10 Tahun Dialog Masyarakat Adat dan Pemerintah, Hasilnya Minim?

Reporter

Editor

Dwi Arjanto

Diskusi pada Kongres Masyarakat Adat Nusantara V di Medan, Sumatera Utara, Rabu, 15 Maret 2017. Tempo/Danang F.

TEMPO.CO, Medan - Dalam 10 tahun terakhir, masyarakat adat telah berulang kali melakukan dialog dengan pemerintah. Dialog dilakukan terkait dengan pengakuan masyarakat adat, jumlah hutan adat yang dikembalikan, belum terbentuknya Satuan Tugas (Satgas) Masyarakat Adat hingga UU Perlindungan dan Pengakuan Masyarakat Adat yang belum disahkan.

Hal tersebut disampaikan masyarakat adat melalui Sekretaris Jenderal Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (Sekjen AMAN), Abdon Nababan pada Pembukaan Kongres Masyarakat Adat Nusantara (KMAN) ke 5 di Kampung Tanjung Gusta, Medan, Jumat, 17 Maret 2017.

Baca : Jokowi Minta Hasil Kongres Masyarakat Adat Disampaikan Langsung

"Dialog yang dilakukan dengan Pemerintah sudah dimulai dari 2007 hingga sekarang. Artinya sudah 10 tahun, namun hasilnya masih kecil", ujar Abdon.

Abdon mencontohkan jika Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 35/2012 tentang hutan adat audaht berumur empat tahun, namun baru 13 hektar hutan adat yang dikembalikan ke masyarakat adat.

Belum lagi terkait Rancangan Undang-Undang Masyarakat Adat (RUU MA). Memang saat ini RUU MA sudah masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2017, tapi RUU hasil usulan inisiatif DPR, bukan dari Presiden.

Simak : Barisan Pemuda Adat Dorong Pendirian Sekolah Adat di Nusantara

Sebab itu, masyarakat adat berharap jika pemerintah lebih menyeriusi persoalan tersebut. Paling tidak sampai Kongres AMAN ke 5 ini, mereka ingin melihat bagaimana progesifitas dari pemerintah.

"Kami menginginkan adanya percepatan kinerja pemerintah untuk masyarakat adat. Mudah-mudahan Kongres ini bisa menjadi awal kemitraan yang lebih kongres dimasa depan," harap Abdon.

IIL ASKAR MONDZA






Pengesahan RKUHP Diminta Ditunda, Ini 12 Hal yang Dipersoalkan

2 hari lalu

Pengesahan RKUHP Diminta Ditunda, Ini 12 Hal yang Dipersoalkan

DPR dan pemerintah hari ini berencana mengesahkan RKUHP. Aliansi masyarkat sipil menilai masih banyak pasal yang mengekang kebebasan berekspresi.


Tolak Pengesahan RKUHP, Demonstran Bawa Bunga Karangan ke DPR

2 hari lalu

Tolak Pengesahan RKUHP, Demonstran Bawa Bunga Karangan ke DPR

Mereka turut menaburkan bunga di depan gedung DPR sebagai bagian dari aksi simbolik atas kekecewaan mereka terhadap RKUHP.


Tarif Baru Masuk Pulau Komodo Rp 3,75 Juta Akan Tetap Berlaku Tahun Depan

19 hari lalu

Tarif Baru Masuk Pulau Komodo Rp 3,75 Juta Akan Tetap Berlaku Tahun Depan

Rencana kenaikan tarif masuk pulau Komodo itu mendapat protes dari warga setempat yang menggantungkan hidupnya pada sektor pariwisata.


REDD+ di Kalimantan Timur, Indonesia Terima Pembayaran Pertama Rp 327 Miliar

28 hari lalu

REDD+ di Kalimantan Timur, Indonesia Terima Pembayaran Pertama Rp 327 Miliar

Indonesia menerima pembayaran pertama dari Bank Dunia atas kesepakatan pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan (REDD+) di Kaltim.


KLHK Sebut Polusi Udara Jakarta Turun, Kendaraan Buruk Baku Mutu Emisi Kena Tambahan Pajak

29 hari lalu

KLHK Sebut Polusi Udara Jakarta Turun, Kendaraan Buruk Baku Mutu Emisi Kena Tambahan Pajak

KLHK menyebutkan kendaraan bermotor yang melebihi baku mutu emisi dikenakan tambahan pajak pencemaran lingkungan.


Soal Terpilihnya Ketua Golkar Kota Medan, Musa Rajekshah: Tidak Ada Politik Balas Dendam

30 hari lalu

Soal Terpilihnya Ketua Golkar Kota Medan, Musa Rajekshah: Tidak Ada Politik Balas Dendam

Dalam Musdalub itu diputuskan secara aklamasi Rahmaddian Shah sebagai Ketua DPW Partai Golkar Kota Medan.


Safari Politik ke Kota Medan, Anies Baswedan Puji Kontribusi Kesultanan Deli untuk Indonesia

33 hari lalu

Safari Politik ke Kota Medan, Anies Baswedan Puji Kontribusi Kesultanan Deli untuk Indonesia

Anies Baswedan memulai sosialisasi sebagai calon presiden usungan Partai NasDem di Kota Medan, Sumatera Utara. Dia diterima keluarga Kesultanan Deli.


Ketua Damannas Tegaskan Perbedaan Masyarakat Adat dengan Kerajaan/Kesultanan

41 hari lalu

Ketua Damannas Tegaskan Perbedaan Masyarakat Adat dengan Kerajaan/Kesultanan

Golongan kerajaan dan kesultanan sedang berupaya memiliki undang-undang sendiri dalam NKRI.


Berharap Dukungan Publik dan Media untuk Masyarakat Adat

41 hari lalu

Berharap Dukungan Publik dan Media untuk Masyarakat Adat

Peran media massa dan media sosial dinilai sangat penting bagi perjuangan hak-hak masyarakat adat.


Pembukaan KMAN VI Diramaikan Ratusan Penari Pelajar

43 hari lalu

Pembukaan KMAN VI Diramaikan Ratusan Penari Pelajar

Tari kolosal ini banyak menceritakan kehidupan masyarakat di negeri matahari terbit, di danau, pantai, sungai, kali, lembah dan rawa.