Adik Ipar Jokowi Akui Pernah Dibantu Handang Soekarno Urusi Pajak  

Reporter

Editor

Pruwanto

Direktur Operasional PT Rakabu Sejahtera, Arif Budi Sulistyo saat memberi kesaksian pada sidang lanjutan kasus dugaan suap terkait pengurusan pajak dengan Terdakwa Ramapanicker Rajamohanan Nair di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta Pusat, 20 Maret 2017. TEMPO/Dhemas Reviyanto

TEMPO.CO, Jakarta - Adik ipar Presiden Joko Widodo, Arif Budi Sulistyo, mengakui pernah dibantu Handang Soekarno, Kepala Subdirektorat Bukti Permulaan Direktorat Penegakan Hukum Direktorat Jenderal Pajak. Menurut Arif, ketika itu, ia meminta bantuan Handang untuk mengurus tax amnesty perusahaannya, PT Rakabu Sejahtera.

Kesaksian Arif itu diungkapkan dalam sidang suap pejabat pajak oleh Direktur PT EK Prima Ekspor Indonesia Ramapanicker Rajamohanan Nair—biasa dipanggil Mohan—di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Senin, 20 Maret 2017.  Dalam sidang itu, Arif mengakui membantu Mohan, yang meminta dibantu mengurus tax amnesty.

"Pada waktu itu, saya pernah ketemu Mohan. Dia cerita belum bisa ikut tax amnesty karena dihambat," kata Arif. Arif mengaku teringat bagaimana ia mengurus pajak perusahaannya. Arif lantas meminta Mohan mengirim dokumen perusahaannya melalui pesan WhatsApp.

Baca: Bantu Terdakwa Suap Pajak, Ini Kesaksian Ipar Presiden Jokowi

Dokumen dari Mohan itu langsung diteruskan kepada Handang. "Saya tidak sempat baca dokumen itu," ucapnya. Setelah mengirim dokumen itu, Arif berujar, "Apa pun keputusan Dirjen, mudah-mudahan terbaik untuk Mohan."

Pada sidang Senin, 13 Maret 2017, saksi mantan Direktur PT Bangun Bejana Baja Rudy Priambodo Musdiono mengungkapkan pertemuan antara dia, Direktur Jenderal Pajak Ken Dwijugiasteadi, dan Arif. Rudy menuturkan mereka membahas pajak perusahaan PT Rakabu Sejahtera milik Arif.  

"Pertemuan ini hanya membahas tax amnesty perusahaan Pak Arif dan saya," kata Rudy.

Mohan didakwa menyuap Handang sebesar Rp 1,9 miliar untuk membantu mengurus masalah pajak PT EKP. Perusahaan asal India itu terdaftar sebagai wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing Enam.

Simak pula: Ipar Jokowi Hubungi Dirjen Pajak, Bahas Masalah Pajak PT EKP

Menurut Handang, Mohan awalnya menjanjikan akan memberinya 10 persen dari tunggakan pajak PT EKP sebesar Rp 52 miliar untuk membalas bantuan yang diberikan. Dalam surat dakwaan, dia mengatakan suap itu juga diperuntukkan kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus Muhammad Haniv.

PT EKP yang terdaftar sebagai wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing tercatat memiliki sejumlah permasalahan pajak pada kurun 2015-2016. Di antaranya pengajuan pengembalian kelebihan pembayaran pajak (restitusi), surat tagihan pajak pajak pertambahan nilai (STP PPN), penolakan pengampunan pajak (tax amnesty), pencabutan pengukuhan pengusaha kena pajak (PKP), dan pemeriksaan bukti permulaan.

MAYA AYU PUSPITASARI







Jaksa Dakwa Eks Wali Kota Ambon Terima Suap Rp 11,259 Miliar

14 jam lalu

Jaksa Dakwa Eks Wali Kota Ambon Terima Suap Rp 11,259 Miliar

Wali Kota Ambon selama dua periode ini didakwa telah menerima suap dan atau gratifikasi dari sejumlah kepala dinas di Pemkot Ambon.


Breaking News: KPK Resmi Tahan Hakim Agung Sudrajad Dimyati

6 hari lalu

Breaking News: KPK Resmi Tahan Hakim Agung Sudrajad Dimyati

Hakim Agung Sudrajad Dimyati resmi ditahan KPK hari ini. Dia ditahan sebagai tersangka kasus suap pengurusan perkara di Mahkamah Agung.


Kasus Hakim Agung Sudrajad Dimyati, KPK Geledah Mahkamah Agung

6 hari lalu

Kasus Hakim Agung Sudrajad Dimyati, KPK Geledah Mahkamah Agung

Kasus Hakim Agung Sudrajad Dimyati terus didalami KPK. Hari ini penyidik menggeledah gedung Mahkamah Agung.


Kasus Suap Rektor Unila Karomani, KPK Tanya Ini Kepada Saksi Tjitjik

19 hari lalu

Kasus Suap Rektor Unila Karomani, KPK Tanya Ini Kepada Saksi Tjitjik

Prof Karomani yang saat itu menjabat Rektor Unila terjaring operasi tangkap tangan KPK pada Sabtu, 20 Agustus 2022, di Bandung karena kasus suap.


Diduga Terima Uang Suap Kasus Judi Online, Kanit Reskrim Polsek Penjaringan Terancam PTDH

22 hari lalu

Diduga Terima Uang Suap Kasus Judi Online, Kanit Reskrim Polsek Penjaringan Terancam PTDH

Sanksi PTDH adalah ancaman maksimal terhadap pelanggaran kode etik yang diduga dilakukan Kanit Reskrim Polsek Penjaringan dan 7 anak buahnya.


Kasus Suap Angin Prayitno Aji, KPK Tahan 2 Tersangka Baru

35 hari lalu

Kasus Suap Angin Prayitno Aji, KPK Tahan 2 Tersangka Baru

KPK menjerat pihak PT Johnlin Baratama dan Bank Panin dalam kasus Angin Prayitno Aji.


KPK Undang LPSK untuk Dalami Dugaan Suap Kasus Ferdy Sambo

38 hari lalu

KPK Undang LPSK untuk Dalami Dugaan Suap Kasus Ferdy Sambo

Saat itu LPSK mendatangi Ferdy Sambo di kantornya untuk membicarakan permintaan perlindungan dari istrinya, Putri Candrawathi dan Bharada E.


Kasus Suap Rektor Unila Disebut Mencoreng Dunia Pendidikan

38 hari lalu

Kasus Suap Rektor Unila Disebut Mencoreng Dunia Pendidikan

Ketua PP Muhammadiyah Anwar menyebut kasus suap yang diduga dilakukan Rektor Universitas Lampung (Unila) Karomani mencoreng dunia pendidikan.


Rektor Unila Tersangka Dugaan Suap, Kampus Pastikan Kuliah Berjalan Normal

38 hari lalu

Rektor Unila Tersangka Dugaan Suap, Kampus Pastikan Kuliah Berjalan Normal

Pimpinan Unila menyatakan semua aktivitas belajar mengajar dan pelayanan dasar Unila tetap berjalan sebaik-baiknya


Unila Beri Bantuan Hukum pada Rektornya yang Kena Kasus di KPK

38 hari lalu

Unila Beri Bantuan Hukum pada Rektornya yang Kena Kasus di KPK

KPK menetapkan 4 tersangka dalam kasus suap penerimaan mahasiswa baru. Tiga di antaranya pejabat Unila.