BNP2TKI: Presiden Dukung Kebijakan Rp25 Juta untuk Pemohon Paspor  

Reporter

Ilustrasi berlibur/paspor/travelling. Shutterstock.com

TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Nusron Wahid mengklaim Presiden Joko Widodo mendudung kebijakan Direktorat Jenderal Imigrasi yang mewajibkan deposit Rp25 juta untuk pengajuan paspor baru. "(Kata Presiden Joko Widodo), ya bagus (kebijakan itu). Setujulah Presiden," kata Nusron seusai melapor kepada Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Senin, 20 Maret 2017.

Sebagaimana diberitakan, Dirjen Imigrasi sempat mengeluarkan peraturan yang mewajibkan masyarakat memiliki tabungan minimal Rp25 juta untuk mengajukan pembuatan paspor. Pertimbangannya untuk mencegah perdagangan manusia atau buruh urban non prosedural yang selalu mengklaim menggunakan paspor dan visa untuk berlibur padahal digunakan untuk bekerja secara ilegal.

Baca: Imigrasi Batalkan Syarat Tabungan Rp 25 Juta untuk ...

Kebijakan itu tak berlangsung lama. Sebelum disosialisasikan, kebijakan itu mendapat reaksi keras dari publik. Sehingga, pada hari ini, kebijakan itu dibatalkan oleh Dirjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM.

Laporan Investigasi di Majalah Tempo 20-26 Maret 2017 tentang perdagangan manusia melaporkan jaringan serta modus yang digunakan para pelaku perdagangan manusia menjebak korbannya, khususnya TKI dari Nusa Tenggara Timur. Jika jumlah TKI legal di Malaysia mencapai 1,2 juta orang. Jumlah TKI ilegal diperkirakan dua kali lebih besar. Mereka kerap tak memperoleh haknya, bahkan terkadang disiksa atau dibunuh

Investigasi: Jaringan 'Mafia' Penjual Manusia

Nusron mengatakan Presiden mendukung kebijakan itu karena dianggap bisa mengendalikan arus buruh migran ilegal dari Indonesia. Lagipula, kata ia, tidak mungkin Presiden Joko Widodo tidak mendukung kebijakan yang positif. "Masa sih Presiden membantah anak buahnya kalau (kebijakan) itu dinilai positif? Kan enggak? Kalau jelek ya, ditegur," ujar Nusron.

Baca juga:

Bantu Terdakwa Suap Pajak, Ini Kesaksian Ipar Presiden Jokowi
Ridwan Kamil - Surya Paloh Sepakati 3 Syarat dalam Pilkada Jabar

Ia setuju dengan syarat Rp25 juta itu. Menurut dia deposit itu akan menunjukkan apakah seseorang benar-benar memiliki uang untuk pergi dan pulang dari luar negeri atau untuk menetap secara ilegal.

Nusron mencontohkan, dalam satu bulan, sekitar 1000-an buruh migran Indonesia ilegal berangkat ke sana Timur Tengah, meski telah dilarang. Mereka menggunakan visa ziarah dan kunjungan. “Kalau ziarah harus punya duit dong (untuk pulang-pergi)."

Infografik: Berdagang Orang ke Malaysia

Namun, syarat Rp25 juta itu akhirnya dibatalkan karena ditentang berbagai pihak. "Kami menampung aspirasi masyarakat maupun media yang cenderung belum bisa menerima kebijakan ini dengan baik," kata Juru Bicara Dirjen Imigrasi Agung Sampurno, Senin, 20 Maret 2016.

Dimintai tanggapan atas pembatalan kebijakan itu, Nusron malah membantah. Ia yakin kebijakan itu tidak benar-benar dibatalkan.

ISTMAN MP

Video Terkait:
Investigasi Majalah Tempo: Perdagangan Manusia ke Malaysia
Korban Perdagangan Manusia, 8 TKI Brebes Diselundupkan Lewat Laut






Ratu Elizabeth II Kunjungi 117 Negara Selama 70 Tahun Kepemimpinan, termasuk Indonesia

7 hari lalu

Ratu Elizabeth II Kunjungi 117 Negara Selama 70 Tahun Kepemimpinan, termasuk Indonesia

Ratu Elizabeth II tidak membutuhkan paspor saat melakukan perjalanannya ke berbagai negara.


Pemerintah Kini Bisa Hentikan Layanan Publik Bagi Orang yang Tak Bayar Utang ke Negara

10 hari lalu

Pemerintah Kini Bisa Hentikan Layanan Publik Bagi Orang yang Tak Bayar Utang ke Negara

Para pemilik utang ke negara yang tidak pernah dibayarkan akan dihentikan juga layanan publik di bidang kependudukan dan layanan masyarakat.


Hobi Nyetir Mobil, Mengapa Ratu Elizabeth II Tidak Pernah Punya SIM

16 hari lalu

Hobi Nyetir Mobil, Mengapa Ratu Elizabeth II Tidak Pernah Punya SIM

Selain tak memiliki SIM untuk mengemudi mobil, Ratu Elizabeth II juga tak perlu memiliki paspor dan pelat nomor di mobilnya.


Ambil Paspor di Imigrasi Bandara Soekarno-Hatta Kini Tidak Perlu Turun Mobil

19 hari lalu

Ambil Paspor di Imigrasi Bandara Soekarno-Hatta Kini Tidak Perlu Turun Mobil

Layanan Si Peluru bertujuan mempermudah pengambilan paspor di Kantor Imigrasi Bandara Soekarno-Hatta.


Cara Membuat Paspor Terbaru 2022 Beserta Syarat dan Biayanya

27 hari lalu

Cara Membuat Paspor Terbaru 2022 Beserta Syarat dan Biayanya

Cara membuat paspor terbaru 2022 beserta syarat dan biayanya lewat online, M-Paspor, dan kantor imigrasi,


Berikut Cara dan Lokasi untuk Pengesahan Tanda Tangan di Paspor Baru

37 hari lalu

Berikut Cara dan Lokasi untuk Pengesahan Tanda Tangan di Paspor Baru

Pihak imigrasi memberikan layanan bebas untuk pengesahan tanda tangan di halaman endorsement pada paspor. Berikut cara dan lokasinya.


HUT RI ke-77, KJRI Sydney Perpanjang Layanan Kekonsuleran

37 hari lalu

HUT RI ke-77, KJRI Sydney Perpanjang Layanan Kekonsuleran

HUT RI ke-77 oleh KJRI Sydney dirayakan lewat cara berbeda, yakni membuka layanan kekonsuleran, khususnya pelayanan paspor.


Begini Cara Membuat Paspor dengan Aplikasi M-Paspor

38 hari lalu

Begini Cara Membuat Paspor dengan Aplikasi M-Paspor

Berikut cara membuat paspor dengan aplikasi M-Paspor.


3 Jenis Paspor yang Perlu Anda Ketahui

38 hari lalu

3 Jenis Paspor yang Perlu Anda Ketahui

Hingga kini di Indonesia ada tiga jenis paspor yang digunakan sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Apa saja?


Alasan Jerman Tolak Paspor Tanpa Tanda Tangan Meski Ada Pengesahan

39 hari lalu

Alasan Jerman Tolak Paspor Tanpa Tanda Tangan Meski Ada Pengesahan

Untuk mengatasi masalah dengan Jerman, Imigrasi bersama Kementerian Luar Negeri akan menyerahkan nota diplomatik dan spesimen dokumen paspor.