Tangani Klithih, DPRD Yogya Usul Patroli Polisi Dibiayai APBD

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • TEMPO/Machfoed Gembong

    TEMPO/Machfoed Gembong

    TEMPO.CO,Yogyakarta - Kalangan DPRD DIY menyatakan siap merumuskan kebutuhan anggaran guna membantu pihak kepolisian meningkatkan patroli untuk menekan aksi klithih yang makin marak di Yogyakarta.

    "Kami akan koordinasi dengan kepolisian bagaimana pemerintah daerah bisa membantu penanganan klithih ini khususnya lewat anggaran APBD" ujar Ketua Komisi A DPRD DIY Eko Suwanto Jumat 17 Maret 2017.

    Baca : Geng Sekolah Mulai Marak, Yogyakarta Darurat Klithih

    Eko menuturkan, pihaknya akan mengirimkan permohonan pada gubernur DIY agar segera membentuk secara resmi tim khusus untuk menanggulangi kriminalitas pelajar yang marak lewat fenomena klithih itu. Tim khusus antar instansi ini dinilai membutuhkan dukungan operasional. Termasuk di dalamnya patroli kepolisian.

    Wakil Ketua DPRD DIY Arif Noor Hartanto menyatakan anggaran dari daerah sangat memungkinkan diberikan pada kepolisian untuk mendukung kinerja aparat.

    " Syaratnya kepala daerah membentuk tim terpadu penanggulangan kriminalitas itu dan kepolisian terlibat di dalam tim itu, maka anggaran bisa disalurkan," ujar Arif.

    Simak : Aksi Klithih, Polisi Ciduk Tujuh Remaja

    Arif menilai untuk meningkatkan frekuensi patroli kepolisian, dalam tim itu polisi bersama pemerintah daerah menyusun program kerja. Dan dalam program itu dicantumkan salah satunya patroli lebih rutin khususnya saat malam hari.

    "Bentuk anggarannya bukan hibah. Melainkan rutin melalui dinas yang membawahi tim itu," ujarnya.

    Anggota Pansus Raperda Ketertiban Umum DPRD DIY Agus Sumartono mengatakan dalam program tim penanggulangan klithih nanti perlu dicermati beberapa hal. Karena aksi klithih di Yogya berbeda dengan kota lain seperti Jakarta.

    "Kejadian di Yogya sering terjadi di luar jangkauan sekolah dan malam hari, serta daerah perbatasan kota kabupaten, ini yang perlu difokuskan tim penanggulangan," ujar Agus.

    Baca juga : Keluarga Hasyim Muzadi Adakan Dzikir Tahlil Selama 40 Hari

    Kapolda DIY Brigadir Jenderal Ahmad Dofiri mengatakan dari catatan penanganan klithih pihaknya, hanya Kabupaten Gunungkidul yang terdeksi steril dari gank pelajar dan kekerasan antar pelajar. Sedangkan empat kabupaten/kota di DIY terdeteksi banyak gank bercokol di sekolah dan melakukan aksi kekerasan.

    "Sekolah harusnya berani intervensi lebih tegas pada siswanya yang bermasalah agar aksi kekerasan itu bisa ditekan," ujar Dofiri.

    Dari ratusan sekolah yang didata kepolisian di empat kabupaten/kota yang memiliki gank pelajar, terdekteksi hanya sekitar empat sekolah steril dan potensi siswa melakukan kekerasan kecil.

    PRIBADI WICAKSONO


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Gonta-ganti UN, dari Ujian Negara hingga Kebijakan Nadiem Makarim

    Nadiem Makarim akan mengganti Ujian Nasional dengan Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter. Gonta-ganti jenis UN sudah belangsung sejak 1965.