Sengketa Adat, Aliansi Masyarakat Adat: Pemerintah Sering Lamban

Reporter

Masyarakat Adat Cek Bocek

TEMPO.CO, Medan - Masyarakat Adat akan terus memperjuangkan segala hak adatnya meski tanpa dukungan pemerintah. Mereka menilai pemerintah sering lamban dalam menyelesaikan kasus-kasus masyarakat adat.

"Sekalipun Pemerintah tidak membantu masyarakat adat, kami akan tetap berjuang dan melaksanakan tugas kami sebagai masyarakat adat", ujar Abdon Nababan yang mewakili Masyarakat Adat dalam Kongres Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (KMAN) ke-5 di Medan, Jumat, 17 Desember 2017.

Baca: Jokowi Minta Hasil Kongres Masyarakat Adat Disampaikan Langsung

Abdon menuturkan selama ini masyarakat adat tidak pernah bergantung dengan pemerintah. Justru dialog yang selama ini coba dilakukan dengan pemerintah, kata dia, adalah hasil perjuangan masyarakat adat.

Karena pemerintah kerap lamban mengambil sikap, ujar dia, masyarakat adat mengambil inisiatif sendiri. Hal tersebut dibuktikan dengan semakin maraknya kasus perampasan tanah ulayat yang berujung kekerasan, sedangkan upaya penyelesaian, seperti usulan Rancangan Undang-Undang Masyarakat Adat masih belum disahkan sampai saat ini.

Pria yang juga menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Aliansi Masyarakat Adat Nusantara ini mengatakan Kongres ke-5 tersebut menjadi semangat baru masyarakat adat untuk memperjuangkan kawasan hutan adat.

Simak: Barisan Pemuda Adat Dorong Pendirian Sekolah Adat di Nusantara

"KMAN ke 5 ini tentunya akan membakar semangat kita lagi untuk melakukan gerakan nasional restorasi wilayah adat,"  ucap Abdon.

Meski gerakan itu telah dimulai sejak 2 tahun lalu, kata dia, proses restorasi akan terus digaungkan hingga hak-hak adat berhasil terpenuhi. Apalagi, menurutnya, semakin banyak hutan adat yang telah hilang.

Abdon meminta pemerintah bertindak kongkrit. Karena bukan tidak mungkin akan kembali terjadi konfrontasi jika pemerintah tidak mengambil tindakan konkrit.

Lihat: Masyarakat Adat Menilai Eksplorasi Tambang Sebagai Ancaman

"Jika terjadi konfrontasi, besar kemungkinan akan terjadi pertumpahan darah yang cukup besar mengingat saat ini solidaritas masyarakat adat yang semakin tinggi", tegas Abdon.

IIL ASKAR MONDZA






Pengesahan RKUHP Diminta Ditunda, Ini 12 Hal yang Dipersoalkan

3 jam lalu

Pengesahan RKUHP Diminta Ditunda, Ini 12 Hal yang Dipersoalkan

DPR dan pemerintah hari ini berencana mengesahkan RKUHP. Aliansi masyarkat sipil menilai masih banyak pasal yang mengekang kebebasan berekspresi.


Tolak Pengesahan RKUHP, Demonstran Bawa Bunga Karangan ke DPR

18 jam lalu

Tolak Pengesahan RKUHP, Demonstran Bawa Bunga Karangan ke DPR

Mereka turut menaburkan bunga di depan gedung DPR sebagai bagian dari aksi simbolik atas kekecewaan mereka terhadap RKUHP.


Ferry Mursyidan Baldan Wafat, JK: Baktinya Banyak untuk Bangsa dan Negara

3 hari lalu

Ferry Mursyidan Baldan Wafat, JK: Baktinya Banyak untuk Bangsa dan Negara

Menteri Agraria dan Tata Ruang Ferry Mursyidan Baldan pekan lalu sempat menghadiri acara KAHMI di Palu bersama Jusuf Kalla.


Ferry Mursyidan Baldan Ditemukan Meninggal, Keluarga Tolak Autopsi

3 hari lalu

Ferry Mursyidan Baldan Ditemukan Meninggal, Keluarga Tolak Autopsi

Polda Metro Jaya mengatakan pihak keluarga mantan Menteri ATR Ferry Mursyidan Baldan menolak autopsi


Ferry Mursyidan Baldan Wafat, Ketua RT: Pejabat tapi Suka Nyapa Warga

3 hari lalu

Ferry Mursyidan Baldan Wafat, Ketua RT: Pejabat tapi Suka Nyapa Warga

Mantan Menteri Agraria dan Tata Ruang Ferry Mursyidan Baldan meninggal dunia hari ini, Jumat, 2 Desember 2022


Ferry Mursyidan Baldan Ditemukan Meninggal, Keluarga Coba Hubungi sejak Kemarin

3 hari lalu

Ferry Mursyidan Baldan Ditemukan Meninggal, Keluarga Coba Hubungi sejak Kemarin

Mantan Menteri Agraria dan Tata Ruang Ferry Mursyidan Baldan meninggal dunia hari ini, Jumat, 2 Desember 2022.


REDD+ di Kalimantan Timur, Indonesia Terima Pembayaran Pertama Rp 327 Miliar

26 hari lalu

REDD+ di Kalimantan Timur, Indonesia Terima Pembayaran Pertama Rp 327 Miliar

Indonesia menerima pembayaran pertama dari Bank Dunia atas kesepakatan pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan (REDD+) di Kaltim.


Soal Terpilihnya Ketua Golkar Kota Medan, Musa Rajekshah: Tidak Ada Politik Balas Dendam

28 hari lalu

Soal Terpilihnya Ketua Golkar Kota Medan, Musa Rajekshah: Tidak Ada Politik Balas Dendam

Dalam Musdalub itu diputuskan secara aklamasi Rahmaddian Shah sebagai Ketua DPW Partai Golkar Kota Medan.


Safari Politik ke Kota Medan, Anies Baswedan Puji Kontribusi Kesultanan Deli untuk Indonesia

31 hari lalu

Safari Politik ke Kota Medan, Anies Baswedan Puji Kontribusi Kesultanan Deli untuk Indonesia

Anies Baswedan memulai sosialisasi sebagai calon presiden usungan Partai NasDem di Kota Medan, Sumatera Utara. Dia diterima keluarga Kesultanan Deli.


Ketua Damannas Tegaskan Perbedaan Masyarakat Adat dengan Kerajaan/Kesultanan

38 hari lalu

Ketua Damannas Tegaskan Perbedaan Masyarakat Adat dengan Kerajaan/Kesultanan

Golongan kerajaan dan kesultanan sedang berupaya memiliki undang-undang sendiri dalam NKRI.