Pungli, Wali Kota Samarinda Dicecar 15 Pertanyaan Selama 12 Jam

Reporter

Wali Kota Samarinda, Syaharie Jaang menunjukkan SK Wali Kota kepada wartawan yang digunakan salah satu koperasi memungut kepada truk yang keluar dan masuk pelabuhan peti kemas Samarinda, Kalimantan Timur, 19 Maret 2017. TEMPO/Firman Hidayat

TEMPO.CO, Samarinda - Wali Kota Samarinda Syaharie Jaang diperiksa polisi terkait kasus dugaan pungli selama 12 jam. Ia dimintai keterangan terkait terbitnya Surat Keputusan Wali Kota Samarinda yang melandasi Koperasi Serba Usaha di Pelabuhan Peti Kemas Samarinda menarik pungutan kepada setiap truk yang keluar pelabuhan.

Jaang menjalani pemeriksaan mulai Sabtu, 18 Maret 2017, pukul 13.00 Wita. Pemeriksaan baru berakhir pada Minggu, 19 Maret 2017 pukul 01.30 Wita. Dia mengaku dicecar 15 pertanyaan oleh penyidik.

Baca: Kasus Pungli di Samarinda, Polisi Tetapkan 3 Tersangka

"Dari jam 1 siang (diperiksa), tidak mandi, sampai jam setengah dua malam," kata Jaang, Walikota Samarinda, di rumah dinas Wali Kota Samarinda, Minggu, 19 Maret 2017.

Namun Jaang menolak mendetailkan apa saja pertanyaan yang dilontarkan penyidik kepadanya. Ia hanya membocorkan satu poin pertanyaan, yakni tentang penerbitan SK Wali Kota Samarinda Tahun 2016 yang disinyalir digunakan Koperasi Pemuda Demokrasi Indonesia Bersatu (PDIB) Samarinda untuk melakukan pungutan liar. "Saya tidak bisa menjelaskan secara lengkap hasil pemeriksaan. Nanti saja saat persidangan berlangsung," kata Jaang.

SK yang dimaksud Jaang adalah Surat Keputusan Walikota Nomor 551.21/083/HK-KS/II/2016 tentang Penetapan Pengelola dan Struktur Tarif Parkir pada Area Parkir Pelabuhan Peti Kemas Bukuan Palaran Atas Nama Koperasi Serba Usaha Pemuda Demokrat Indonesia Bersatu (PDIB) Samarinda diduga digunakan sebagai acuan untuk menarik pungutan di Pelabuhan Peti Kemas. "Itu ketetapan tarif parkir, kalau ada aktivitas di luar (SK) itu berarti ilegal," kata Jaang.

Baca: Diperiksa Kasus Pungli, Wali Kota Samarinda Semprot Pejabatnya

Jaang juga menjelaskan dirinya tidak ikut serta dalam pembahasan SK tersebut. Sebab, kata dia, saat Koperasi Serba Usaha PDIB Samarinda mengajukan permohonan pengolaan parkir di Pelabuhan Peti Kemas per tanggal 24 Nopember 2015, dia sudah tidak menjabat lagi sebagai Wali Kota Samarinda karena masa jabatannya di periode pertama telah habis per 23 Nopember 2015.

Kendati demikian, Jaang tak memungkiri dia yang menandatangani SK tersebut beberapa hari setelah ia kembali dilantik sebagai Wali Kota Samarinda periode keduanya usai kembali memenangi pemilihan kepala daerah Kota Samarinda. "SK ini saya tanda tangani tanggal 25 Februari (2016), 8 hari setelah saya menjadi Wali Kota Samarinda (periode kedua)," kata Jaang.

Selama pemeriksaan, Jaang sempat rehat. Alasannya, ia harus menyambut kedatangan Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi ke Samarinda untuk mengecek langsung barang bukti uang Rp 6,1 miliar dan sejumlah dokumen yang disita polisi dalam operasi tangkap tangan pungli.

FIRMAN HIDAYAT | SAPRI MAULANA






Viral Video Polisi Diduga Melakukan Pungli di Gerbang Tol, Polda Metro: Sabar Ya

22 Juli 2022

Viral Video Polisi Diduga Melakukan Pungli di Gerbang Tol, Polda Metro: Sabar Ya

Polda Metro Jaya menyelidiki viral video dugaan aksi pungutan liar atau pungli yang dilakukan oleh sejumlah oknum polisi terhadap para sopir truk.


Kota Samarinda Dikepung Banjir

18 Oktober 2021

Kota Samarinda Dikepung Banjir

Banjir ini bahkan melumpuhkan jalur Samarinda-Bontang karena banyaknya kendaraan yang tidak bisa melintas.


Mas Dhito Imbau Tak Ada Pungli di Objek Wisata Kabupaten Kediri

18 Juni 2021

Mas Dhito Imbau Tak Ada Pungli di Objek Wisata Kabupaten Kediri

Untuk pengelolaan wisata, Pemkab Kediri sudah menggunakan sistem Transaksi Non Tunai (TNT). Sistem berbasis elektronik ini meminimalisir praktik pungutan liar.


Hendi Sidak Kantor Kelurahan, Kembalikan Uang Pungli

26 April 2021

Hendi Sidak Kantor Kelurahan, Kembalikan Uang Pungli

Melalui sistem #LaporHendi, Walikota Semarang Hendrar Prihadi mendapat laporan adanya pungli Rp 300 ribu oleh oknum pegawai Kelurahan Muktiharjo Kidul.


Pungli di Terminal Baranangsiang, BPTJ: Masalah Sosial Sejak Dulu

29 Desember 2019

Pungli di Terminal Baranangsiang, BPTJ: Masalah Sosial Sejak Dulu

"BPTJ tidak mungkin menyelesaikan sendiri," kata Kepala Humas BPTJ Budi Rahardjo soal dugaan pungutan liar di Terminal Baranangsiang.


Pungli Merajalela di Tanjung Priok, Begini Langkah Bea Cukai

18 Desember 2019

Pungli Merajalela di Tanjung Priok, Begini Langkah Bea Cukai

Praktik pungli berupa pemberian uang rokok saat proses penanganan kontainer diduga masih eksis di Pelabuhan Tanjung Priok.


Pungli Masih Marak di Tanjung Priok, Ini Langkah Kemenhub

16 Desember 2019

Pungli Masih Marak di Tanjung Priok, Ini Langkah Kemenhub

Praktik pungutan liar (pungli) di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta ternyata masih marak.


Penyelundup Narkoba Dorfin Felix Ceritakan Biaya Hidup di Rutan

14 Agustus 2019

Penyelundup Narkoba Dorfin Felix Ceritakan Biaya Hidup di Rutan

Dorfin mengaku kerap memberikan uang kepada petugas jaga dengan nominal Rp100 ribu-Rp200 ribu.


Pidato Visi Indonesia, Jokowi Ancam Copot Pejabat Pelaku Pungli

14 Juli 2019

Pidato Visi Indonesia, Jokowi Ancam Copot Pejabat Pelaku Pungli

Jokowi mengancam bakal mencopot pejabat yang terlibat pungli. Terlebih jika menyangkut perizinan sehingga bisa menghambat investasi yang masuk.


Penjelasan BPN soal Pungutan Uang Lelah Sertifikat Tanah

7 Februari 2019

Penjelasan BPN soal Pungutan Uang Lelah Sertifikat Tanah

Seorang warga di Grogol Utara, Jakarta Selatan mengaku dipungut uang Rp 3 juta yang disebut sebagai uang lelah untuk memperoleh sertifikat tanah.