Senin, 26 Februari 2018

Sidang E-KTP, Serikat Karyawan Perum Percetakan Negara Dukung KPK  

Oleh :

Tempo.co

Sabtu, 18 Maret 2017 00:40 WIB
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Sidang E-KTP, Serikat Karyawan Perum Percetakan Negara Dukung KPK  

    Proyek pembuatan kartu tanda penduduk elektronik, e-KTP, dirancang menjadi bancakan politikus Senayan dan pejabat Kementerian Dalam Negeri jauh hari sebelum tender dilaksanakan. Dalam dakwaan Irman dan Sugihartodua pejabat Kementeriandalam perkara rasuah terbesar yang pernah diungkap Komisi Pemberantasan Korupsi ini termaktub jelas mereka yang diduga menerima uang haram dari proyek yang merugikan negara Rp 2,3 triliun itu. Mereka semua membantah.

    TEMPO.CO, Jakarta - Serikat Karyawan Perum Percetakan Negara Republik Indonesia (Sekar PNRI) mendatangi KPK. Kedatangan Sekar PNRI ini untuk mendukung KPK membongkar korupsi e-KTP.

    "Kami serikat karyawan Percetakan Negara Republik Indonesia datang ke sini mendukung KPK dalam penanganan kasus korupsi e-KTP," kata Ketua Umum Sekar PNRI Anggraeni Mutiyasari, di Gedung KPK, Jakarta, Jum'at 17 Maret 2017.

    Baca : Kasus E-KTP, MKD: Ada Tiga Laporan tentang Setya Novanto

    Anggraeni menjelaskan bahwa karyawan PNRI ikut terena imbas secara tidak langsung dari kasus ini. Dia berharap pengusutan kasus yang merugikan negara Rp 2,3 triliun ini segera selesai proses persidangannya.

    Pasca pengerjaan e-KTP, biasanya Serikat Pekerja memperoleh jasa produksi dan kesejahteraan setiap akhir tahun tapi sejak 2014, 2015 hingga 2016. Namun, sekarang Serikat Pekerja tidak pernah lagi memperoleh jasa produksi.

    Selain itu, Dirinya juga mengaku menyoroti isi dakwaan yang dibacakan KPK. Menurutnya ada selisih Rp 1,3 triliun dari jumlah yang disebut diterima oleh Perum PNRI di dalam dakwaan dengan jumlah penerimaan di laporan keuangan.

    "Ada beberapa poin yang menjadi perhatian kami. Di mana di surat dakwaan itu disebutkan bahwa perum PNRI menerima pembayaran Rp 1,6 triliun dari konsorsium PNRI tetapi pada kenyataannya tidak sesuai dengan laporan yang sudah ada di dalam laporan keuangan yang sudah di-audit. yang jadi pertanyaan, ke mana uang kami, PNRI, karena selisihnya itu sekitar Rp 1,3 triliun," kata Anggraeni.

    Simak :

    Sidang E-KTP, Pesan Setya Novanto: Bilang Tidak Kenal Saya  
    Sidang E-KTP, Gamawan Fauzi Akui Terima Rp 1,5 Miliar, Namun...

    Saat ditanyai rincian selisih Rp 1,3 triliun itu, Anggraeni enggan menjelaskannya. Menurutnya laporan itu telah diserahkan ke KPK.

    Sementara itu, Mantan Koordinator Badan Pekerja KontraS, Haris Azhar yang ikut bersama Sekar PNRI ke Gedung KPK berharap tidak ada tekanan bagi para karyawan setelah melaporkan kecurigaan mereka tentang selisih penerimaan dengan isi dakwaan. "Kami minta teman-teman karyawan serikat ini dapat jaminan pasca mereka melakukan pelaporan," ujarnya.

    GRANDY AJI

    Baca juga : Lift Blok M Square Jatuh, 11 Korban Segera Jalani Operasi

    Video Terkait:

    Dituduh Terima Duit E-KTP, Melchias Markus Laporkan Andi Narogong ke Polisi
    Mendagri Tjahjo Kumolo Menjawab Pertanyaan Netizen soal E-KTP
    Kasus E-KTP, Gamawan: DPR Yang Inginkan Proyek Ini Gunakan APBN
    Kasus E-KTP: Eks Sekjen Kemendagri Akui Bertemu Setya Novanto Bersama Dengan Terdakwa
    Eks Sekjen Kemendagri Akui Terima Uang 500 US Dollar Dari Irman dan Andi Narogong


     

     

    Selengkapnya
    Grafis

    Billy Graham, Pendeta Penasehat Presiden Amerika Serikat, Wafat

    Billy Graham, pendeta paling berpengaruh dan penasehat sejumlah presiden AS, wafat di rumahnya dalam usia 99 tahun pada 21 Februari 2018.