Bantu Terdakwa Suap Pajak, Ini Kesaksian Ipar Presiden Jokowi

Reporter

Editor

Pruwanto

Adik ipar Presiden Joko Widodo, Arif Budi Sulistyo, diduga menjadi penghubung dalam penyelesaian masalah pajak antara bos PT EK Prima Ekspor Indonesia dan Direktur Jenderal Pajak Ken Dwijugiasteadi. Terdakwa penyuap pejabat Direktur Jenderal Pajak, Ramanicker Rajamohan Nair, mengaku pernah meminta bantuan Arif Budi Sulistyo untuk menyelesaikan masalah pajak PT EK Prima.

TEMPO.CO, Jakarta -Adik ipar Presiden Jokowi, Arif Budi Sulistyo mengakui pernah membantu Direktur PT EK Prima Ekspor Indonesia, Ramapanicker Rajamohan Nair—biasa dipanggil Mohan, untuk menyelesaikan masalah pajaknya.  

"Pada waktu itu saya pernah ketemu Mohan, dia cerita belum bisa tax amnesty karena dihambat," kata Arif di hadapan majelis hakim sidang suap pejabat pajak Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Senin, 20 Maret 2017. Mohan menjadi terdakwa dalam persidangan ini.

Baca juga: Ipar Jokowi Hubungi Dirjen Pajak, Bahas Masalah Pajak PT EKP

Arif menjelaskan pada saat itu Mohan meminta bantuannya untuk mengurus tax amnesty. Direktur Operasional PT Rakabu Sejahtera itu lantas teringat pengalamannya mengurus tax amnesty bagi perusahaannya yang dibantu oleh Handang Soekarno, Kepala Sub Direktorat Bukti Permulaan Direktorat Penegakan Hukum Ditjen Pajak.

Arif kemudian meminta Mohan mengirimkan dokumen perusahaannya melalui pesan WhatsApp. Dokumen langsung diteruskan kepada Handang. "Saya tidak sempat baca dokumen itu," kata dia. Setelah mengirim dokumen itu, Arif mengatakan, "Apapun keputusan Dirjen, mudah-mudahan terbaik untuk Mohan."

Pada Sidang Senin, 13 Maret 2017, saksi mantan Direktur PT Bangun Bejana Baja Rudy Priambodo Musdiono mengungkap apa yang dilakukan oleh ipar Presiden Jokowi mengenai kasus itu.  Rudy mengaku tak mengetahui bagaimana pola komunikasi antara Arief dan Direktur Jenderal Pajak Ken Dwijugiasteadi.

"Pak Arief bilang ke saya sudah menyampaikan permasalahan Pak Mohan ke Pak Ken," ujar Rudy di hadapan majelis kala itu.

Rudy juga mengatakan Ken dan dirinya pernah ditemui oleh Arif. Ketika itu, mereka membahas tax amnesty perusahaan PT Rakabu Sejahtera milik Arif. "Dalam pertemuan ini hanya membahas tax amnesty perusahaan Pak Arif dan saya," ujar dia.

Mohan didakwa menyuap Handang sebesar Rp 1,9 miliar untuk membantu mengurus masalah pajak PT EKP. Perusahaan asal India itu terdaftar sebagai wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing VI.

Baca pula: Siapa Arif, Ipar Presiden Jokowi yang Muncul dalam Dakwaan

Menurut Handang, Rajamohanan awalnya menjanjikan akan memberinya 10 persen dari tunggakan pajak PT EKP sebesar Rp 52 miliar, untuk membalas bantuan yang diberikan. Dalam surat dakwaan, Rajamohan menyebut suap itu juga diperuntukkan kepada Kepala Kantor Wilayah DJP Jakarta Khusus Muhammad Haniv.

PT EKP yang terdaftar sebagai wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing  tercatat memiliki sejumlah permasalahan pajak pada kurun 2015 sampai 2016. Di antaranya adalah pengajuan pengembalian kelebihan pembayaran pajak (restitusi), surat tagihan pajak pajak pertambahan nilai (STP PPN), penolakan pengampunan pajak (tax amnesty), pencabutan pengukuhan pengusaha kena pajak (PKP), dan pemeriksaan bukti permulaan.

MAYA AYU PUSPITASARI






Pelapor Kabareskrim Komjen Agus Andrianto ke KPK Serahkan Alat Bukti Ini

6 jam lalu

Pelapor Kabareskrim Komjen Agus Andrianto ke KPK Serahkan Alat Bukti Ini

Pelapor Kabareskrim Komjen Agus Andrianto ke KPK membawa sejumlah alat bukti.


Kabareskrim Agus Andrianto Dilaporkan ke KPK Soal Tambang Batu Bara Ilegal Ismail Bolong

7 jam lalu

Kabareskrim Agus Andrianto Dilaporkan ke KPK Soal Tambang Batu Bara Ilegal Ismail Bolong

Kelompok yang menamakan dirinya sebagai Koalisi Solidaritas Pemuda Mahasiswa melaporkan Kabareskrim Komjen Agus Andrianto ke KPK.


KPK Ungkap Alasan Periksa Kuasa Hukum Lukas Enembe

18 jam lalu

KPK Ungkap Alasan Periksa Kuasa Hukum Lukas Enembe

Rening yang saat ditemui usai pemeriksaan kemarin di Gedung KPK berkata ia diperiksa soal profesinya sebagai kuasa hukum Lukas Enembe.


Kasus Abdul Gafur Mas'ud, KPK Periksa Plt Bupati Penajam Paser Utara

1 hari lalu

Kasus Abdul Gafur Mas'ud, KPK Periksa Plt Bupati Penajam Paser Utara

KPK memeriksa pelaksana tugas Bupati Penajam Paser Utara, Hamdam dalam kasus korupsi yang menyeret Abdul Gafur Mas'ud


Eks KASAU Agus Supriatna Tak Hadiri Sidang Kasus Heli AW-101, Kuasa Hukum: Kami Tak Tahu Ada Surat Panggilan

1 hari lalu

Eks KASAU Agus Supriatna Tak Hadiri Sidang Kasus Heli AW-101, Kuasa Hukum: Kami Tak Tahu Ada Surat Panggilan

Kuasa hukum Agus Supriatna mengungkap alasan ketidakhadiran kliennya dalam persidangan kasus pengadaan helikopter AW-101 hingga pemeriksaan oleh KPK.


KPK Periksa Pramugari RDG Airlines di Kasus Lukas Enembe

1 hari lalu

KPK Periksa Pramugari RDG Airlines di Kasus Lukas Enembe

Gubernur Papua Lukas Enembe terjerat kasus dugaan suap sejumlah proyek pembangunan infrastruktur yang melibatkan dana APBD Papua.


Gazalba Saleh Jadi Tersangka, KY Serahkan Proses Penegakan Hukum ke KPK

1 hari lalu

Gazalba Saleh Jadi Tersangka, KY Serahkan Proses Penegakan Hukum ke KPK

Penegakkan etik terhadap Gazalba Saleh diharapkan tidak mengganggu proses penegakan hukum di KPK


KPK Anggap Kasus Ismail Bolong Masih Jadi Domain Bareskrim Polri

1 hari lalu

KPK Anggap Kasus Ismail Bolong Masih Jadi Domain Bareskrim Polri

Karyoto menjelaskan KPK terbuka untuk tawaran kerjasama dalam mengusut kasus Ismail Bolong tersebut.


KPK Bilang Penyelidikan Kasus Kardus Durian Masih Berlanjut

1 hari lalu

KPK Bilang Penyelidikan Kasus Kardus Durian Masih Berlanjut

KPK mengaku masih kesulitan untuk menaikkan kasus tersebut ke tahap penyidikan. Dua orang saksi kunci kasus tersebut telah meninggal.


Lukas Enembe Minta Izin Berobat ke Singapura, KPK Akan Adakan Rapat Pimpinan

1 hari lalu

Lukas Enembe Minta Izin Berobat ke Singapura, KPK Akan Adakan Rapat Pimpinan

KPK menyatakan akan mengadakan rapat pimpinan untuk memutuskan soal izin berobat bagi Gubernur Papua Lukas Enembe.