Sengketa Adat, Aliansi Masyarakat Adat: Pemerintah Sering Lamban

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Masyarakat Adat Cek Bocek

    Masyarakat Adat Cek Bocek

    TEMPO.CO, Medan - Masyarakat Adat akan terus memperjuangkan segala hak adatnya meski tanpa dukungan pemerintah. Mereka menilai pemerintah sering lamban dalam menyelesaikan kasus-kasus masyarakat adat.

    "Sekalipun Pemerintah tidak membantu masyarakat adat, kami akan tetap berjuang dan melaksanakan tugas kami sebagai masyarakat adat", ujar Abdon Nababan yang mewakili Masyarakat Adat dalam Kongres Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (KMAN) ke-5 di Medan, Jumat, 17 Desember 2017.

    Baca: Jokowi Minta Hasil Kongres Masyarakat Adat Disampaikan Langsung

    Abdon menuturkan selama ini masyarakat adat tidak pernah bergantung dengan pemerintah. Justru dialog yang selama ini coba dilakukan dengan pemerintah, kata dia, adalah hasil perjuangan masyarakat adat.

    Karena pemerintah kerap lamban mengambil sikap, ujar dia, masyarakat adat mengambil inisiatif sendiri. Hal tersebut dibuktikan dengan semakin maraknya kasus perampasan tanah ulayat yang berujung kekerasan, sedangkan upaya penyelesaian, seperti usulan Rancangan Undang-Undang Masyarakat Adat masih belum disahkan sampai saat ini.

    Pria yang juga menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Aliansi Masyarakat Adat Nusantara ini mengatakan Kongres ke-5 tersebut menjadi semangat baru masyarakat adat untuk memperjuangkan kawasan hutan adat.

    Simak: Barisan Pemuda Adat Dorong Pendirian Sekolah Adat di Nusantara

    "KMAN ke 5 ini tentunya akan membakar semangat kita lagi untuk melakukan gerakan nasional restorasi wilayah adat,"  ucap Abdon.

    Meski gerakan itu telah dimulai sejak 2 tahun lalu, kata dia, proses restorasi akan terus digaungkan hingga hak-hak adat berhasil terpenuhi. Apalagi, menurutnya, semakin banyak hutan adat yang telah hilang.

    Abdon meminta pemerintah bertindak kongkrit. Karena bukan tidak mungkin akan kembali terjadi konfrontasi jika pemerintah tidak mengambil tindakan konkrit.

    Lihat: Masyarakat Adat Menilai Eksplorasi Tambang Sebagai Ancaman

    "Jika terjadi konfrontasi, besar kemungkinan akan terjadi pertumpahan darah yang cukup besar mengingat saat ini solidaritas masyarakat adat yang semakin tinggi", tegas Abdon.

    IIL ASKAR MONDZA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Para Pencari Suaka Afganistan dan Data Sejak 2008

    Para pencari suaka Afganistan telantar di depan Kementerian BUMN di Jakarta pada Juli 2019. Sejak 2008, ada puluhan ribu pencari suaka di Indonesia.