Nama Syahrini Disebut Handang Soekarno dalam Sidang Suap Pajak  

Reporter

Editor

Dwi Arjanto

Tersangka OTT Ditjen Pajak, Handang Soekarno, mengenakan rompi tahanan seusai menjalani pemeriksaan, di Gedung KPK, Jakarta, 22 November 2016. Kasubdit Bukti Permulaan Direktorat Penegakan Hukum ini terjaring OTT pada Senin malam. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

TEMPO.CO, Jakarta - Nama penyanyi kondang Syahrini muncul di tengah sidang dugaan suap pejabat pajak di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Senin, 20 Maret 2017.

Informasi ini terungkap ketika jaksa mempertanyakan 16 dokumen bukti permulaan perusahaan dan beberapa nama perorangan kepada Kepala Subdirektorat Bukti Permulaan Direktorat Penegakan Hukum Direktorat Jenderal Pajak Handang Soekarno.

Baca: Adik Ipar Jokowi Akui Pernah Dibantu Handang Soekarno Urusi Pajak

Belasan dokumen itu ditemukan dalam tas Handang saat tertangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi lantaran diduga menerima suap dari PT EK Prima Ekspor Indonesia untuk menyelesaikan masalah pajak.

Bukti permulaan artinya ada keterangan, tulisan, atau benda yang dapat memberikan petunjuk adanya dugaan kuat bahwa sedang atau telah terjadi suatu tindak pidana di bidang perpajakan yang dilakukan siapa saja.

Pada setumpuk dokumen itu, selain terdapat dokumen PT EK Prima, jaksa melihat ada nama Syahrini. Saat sidang, Jaksa Mochammad Takdir Suhan lalu bertanya kepada Handang, "Salah satunya namanya Syahrini ini siapa?" Handang menjawab, "Itu Syahrini yang artis."

Pada setumpuk dokumen bukti permulaan, ada juga nama-nama lain yang terkenal.
Menurut jaksa Mohammad Asri Irawan, Syahrini memiliki masalah pajak sebesar Rp 900 juta antara 2015 dan 2016. Namun, untuk nama lain, Asri enggan berkomentar.

Simak: Ipar Jokowi Ungkap Koper Duit Rp 1,5 Milia Mohan di Mobilnya

Meski demikian, jaksa menggarisbawahi munculnya nama Syahrini dalam dokumen bukti permulaan itu. Sebab, ada indikasi kuat artis lain juga ikut “mengurus” masalah pajaknya. "Jangan-jangan Syahrini juga ngurus. Ini suatu preseden," ujar Asri, Senin, 20 Maret 2017.

Pada perkara PT EKP, Direktur PT EKP Ramapanicker Rajamohanan Nair diduga menjanjikan uang Rp 6 miliar kepada Handang untuk menyelesaikan masalah pajaknya. Perkara pajak yang menyeret PT EKP adalah restitusi, tax amnesty, surat tagihan pajak, pencabutan status pengusaha kena pajak, dan bukti permulaan.

MAYA AYU PUSPITASARI

Lihat pula: Geram Bom Ikan, Ini Hadiah Menteri Susi bagi Penangkap Pelakunya







KPK Ungkap Alasan Periksa Kuasa Hukum Lukas Enembe

1 hari lalu

KPK Ungkap Alasan Periksa Kuasa Hukum Lukas Enembe

Rening yang saat ditemui usai pemeriksaan kemarin di Gedung KPK berkata ia diperiksa soal profesinya sebagai kuasa hukum Lukas Enembe.


KPK Periksa Pramugari RDG Airlines di Kasus Lukas Enembe

2 hari lalu

KPK Periksa Pramugari RDG Airlines di Kasus Lukas Enembe

Gubernur Papua Lukas Enembe terjerat kasus dugaan suap sejumlah proyek pembangunan infrastruktur yang melibatkan dana APBD Papua.


KPK Bilang Penyelidikan Kasus Kardus Durian Masih Berlanjut

2 hari lalu

KPK Bilang Penyelidikan Kasus Kardus Durian Masih Berlanjut

KPK mengaku masih kesulitan untuk menaikkan kasus tersebut ke tahap penyidikan. Dua orang saksi kunci kasus tersebut telah meninggal.


KPK Periksa 5 Saksi dalam Kasus Bambang Kayun

3 hari lalu

KPK Periksa 5 Saksi dalam Kasus Bambang Kayun

para saksi akan dimintai keterangannya dalam kasus suap pemalsuan surat hak waris PT Aria Citra Mulia yang menyeret Bambang Kayun.


KPK Sebut Kuasa Hukum Lukas Enembe Penuhi Panggilan KPK Hari Ini

3 hari lalu

KPK Sebut Kuasa Hukum Lukas Enembe Penuhi Panggilan KPK Hari Ini

Kasus korupsi yang menyeret nama Gubernur Lukas Enembe merupakan perkara suap sejumlah proyek pembangunan di Provinsi Papua.


KPK Telisik Pembelian Berbagai Aset oleh Lukas Enembe

6 hari lalu

KPK Telisik Pembelian Berbagai Aset oleh Lukas Enembe

KPK memeriksa Mustakim sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi Gubernur Papua Lukas Enembe pada Rabu, 23 November 2022.


Penyidik KPK Blokir Rekening Bambang Kayun

7 hari lalu

Penyidik KPK Blokir Rekening Bambang Kayun

Ali mengatakan pemblokiran rekening milik Bambang Kayun dilakukan dalam rangka kebutuhan proses penyidikan kasus tersebut.


Polri Sebut Kasus AKBP Bambang Kayun Dilimpahkan ke KPK Demi Transparansi

8 hari lalu

Polri Sebut Kasus AKBP Bambang Kayun Dilimpahkan ke KPK Demi Transparansi

Kasus suap yang menjerat AKBP Bambang Kayun dilimpahkan Bareskrim Polri ke KPK demi transparansi. Bareskrim dan KPK telah berkoordinasi.


Anggota Polri Bambang Kayun Ajukan Praperadilan Setelah Ditetapkan Tersangka KPK

8 hari lalu

Anggota Polri Bambang Kayun Ajukan Praperadilan Setelah Ditetapkan Tersangka KPK

Anggota Polri Bambang Kayun mengajukan permohonan praperadilan atas penetapannya sebagai tersangka kasus suap oleh KPK. Komisi Antirasuah siap hadapi.


Perludem Sebut Tak Mudah Buktikan Kasus Suap Politik

10 hari lalu

Perludem Sebut Tak Mudah Buktikan Kasus Suap Politik

Perludem menyebut tak mudah mengusut kasus suap politik. Dulu sempat viral soal dugaan suap di Pemilu 2019, tapi isu itu menguap.