Forum Rektor Menolak Revisi UU KPK  

Reporter

ANTARA/Reno Esnir

TEMPO.CO, Jakarta - Forum Rektor Indonesia menolak revisi UU Noor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang sedang disosialisasikan ke beberapa kampus oleh DPR. "Kedatangan kami untuk memberikan dukungan kepada KPK," kata Wakil Ketua Forum Rekor Indonesia Asep Saifuddin dalam konferensi pers yang digelar Forum Rektor dan KPK, di Gedung KPK, Jakarta, Jum'at 17 Maret 2017.

Forum Rektor meminta KPK meneruskan pemberantasan korupsi terutama yang sedang berjalan, salah satunya adalah perkara korupsi kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP). Mereka juga menolak sosialisasi revisi UU KPK yang sudah mulai masuk ke kampus-kampus.

Baca:KPK Tegaskan Tak Butuh Revisi UU Nomor 30 Tahun 2002

Asep menilai revisi UU KPK bukan hal yang mendesak. Pekerjaan KPK saat ini dinilai sudah baik dan tidak perlu takut dengan wacana revisi yang dapat melemahkan peran KPK.

Forum Rektor Indonesia dan Guru Besar Anti Korupsi akan meneruskan aspirasinya kepada pemerintah dan DPR. Asep juga berharap pernyataan penolakan oleh Forum Rektor ini dibaca oleh para pimpinan kampus.

Baca juga:
Mantan Atasan-Bawahan Kemdagri Saling Tuding di Sidang E-KTP
Kasus E-KTP, Mayoritas Fraksi Menolak Hak Angket 

Salah satu guru besar yang hadir dalam acara ini, Sulistiyowati menyebut gerakan para akademisi ini merupakan gerakan moral. "Secara filosofi karena kami paham betul KPK dilahirkan sebagai buah dari reformasi," ujar dia.

Wakil Ketua KPK, Laode M Syarif berterima kasih atas dukungan Forum Rektor. Selain dukungan terhadap penuntasan kasus oleh KPK, Laode juga berterima kasih untuk penolakan revisi UU KPK. "Forum Rektor Indonesia dan forum Guru Besar Antikorupsi mengatakan mendukung 100 persen KPK," ujarnya.

Forum Rektor menyerahkan lentera sebagai simbol dukungan terhadap KPK. Anggota FRI dan Guru Besar Antikorupsi memampangkan poster bertuliskan penolakan terhadap revisi UU KPK.



ENDRI KURNIAWATI | GRANDY AJI

Video Terkait:

Dituduh Terima Duit E-KTP, Melchias Markus Laporkan Andi Narogong ke Polisi
Mendagri Tjahjo Kumolo Menjawab Pertanyaan Netizen soal E-KTP
Kasus E-KTP, Gamawan: DPR Yang Inginkan Proyek Ini Gunakan APBN
Kasus E-KTP: Eks Sekjen Kemendagri Akui Bertemu Setya Novanto Bersama Dengan Terdakwa
Eks Sekjen Kemendagri Akui Terima Uang 500 US Dollar Dari Irman dan Andi Narogong






Pembahasan Ulang RKUHP Diminta Tak Hanya Dibatasi pada 14 Isu

25 Juli 2022

Pembahasan Ulang RKUHP Diminta Tak Hanya Dibatasi pada 14 Isu

Konsep RKUHP untuk menggabungkan sebagian delik pidana khusus ke dalam RKUHP juga dinilai bermasalah.


Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2021 Naik Satu Poin Jadi 38

25 Januari 2022

Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2021 Naik Satu Poin Jadi 38

Transparansi Internasional Indonesia merilis Indeks Persepsi Korupsi Indonesia naik satu poin menjadi 38 pada 2021.


Jalan Gelap Kematian Yusuf Kardawi, Mahasiswa yang Tolak Pelemahan KPK

10 Desember 2021

Jalan Gelap Kematian Yusuf Kardawi, Mahasiswa yang Tolak Pelemahan KPK

Desember ini merupakan 2 tahun kematian Yusuf Kardawi, mahasiswa Universitas Halu Oleo, yang berunjuk rasa menolak pelemahan KPK. Pelaku tertangkap.


OTT Tidak Dikenal di KUHAP, Tapi Ada Istilah Tertangkap Tangan

18 November 2021

OTT Tidak Dikenal di KUHAP, Tapi Ada Istilah Tertangkap Tangan

OTT tidak dikenal dalam KUHAP namun terdapat istilah Tertangkap Tangan dan Penangkapan, pada Pasal 1 butir 19 KUHAP.


Dosen University of Sydney Sebut Demokrasi Semakin Turun di Era Jokowi

24 Oktober 2021

Dosen University of Sydney Sebut Demokrasi Semakin Turun di Era Jokowi

Thomas memaparkan ada empat hal yang menjadi indikator penilaian sebuah negara demokratis. Indikator itu memburuk di era Jokowi.


2 Tahun Jokowi - Ma'ruf dan Paradoks Janji Politik

21 Oktober 2021

2 Tahun Jokowi - Ma'ruf dan Paradoks Janji Politik

Jokowi - Ma'ruf di antaranya menjanjikan penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya. Aktivis justru melihat pelemahan KPK.


57 Pegawai KPK Dipecat, Abraham Samad: Pemberantasan Korupsi Jalan di Tempat

2 Oktober 2021

57 Pegawai KPK Dipecat, Abraham Samad: Pemberantasan Korupsi Jalan di Tempat

Abraham Samad mengatakan 57 pegawai KPK yang dipecat memiliki dedikasi yang tinggi dalam pemberantasan korupsi.


ICW Surati Jokowi, Ingatkan Tak Diam Soal Pemberhentian Pegawai KPK

28 September 2021

ICW Surati Jokowi, Ingatkan Tak Diam Soal Pemberhentian Pegawai KPK

ICW mengirim surat ke Presiden Jokowi perihal situasi pemberantasan korupsi terkini, khususnya tentang pemberhentian pegawai KPK.


2 Tahun Lalu, Gelombang Unjuk Rasa Mahasiswa Tolak Revisi UU KPK

24 September 2021

2 Tahun Lalu, Gelombang Unjuk Rasa Mahasiswa Tolak Revisi UU KPK

Revisi UU KPK diwarnai gelombang aksi unjuk rasa di berbagai daerah yang dipelopori BEM seluruh Indonesia, 24 September 2019. Kilas balik peristiwanya


Teror Bom Molotov di Kantor LBH Yogya, Pimpinan KPK dan Kantor Majalah Tempo

20 September 2021

Teror Bom Molotov di Kantor LBH Yogya, Pimpinan KPK dan Kantor Majalah Tempo

Kantor LBH Yogyakarta pada 18 September 2021 dilempar bom molotov. Teror semacam itu pernah dialami pimpinan KPK dan kantor Majalah Tempo.