Kamis, 15 November 2018

KPPU: Kami Temukan Indikasi Korupsi E-KTP Lebih Dulu dari KPK

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK Taufiq Ibnugroho membawa masuk berkas-berkas perkara dugaan korupsi pengadaan proyek e-KTP ke Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta Pusat, 1 Maret 2017. Tempo/Zara Amelia

    Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK Taufiq Ibnugroho membawa masuk berkas-berkas perkara dugaan korupsi pengadaan proyek e-KTP ke Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta Pusat, 1 Maret 2017. Tempo/Zara Amelia

    TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mengaku lebih dulu mengendus aroma korupsi pada proyek e-KTP sebelum diungkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). "Kami sempat memvonis dua perusahaan,” kata Ketua KPPU Muhammad Syarkawi Rauf seusai diskusi ekonomi dalam rangka dies natalis Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin, Makassar, Sabtu, 18 Maret 2017.

    Dua perusahaan yang divonis KPPU itu adalah Percetakan Negara Republik Indonesia (PNRI) dan PT Astra Graphia yang terlibat persekongkolan tender e-KTP pada 2012. “Itu terlihat pada beberapa temuan investigator.” Ada pula pihak tertentu dan tenaga ahli yang terlibat dalam proyek itu, padahal tidak memiliki kompetensi.

    Baca:
    Perkara E-KTP, Masinton: KPK Harus Fokus kepada Pelaku Utama
    Sidang E-KTP, Serikat Karyawan Perum Percetakan Negara Dukung KPK

    Saat itu, dia melanjutkan, ada perusahaan terlapor yang terbukti bersalah di persidangan. "Tapi mereka mengajukan banding dan itu diterima."

    Menurut Syarkawi, KPK akan berkoordinasi dengan KPPU mengenai kasus yang merugikan negara Rp 2,3 triliun itu. KPPU mengaku menyambut baik dan siap untuk membantunya. "Kemungkinan sudah ada komunikasi terjalin antartim investigator kami dengan penyidik KPK."

    Baca juga:
    Polisi Bentuk Tim Khusus Laporan Perkosaan Anak Usia 12 Tahun
    Fotografer Tempo Dipaksa Copot Kaus Aeroflot yang Dipakainya

    Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan mengungkapkan bahwa KPK tetap akan bekerja profesional dan fokus mengusut tuntas perkara e-KTP, karena, menurut dia, anggarannya besar. "Kemungkinan ada tersangka baru, rasanya tak mungkin kalau hanya dua orang saja terlibat," kata Basaria, Kamis, 16 Maret 2017.

    Ia tak akan segan memanggil Ketua KPK Agus Rahardjo untuk memberikan kesaksian untuk persidangan perkara e-KTP. "Siapa pun, kalau memang diperlukan maka penyidik akan panggil," ujar Basaria.

    DIDIT HARIYADI

    Video Terkait:

    Dituduh Terima Duit E-KTP, Melchias Markus Laporkan Andi Narogong ke Polisi
    Mendagri Tjahjo Kumolo Menjawab Pertanyaan Netizen soal E-KTP
    Kasus E-KTP, Gamawan: DPR Yang Inginkan Proyek Ini Gunakan APBN
    Kasus E-KTP: Eks Sekjen Kemendagri Akui Bertemu Setya Novanto Bersama Dengan Terdakwa
    Eks Sekjen Kemendagri Akui Terima Uang 500 US Dollar Dari Irman dan Andi Narogong


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Pokemon Hidup Dalam Detektif Pikachu

    Hollywood baru saja mengadaptasi karakter favorit dunia dari kartun Pokemon, Pikachu, ke dalam film layar lebar.