pernyataan Ahok di Kepulauan Seribu telah menghina Al-Quran dan ulama.

"Suratnya dalam sistem ketatanegaraan dasar hukum kuat enggak, mengikat enggak. Ini kan hanya ahli tata negara yang bisa menjelaskan surat MUI itu," tutur Wayan.

Baca juga: Nama Syahrini Disebut Handang Soekarno dalam Sidang Suap Pajak

Ketua majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Dwiarso Budi Santiarto, mengatakan akan mempertimbangkan permohonan kuasa hukum Ahok. Dengan adanya penambahan saksi, Dwiarso mengusulkan persidangan dilakukan secara maraton. Sebab, ia menargetkan perkara diputus pada akhir Mei 2017.

"Kami pertimbangkan itu, sehingga diusahakan tidak melewati lima bulan persidangan ini," ucap Dwiarso.

FRISKI RIANA







Proyek Sodetan Ciliwung Jalan Lagi, Terima Kasih Heru Budi untuk Trisakti dan Warga

3 hari lalu

Proyek Sodetan Ciliwung Jalan Lagi, Terima Kasih Heru Budi untuk Trisakti dan Warga

Heru Budi berterima kasih ke warga yang berkenan pindah ke rusun sehingga proyek sodetan ciliwung bisa dilanjutkan


Jokowi Sebut Sodetan Ciliwung Mangkrak 6 Tahun, Begini Eks TGUPP DKI Bela Anies Baswedan

3 hari lalu

Jokowi Sebut Sodetan Ciliwung Mangkrak 6 Tahun, Begini Eks TGUPP DKI Bela Anies Baswedan

Presiden Jokowi menyebut proyek sodetan Kali Ciliwung mangkrak selama enam tahun. Eks TGUPP DKI membela Anies Baswedan dan menjelaskan perkaranya.


Mengenal 4 Lembaga Peradilan di Indonesia

4 hari lalu

Mengenal 4 Lembaga Peradilan di Indonesia

Peradilan merupakan proses hukum yang dijalankan di pengadilan untuk memeriksa, memutus, dan mengadili perkara.


Cerita di Balik Sodetan Ciliwung, Anies Cabut Kasasi Ahok Agar Lahan Warga Dibeli Negara

5 hari lalu

Cerita di Balik Sodetan Ciliwung, Anies Cabut Kasasi Ahok Agar Lahan Warga Dibeli Negara

Proyek Sodetan Ciliwung sudah terhenti sejak 2015, saat Basuki Tjahaja Purnama masih menjabat Gubernur DKI. Terkendala pembebasan lahan.


Gabung ke Perindo, Michael Sianipar: Menjanjikan Bagi Politisi Muda yang Tak Punya Backing

5 hari lalu

Gabung ke Perindo, Michael Sianipar: Menjanjikan Bagi Politisi Muda yang Tak Punya Backing

Kenapa eks politikus PSI, Michael Victor Sianipar, bergabung dengan Partai Perindo?


Sidang Konsumen Meikarta Ditunda 2 Pekan Lagi karena Alamat Tergugat Tak Jelas

6 hari lalu

Sidang Konsumen Meikarta Ditunda 2 Pekan Lagi karena Alamat Tergugat Tak Jelas

Sidang PT Mahkota Sentosa Utama (MSU) melawan 18 konsumen Meikarta dimulai perdana hari ini. Namun, sidang ditunda dua Minggu lagi karena ada alamat tergugat yang tidak jelas.


PN Bogor Kabulkan Kasus Pemerkosaan Pegawai Kemenkop UKM Dihentikan

13 hari lalu

PN Bogor Kabulkan Kasus Pemerkosaan Pegawai Kemenkop UKM Dihentikan

PN Bogor mengabulkan permohonan praperadilan tiga pegawai Kemenkop UKM yang ditetapkan sebagai tersangka kasus pemerkosaan


Ingin Ulang Sukses Anies Baswedan 2017, PKS Incar Mardani dan Marullah Matali di Pilgub DKI

17 hari lalu

Ingin Ulang Sukses Anies Baswedan 2017, PKS Incar Mardani dan Marullah Matali di Pilgub DKI

Penasihat Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta Karyatin Subiantoro mengungkapkan partainya sudah membidik sejumlah nama untuk diusung dalam Pilgub DKI 2024.


PDIP Senang Program Jokowi-Ahok di Jakarta Kembali Berjalan Setelah Era Anies Baswedan Selesai

21 hari lalu

PDIP Senang Program Jokowi-Ahok di Jakarta Kembali Berjalan Setelah Era Anies Baswedan Selesai

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto senang di Jakarta sekarang program Jokowi-Ahok kembali dilanjutkan setelah Anies Baswedan pensiun.


Gizi Buruk Anak Jakarta di Era Jokowi, Ahok, Anies Baswedan & Heru Budi, Ini Faktanya.

23 hari lalu

Gizi Buruk Anak Jakarta di Era Jokowi, Ahok, Anies Baswedan & Heru Budi, Ini Faktanya.

Kasus gizi buruk seakan selalu menghantui Jakarta. Di era Fauzi Bowo, Jokowi, Ahok, dan Anies, menjabat sebagai Gubernur DKI, kasus gizi buruk terus terjadi.