10 Tahun Dialog Masyarakat Adat dan Pemerintah, Hasilnya Minim?

Reporter

Editor

Dwi Arjanto

Diskusi pada Kongres Masyarakat Adat Nusantara V di Medan, Sumatera Utara, Rabu, 15 Maret 2017. Tempo/Danang F.

TEMPO.CO, Medan - Dalam 10 tahun terakhir, masyarakat adat telah berulang kali melakukan dialog dengan pemerintah. Dialog dilakukan terkait dengan pengakuan masyarakat adat, jumlah hutan adat yang dikembalikan, belum terbentuknya Satuan Tugas (Satgas) Masyarakat Adat hingga UU Perlindungan dan Pengakuan Masyarakat Adat yang belum disahkan.

Hal tersebut disampaikan masyarakat adat melalui Sekretaris Jenderal Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (Sekjen AMAN), Abdon Nababan pada Pembukaan Kongres Masyarakat Adat Nusantara (KMAN) ke 5 di Kampung Tanjung Gusta, Medan, Jumat, 17 Maret 2017.

Baca : Jokowi Minta Hasil Kongres Masyarakat Adat Disampaikan Langsung

"Dialog yang dilakukan dengan Pemerintah sudah dimulai dari 2007 hingga sekarang. Artinya sudah 10 tahun, namun hasilnya masih kecil", ujar Abdon.

Abdon mencontohkan jika Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 35/2012 tentang hutan adat audaht berumur empat tahun, namun baru 13 hektar hutan adat yang dikembalikan ke masyarakat adat.

Belum lagi terkait Rancangan Undang-Undang Masyarakat Adat (RUU MA). Memang saat ini RUU MA sudah masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2017, tapi RUU hasil usulan inisiatif DPR, bukan dari Presiden.

Simak : Barisan Pemuda Adat Dorong Pendirian Sekolah Adat di Nusantara

Sebab itu, masyarakat adat berharap jika pemerintah lebih menyeriusi persoalan tersebut. Paling tidak sampai Kongres AMAN ke 5 ini, mereka ingin melihat bagaimana progesifitas dari pemerintah.

"Kami menginginkan adanya percepatan kinerja pemerintah untuk masyarakat adat. Mudah-mudahan Kongres ini bisa menjadi awal kemitraan yang lebih kongres dimasa depan," harap Abdon.

IIL ASKAR MONDZA






ICEL Luncurkan Portal Khusus Putusan Pengadilan Perkara Lingkungan, Simak Isi dan Harapannya

2 hari lalu

ICEL Luncurkan Portal Khusus Putusan Pengadilan Perkara Lingkungan, Simak Isi dan Harapannya

Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) juga beberkan tantangan pencari keadilan lingkungan di Tanah Air saat ini.


BPN Dorong Legalisasi Aset Masyarakat Adat

3 hari lalu

BPN Dorong Legalisasi Aset Masyarakat Adat

Wakil Menteri ATR/BPN Raja Juli Antoni berkomitmen dorong legalisasi aset masyarakat adat.


Dapat Peringkat Kebun Binatang Terbaik, Gembira Loka Tak Mau Asal Perbanyak Satwa

3 hari lalu

Dapat Peringkat Kebun Binatang Terbaik, Gembira Loka Tak Mau Asal Perbanyak Satwa

Terakreditasinya Gembira Loka sebagai lembaga konservasi dengan kategori sangat baik dapat digunakan untuk menghindari praktik buruk manajemen.


RI Dapat Dana Lingkungan Rp 1,56 Triliun

11 hari lalu

RI Dapat Dana Lingkungan Rp 1,56 Triliun

Wamen LHK menyatakan Indonesia mendapat dana lingkungan Global Environment Facility (GEF) siklus ke-8 yang digelar di Bali.


Meski Dikecam, Legislator PKS Ngotot Ingin Bikin Ranperda LGBT di Medan

18 hari lalu

Meski Dikecam, Legislator PKS Ngotot Ingin Bikin Ranperda LGBT di Medan

Legislator asal PKS meyakini dari delapan fraksi di DPRD Kota Medan pasti terdapat yang mewacanakan Ranperda Kota Medan, terutama perilaku LGBT.


Sayangkan Bobby Nasution Sebut Medan Anti-LGBT, Pendamping Transpuan Ingatkan Legenda Boru Nantinjo

23 hari lalu

Sayangkan Bobby Nasution Sebut Medan Anti-LGBT, Pendamping Transpuan Ingatkan Legenda Boru Nantinjo

Pernyataan Wali Kota Medan Bobby Nasution yang menyebut daerahnya anti LGBT disayangkan kelompok pendamping transpuan.


FGD Fisipol UGM Dorong Penerapan Nilai Ekonomi Karbon, Begini Kesimpulannya

32 hari lalu

FGD Fisipol UGM Dorong Penerapan Nilai Ekonomi Karbon, Begini Kesimpulannya

FISIPOL UGM mengadakan FGD yang diikuti berbagai pemangku kepentingan, membahas nilai ekonomi karbon (NEK). Berikut kesimpulan kegiatan tersebut.


Masyarakat Adat Lega Hakim Bebaskan Terdakwa Kasus Konflik Lahan dengan PT Toba Pulp Lestari

39 hari lalu

Masyarakat Adat Lega Hakim Bebaskan Terdakwa Kasus Konflik Lahan dengan PT Toba Pulp Lestari

Pengadilan Tinggi Medan membebaskan Dirman Rajaguguk dalam perkara pidana dengan PT Toba Pulp Lestari.


Perusahaan Tambang Diduga Serobot Lahan Masyarakat Adat Padoe di Luwu Timur

45 hari lalu

Perusahaan Tambang Diduga Serobot Lahan Masyarakat Adat Padoe di Luwu Timur

Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman menolak perpanjangan kontrak karya perusahaan tambang itu. Kontribusi bagi daerah dianggap kecil.


Konvensi Biodiversitas PBB: Ini Seruan dan Harapan Masyarakat Adat di Dunia

47 hari lalu

Konvensi Biodiversitas PBB: Ini Seruan dan Harapan Masyarakat Adat di Dunia

Perwakilan masyarakat adat Papua dan Papua Barat menghadiri Konvensi Biodiversitas PBB atau CBD COP15 yang sedang berlangsung di Montreal, Kanada.