Gelar Kongres ke-5, Ini Harapan Masyarakat Adat Nusantara

Reporter

Luwuraya.com

TEMPO.CO, Medan - Kongres Masyarakat Adat Nusantara (KMAN) ke-5, yang berlangsung selama lima hari, secara resmi ditutup pada Ahad, 19 Maret 2017. Sebanyak 5.000 masyarakat adat dari 2.332 komunitas hadir dalam kongres yang digelar di Kampung Tanjung Gusta, Medan, Sumatera Utara itu.

Petrus Gunawan, masyarakat adat dari Desa Baty Ambar, Kabupaten Lamandao, Kalimantan Tengah, mengatakan kongres tersebut diharapkan bisa menyelamatkan tanah adat di pedalaman. Ia menambahkan, di desanya telah terjadi pengalihan lahan adat untuk perusahaan. Pengalihan tersebut atas izin pejabat daerah yang mengeluarkan aspek legal formal kepada perusahaan.

"Banyak hak-hak kami yang dirampas perusahaan," ujar Petrus, Ahad malam.

Baca: Sengketa Adat, Aliansi Masyarakat Adat: Pemerintah Sering Lamban

Ihwal kasus itu, Petrus berharap semua permasalahan yang dialami masyarakat adat di Desa Kampar cepat selesai. "Dengan adanya KMAN, semoga posisi kami semakin kuat dan kami bisa memberikan perlawanan juga secara hukum," ujar lelaki yang menyebutkan ada 37 komunitas masyarakat adat di Kabupaten Lamandao itu.

Masyarakat adat lain, Charles Imbir, berharap pemerintah melalui KMAN bisa mengakui kehadiran masyarakat adat. "Pemerintah bisa sadar kalau negara ini bisa terjadi karena ada masyarakat adat. Karena yang punya hak atas tanah adalah masyarakat adat," kata Charles, yang merupakan anggota Komunitas Wawiyai, Sorong Raya, Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat.

Charles menilai, selama ini, permasalahan masyarakat adat di Indonesian relatif sama, yaitu tidak mendapat pengakuan layak, khususnya dari pemerintah. Masyarakat adat selalu dimarginalkan kepentingan pemerintah, yang mengatasnamakan pembangunan negara.

Baca: 10 Tahun Dialog Masyarakat Adat dan Pemerintah, Hasilnya Minim?

Padahal, menurut Charles, masyarakat adat tidak pernah anti terhadap pembangunan. Justru masyarakat adat selalu bersedia mendukung asalkan pemerintah mempunyai iktikad baik melibatkan masyarakat adat.

Selain itu, pria berumur 36 tahun tersebut berharap KMAN dapat mendorong pemerintah segera mengesahkan peraturan undang-undang tentang masyarakat adat. "Sejak lahir, kami tidak pernah beli tanah, tidak pernah beli pohon, tidak pernah beli buah, tidak pernah beli hewan. Itu hak kami, itu tersedia di atas tanah kami," kata Charles.

Namun, meski begitu, Charles mengatakan masyarakat adat tidak anti terhadap pendatang. Semua warga negara boleh hadir dan menetap di tanah adat mereka. Asalkan para pendatang memahami budaya dan mengerti di mana posisi yang bisa dikelola.

IIL ASKAR MONDZA

Baca: Jokowi Minta Hasil Kongres Masyarakat Adat Disampaikan Langsung






Kecelakaan Pesawat Garuda 25 Tahun Lalu, Kecelakaan GA 152 Salah Satu Terburuk?

1 hari lalu

Kecelakaan Pesawat Garuda 25 Tahun Lalu, Kecelakaan GA 152 Salah Satu Terburuk?

Garuda Indonesia GA 152 sering dianggap sebagai kecelakaan pesawat terburuk dalam sejarah penerbangan Indonesia. Kenapa?


Minta Dukungan Wali Kota Bobby Tertibkan Terminal Bayangan, Menhub Samakan Terminal Medan dengan Bandara

4 hari lalu

Minta Dukungan Wali Kota Bobby Tertibkan Terminal Bayangan, Menhub Samakan Terminal Medan dengan Bandara

Menhub meminta dukungan Pemerintah Kota Medan untuk menertibkan bus-bus yang masih menggunakan terminal bayangan di Medan.


Sebut Medan Mulai Macet, Menhub Ajak Masyarakat Gunakan Angkutan Massal

4 hari lalu

Sebut Medan Mulai Macet, Menhub Ajak Masyarakat Gunakan Angkutan Massal

Menhub dan Wali Kota Medan Bobby Nasution meninjau proyek pembangunan jalur kereta api (KA) layang Medan-Binjai Tahap II, Sabtu, 24 September 2022.


KPK Undang Bobby Nasution Bahas Aset di Kota Medan

9 hari lalu

KPK Undang Bobby Nasution Bahas Aset di Kota Medan

KPK mengundang Wali Kota Medan Bobby Nasution. KPK ingin bahas soal upaya percepatan serah terima aset Prasarana dan Sarana Ulitilitas di Kota Medan.


Mi Gomak Terenak di Sumatera Utara Ada di 3 Rumah Makan Ini

15 hari lalu

Mi Gomak Terenak di Sumatera Utara Ada di 3 Rumah Makan Ini

Berikut rekomendasi mi gomak terenak di Sumatera Utara yang bisa dijumpai di 3 rumah makan ini dan berapa harganya.


KNPA dan Buruh Desak Hakim Bebaskan Masyarakat Adat Dayak Marjun

23 hari lalu

KNPA dan Buruh Desak Hakim Bebaskan Masyarakat Adat Dayak Marjun

Ada kejanggalan selama proses penyidkan hingga persidangan kasus konflik agraria antara masyarakat adat Dayak Marjun dengan perusahaan.


NasDem Dorong RUU Advokat hingga RUU Masyarakat Adat Masuk Prolegnas Prioritas 2023

28 hari lalu

NasDem Dorong RUU Advokat hingga RUU Masyarakat Adat Masuk Prolegnas Prioritas 2023

Fraksi NasDem merupakan pengusul RUU Advokat dalam Prolegnas jangka menengah 2020-2024.


Amnesty Indonesia Minta Kementerian ATR/BPN Tak Ganggu Tanah Ulayat Papua

55 hari lalu

Amnesty Indonesia Minta Kementerian ATR/BPN Tak Ganggu Tanah Ulayat Papua

Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto telah menerima dengan baik keputusan MRP soal tanah ulayat di Papua


Dewan Adat Papua Tolak Pemekaran Papua, Bagaimana Terbentuknya DAP dan Siapa Anggotanya?

55 hari lalu

Dewan Adat Papua Tolak Pemekaran Papua, Bagaimana Terbentuknya DAP dan Siapa Anggotanya?

Dewan Adat Papua atau DAP menolak pemekaran papua, siapa itu DAP dan bagaimana sejarah terbentuknya?


Empat Cara Mengadopsi Anak, Ketahui Perbedaannya

28 Juli 2022

Empat Cara Mengadopsi Anak, Ketahui Perbedaannya

Mengadopsi anak dan calon orang tua angkat secara privat melalui permohonan surat pengangkatan anak dari instansi sosial provinsi.