Gelar OTT di Samarinda, Tim Gabungan Polisi Sita Rp 6,1 Miliar

Reporter

Kepala Polda Kaltim Ispektur Jenderal Safaruddin membeber barang bukti berupa uang pecahan R p100 ribu senilai Rp 6,1 miliar dalan operasi tangkap tangan di Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat Samudera Sejahtera (Komura), Pelabuhan Samudera dan Terminal Peti Kemas Samarinda, 17 maret 2017. FIRMAN HIDAYAT/SAPRI MAULANA

TEMPO.CO, Samarinda - Kepolisian menyita uang tunai Rp 6,1 miliar hasil operasi tangkap tangan yang dilakukan di tiga lokasi di Samarinda, Kalimantan Timur, Jumat, 17 Maret 2017. Operasi ini dilakukan oleh 100 personel dari tim gabungan Badan Reserse Kriminal Markas Besar Polri, Kepolisian Daerah Kalimantan Timur, Kepolisian Resor Kota Samarinda dan Satuan Brimob Polda Kalimantan Timur Detasemen B.

Penggeledahan pertama di lakukan di Kantor Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat Samudera Sejahtera (Komura) di kawasan Pelabukan di Jalan Yos Sudarso, Kota Samarinda. Dari penggeledahan itu, tim gabungan kemudian menggelar OTT di Pelabuhan Samudera dan Terminal Peti Kemas (TPK) di Kecamatan Palaran, Kota Samarinda. Dari penggeledahan di tiga lokasi itu, selain menyita uang Rp 6,1 miliar, polisi juga mengamankan 2 unit CPU serta dokumen.

Kapolda Kalimantan Timur, Inspektur Jenderal Safaruddin, mengatakan polisi juga mengamankan 15 orang. "Untuk statusnya, apakah saksi atau tersangka, akan kami umumkan dalam waktu dekat ini," ujar Safaruddin kepada awak media di halaman Kantor Brimob Polda Kaltim Detasemen B Pelopor di Samarinda, Jumat, 17 Maret.

Operasi tangkap tangan ini dilakukan karena banyak aduan dari masyarakat soal pungutan liar yang disampaikan ke Mabes Polri dan Polda Kalimantan Timur. Dari laporan yang diterima polisi, terdapat praktek pemasangan harga tinggi penggunaan jasa secara sepihak. "Kalau di Surabaya itu tarifnya sekitar Rp 10 Ribu per kontainer. Di (Pelabuhan Samudera dan Terminal) Peti Kemas tarifnya Rp 180-340 ribu yang ditentukan secara sepihak," kata Safaruddin.

Menurut Safaruddin, bongkar muat barang di Samarinda seharusnya lebih mengandalkan pemanfaatan crane. "Tapi di sini dipasang harga jasa buruh yang cukup tinggi yang di-cover oleh Koperasi Komura," kata Safaruddin.

Safaruddin yang ikut langsung dalam OTT, memaparkan hasil temuan lain di lapangan. Kata dia, pungutan tetap diterapkan meski tidak ada kegiatan angkut muatan. "Dari hitungan kasar kami, selama setahun ada sekitar ratusan miliar uangnya (dari praktek pemungutan taris jasa bongkar muat)," katad dia.

Berdasarkan hasil temuan itu, polisi masih akan melakukan penelitian dan pendalaman lebih lanjut. "Kemungkinannya, pertama masuk tindak pidana korupsi, kedua dugaan pemerasan, dan ketiga Tindak Pidana Pencucian Uang," Safaruddin menjelaskan.

Untuk pengusutan kasus ini, polisi berpangkat bintang dua ini memastikan pihaknya akan memeriksa Ketua Komura Jaffar Abdul Gaffar, yang juga menjabat sebagai anggota DPRD Kota Samarinda dan Ketua Partai Golkar Kota Samarinda. "Hari ini kita akan periksa dia (Jaffar)," ujarnya.

FIRMAN HIDAYAT| SAPRI MAULANA






Bareskrim Polri Usut 4 Kasus Robot Trading dengan Kerugian Korban Rp 25 Miliar

11 jam lalu

Bareskrim Polri Usut 4 Kasus Robot Trading dengan Kerugian Korban Rp 25 Miliar

Bareskrim Mabes Polri sedang menyidik empat perkara robot trading yang merugikan korban hingga Rp 25 Miliar.


Profil Paulus Waterpauw, Pj Gubernur Papua Barat Berikan Somasi kepada Kuasa Hukum Lukas Enembe

14 jam lalu

Profil Paulus Waterpauw, Pj Gubernur Papua Barat Berikan Somasi kepada Kuasa Hukum Lukas Enembe

Pj Gubernur Papua Barat, Paulus Waterpauw memberikan somasi kepada tim kuasa hukum Lukas Enembe. Siapa dia dengan pangkat terakhir Komjen Polisi ini?


Ledakan Diduga dari Granat Kejut Terjadi di Gang Sempit Jakarta Utara

17 jam lalu

Ledakan Diduga dari Granat Kejut Terjadi di Gang Sempit Jakarta Utara

Ledakan diduga berasal dari granat kejut (stun grenade) terjadi di gang sempit Jalan Tipar Timur, RT 08 RW 04 Kelurahan Semper Barat Cilincing.


Kasus Obstruction of Justice Brigadir J Lambat Tuntas, Pemerhati Hukum Desak Jokowi Lakukan Terobosan

18 jam lalu

Kasus Obstruction of Justice Brigadir J Lambat Tuntas, Pemerhati Hukum Desak Jokowi Lakukan Terobosan

Pemerhati hukum mendesak kasus obstruction of justice dalam kasus Brigadir J agar cepat dituntaskan


Buntut Kasus Ferdy Sambo, AKBP Raindra Ramadhan Syah Dijatuhi Sanksi Demosi 4 Tahun

19 jam lalu

Buntut Kasus Ferdy Sambo, AKBP Raindra Ramadhan Syah Dijatuhi Sanksi Demosi 4 Tahun

AKBP Raindra Ramadhan Syah dikenakan sanksi demosi selama empat tahun karena melanggar etik penanganan kasus Ferdy Sambo.


Kompol Chuck Putranto hingga AKBP Jerry Siagian Ajukan Banding, Polri Siapkan Perangkat Pimpinan Sidang

23 jam lalu

Kompol Chuck Putranto hingga AKBP Jerry Siagian Ajukan Banding, Polri Siapkan Perangkat Pimpinan Sidang

Polri sedang menyusun perangkat pimpinan Sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) Banding untuk empat pelanggar yang memori bandingnya telah diterima


Banding Ferdy Sambo Ditolak, Sekum Muhammadiyah: Momentum Perbaiki CItra Polri

1 hari lalu

Banding Ferdy Sambo Ditolak, Sekum Muhammadiyah: Momentum Perbaiki CItra Polri

Sekretaris Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah Abdul Mu'ti menilai banding Ferdy Sambo ditolak bisa kembalikan citra Polri yang anjlok


Rencana Korlantas Polri Terbitkan BPKB Digital, Target Berlaku Tahun Ini

1 hari lalu

Rencana Korlantas Polri Terbitkan BPKB Digital, Target Berlaku Tahun Ini

Korlantas Polri berencana untuk menerbitkan Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) dalam bentuk elektronik atau digital.


Buntut Kasus Ferdy Sambo, Ipda Arsyad Daiva Gunawan Dijatuhi Sanksi Demosi 3 Tahun

1 hari lalu

Buntut Kasus Ferdy Sambo, Ipda Arsyad Daiva Gunawan Dijatuhi Sanksi Demosi 3 Tahun

Pimpinan sidang KKEP menjatuhkan sanksi administratif berupa mutasi bersifat demosi selama tiga tahun terhadap Ipda Arsyad Daiva Gunawan,


LBH APIK Bakal Surati Kapolri soal Kasubdit Renakta PMJ Dijabat Polisi yang Diduga Bermasalah

1 hari lalu

LBH APIK Bakal Surati Kapolri soal Kasubdit Renakta PMJ Dijabat Polisi yang Diduga Bermasalah

LBH APIK menyatakan pihaknya menyiapkan keberatan ke Kapolri atas penunjukkan pejabat Kasubdit Remaja, anak dan wanita (Renakta) Polda Metro Jaya.