Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Mantan Atasan-Bawahan Kemdagri Saling Tuding di Sidang E-KTP  

image-gnews
E-KTP: Satu Proyek, Berjibun Masalah
E-KTP: Satu Proyek, Berjibun Masalah
Iklan

Irman kontan menyanggah beberapa kesaksian Diah yang dianggapnya tidak benar. Misalnya, soal pernyataan Diah yang mengembalikan uang yang dikasih Irman sebesar US$ 300 ribu sepekan setelah pemberian.  

"Itu bukan seminggu. Keinginan untuk kembalikan uang itu pada 2014," kata Irman kepada majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kamis, 16 Maret 2017. Menurut Irman, Diah menerima uang itu pada 2012. Pengemablian pada 2014 itu setelah KPK menetapkan Sugiharto sebagai tersangka.

Pernyataan Diah soal dirinya suka meminta uang ke Andi untuk diberikan kepada Menteri Gamawan, juga disangkal telak Irman. "Pak Gamawan tidak akan mau terima uang dan saya tidak pernah minta uang kepada Andi. Jadi kalau dikatakan saya minta uang kepada Andi untuk Pak Gamawan itu merugikan saya," kata Irman.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Simak: Sidang E-KTP, Irman Sanggah Kesaksian Bekas Sekjen Kemdagri


Gamawan Fauzi Versus Irman

Tidak cuma Diah yang menjadikan bawahannya sebagai kambing hitam perkara pengadaan proyek beranggaran Rp 5,9 triliun ini. Gamawan pun merasa dirinya ditipu oleh Irman yang pernah ia angkatnya menjadi Dirjen Dukcapil berdasarkan rekomndasi Diah.

"Irman kan dulu pelaksana tugas. Ini juga usul Sekjen. Ia sudah melakukan uji coba e-KTP dan dianggap paham proyek ini. Saya tidak kenal Pak Irman sebelumnya, ujar Gamawan saat diwawancara Tempo di satu kafe di Sentul, Jawa Barat, Sabtu, 11 Maret 2017.

Ketika ditanyakan perihal penentuan pemenang tender yang seluruhnya terafiliasi dengan kelompok Andi Agustinus, Gamawan mengaku tidak tahu hal itu. Ia mengatakan, jika Irman yang selalu mewakilinya dalam rapat anggaran di Komisi Pemerintahan Dewan Perwakilan Rakyat. Gamawan mengklaim tak pernah bertemu dengan Ketua Fraksi Golkar (kala itu) Setya Novanto, Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum, Nazaruddin, dan pengusaha Andi Agustinus guna membahas proyek e-KTP.

Lihat juga: Kasus E-KTP, Gamawan: Kalau Dakwaan Itu Benar, Saya Tertipu Irman

Menurut dakwaan, pemenang diatur sebelum anggaran proyek itu diputuskan. Penentuan perusahaan itu dilakukan oleh kedua terdakwa bersama-sama dengan Andi Agustinus (penyedia barang/jasa pada Kementerian Dalam Negeri, Isnu Edhi Wijaya (Ketua Konsorsium Percetakan Negara Republik Indonesia, PNRI), Diah Anggraini (Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri), Setya Novanto (Ketua Fraksi Partai Golkar), dan  Drajat Wisnu Setyawan (Ketua Panitia Pengadaan barang/jasa di lingkungan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil tahun 2011).

"Kalau dakwaan itu benar, saya tertipu Irman," kata Gamawan. "Ternyata ada pembicaraan di belakang yang tidak pernah dilaporkan ke saya."

Dalam dakwan itu, kedua terdakwa melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi yang mengakibatkan negara dirugikan sebesar Rp 2,55 triliun (versi KPK, versi BPK: Rp 2,3 triliun. Duit korupsi itu mengalir ke mana-mana, dari Menteri, pejabat Kemdagri, pimpinan dan hampir seluruh anggota Komisi Pemerintahan DPR, Pimpinan Badan Anggaran DPR, serta perusahaan dan konsorsium pemenang tender.

Simak: Gamawan Fauzi: Saya Tidak Terima Uang E-KTP Satu Sen Pun

Gamawan disebut dalam dakwaan menerima Rp 43,65 miliar (terdiri atas US$ 4,5 juta dan Rp 50 juta). Dengan perincian, US$ 2,5 juta disampaikan melalui saudaranya, Azmin Aulia, dan US$ 2 juta melalui adiknya yang lain, Afdal Noverman.

Atas tudingan dalam dakwaan itu, Gamawan mengatakan "Saya tidak pernah terima uang e-KTP satu sen pun. Uang Rp 50 juta yang disebut saya terima pun itu uang sosialisasi di lima daerah. Sebagai menteri, saya mendapat honor Rp 5 juta untuk satu jam berbicara."

HUSSEIN ABRI DONGORAN | MITRA TARIGAN |  INDRI MAULIDAR | MAYA AYU PUSPITASARI | DH

Video Terkait:

Dituduh Terima Duit E-KTP, Melchias Markus Laporkan Andi Narogong ke Polisi
Mendagri Tjahjo Kumolo Menjawab Pertanyaan Netizen soal E-KTP
Kasus E-KTP, Gamawan: DPR Yang Inginkan Proyek Ini Gunakan APBN
Kasus E-KTP: Eks Sekjen Kemendagri Akui Bertemu Setya Novanto Bersama Dengan Terdakwa
Eks Sekjen Kemendagri Akui Terima Uang 500 US Dollar Dari Irman dan Andi Narogong

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Tidak Ikut RDP, DPR Anggap KPU Main-main

16 hari lalu

Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia (kedua kanan) bersama Wakil Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang (kedua kiri), Saan Mustopa (kanan), dan Syamsurizal (kiri) saat memimpin rapat dengar pendapat Komisi II DPR RI membahas revisi Peraturan KPU di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 31 Oktober 2023. Rapat tersebut membahas penyesuaian Peraturan KPU berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXV/2023 terkait batas usia capres dan cawapres yang diubah menjadi berusia minimal 40 tahun atau pernah berpengalaman sebagai kepala daerah. TEMPO/M Taufan Rengganis
Tidak Ikut RDP, DPR Anggap KPU Main-main

"Bisa terkesan ketidakhadiran ini, KPU tidak serius menghadapi Pemilu 2024. Ketidakseriusan itu ditampakkan pada hari ini," kata angota Komisi II DPR.


Taliban Minta Masyarakat Internasional Bersabar soal Pendidikan Perempuan di Afghanistan

5 September 2023

Suasana ruang kelas di Universitas Avicenna setelah Afghanistan jatuh ke tangan Taliban di Kabul, Afghanistan, 6 September 2021. Terjadi perbedaan kondisi kelas universitas di bawah pemerintahan Taliban, yaitu dengan memberikan tirai sebagai sekat untuk memisahkan tempat duduk mahasiswa laki-laki dan perempuan. Social media handout/via REUTERS.
Taliban Minta Masyarakat Internasional Bersabar soal Pendidikan Perempuan di Afghanistan

Taliban mendesak agar masyarakat internasional bersabar terkait pendidikan untuk anak perempuan di Afghanistan


Inilah 10 Profil Pj Gubernur yang akan Dilantik Presiden Jokowi

5 September 2023

PJ Gubernur DKI Heru Budi menerima penghargaan sebagai pemenang Tim Pengendali Inflasi Daerah oleh Presiden Joko Widodo saat Peresmian Pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi Tahun 2023 di Istana Negara, Jakarta, Kamis 31 Agustus 2023. TEMPO/Subekti.
Inilah 10 Profil Pj Gubernur yang akan Dilantik Presiden Jokowi

Jokowi menunjuk 10 penjabat atau Pj gubernur untuk menggantikan para gubernur yang habis masa jabatannya per 5 September 2023. Berikut profil mereka.


EKSKLUSIF: Blak-blakan Heru Budi Soal Penilaian terhadap Penjabat Gubernur Jakarta

28 Agustus 2023

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono. Tempo/Tony Hartawan
EKSKLUSIF: Blak-blakan Heru Budi Soal Penilaian terhadap Penjabat Gubernur Jakarta

Heru Budi ungkap alasannya selama ini enggan beberkan hasil evaluasi di Kementerian Dalam Negeri


PPP Pindahkan Arsul Sani dari Komisi III ke Komisi II DPR, Apa Tugas dan Siapa Mitra Kerjanya Sekarang?

25 Agustus 2023

Anggota Komisi III DPR RI Arsul Sani. Foto: Jaka/rni
PPP Pindahkan Arsul Sani dari Komisi III ke Komisi II DPR, Apa Tugas dan Siapa Mitra Kerjanya Sekarang?

PPP memindahkan Arsul Sani dari Komisi III ke Komisi II DPR. Apa tugas dan mitra kerjanya saat ini, antara lain KPU dan Bawaslu.


Minat Jadi Satpol PP? Begini Cara Pendaftaran dan Berkas yang Harus Disiapkan

21 Agustus 2023

Ilustrasi Satpol PP / Satuan Polisi Pamong Praja. ANTARA FOTO/Iggoy el Fitra
Minat Jadi Satpol PP? Begini Cara Pendaftaran dan Berkas yang Harus Disiapkan

Begini persyaratan dan berkas yang perlu dipersiapkan untuk mendaftar Satpol PP. Perhatikan tahapan seleksinya.


Tito Karnavian Puji Teknologi Kapal Phinisi Bulukumba, Diakui UNESCO

13 Agustus 2023

Seorang pekerja memahat bagian bawah kapal Phinisi di pusat pembuatan Phinisi Tana Beru, Kecamatan Bontobahari, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan, 7 Maret 2015. TEMPO/Iqbal Lubis
Tito Karnavian Puji Teknologi Kapal Phinisi Bulukumba, Diakui UNESCO

Tito Karnavian memuji Kabupaten Bulukumba sebagai daerah yang istimewa karena selain mempunyai laut indah juga ahli membuat kapal Phinisi.


Kemendagri: Seluruh Pekerja Harus Ikut Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

28 Juli 2023

Kemendagri: Seluruh Pekerja Harus Ikut Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Kemendagri mendorong pemerintah daerah memastikan para pekerja di wilayahnya jadi peserta BPJS Ketenagakerjaan.


Kemendagri Buka Pendaftaran KTP Digital di Taman Mini

7 Juni 2023

Kemendagri Buka Pendaftaran KTP Digital di Taman Mini

Aktivasi aplikasi identitas kependudukan digital secara gratis berlangsung di booth Ditjen Dukcapil.


Dukung Rakornas BPSDM, Heru Budi Sebut SDM Tulang Punggung dalam Menjalankan Roda Pemerintahan

5 Juni 2023

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono saat memimpin upacara Hari Kebangkitan Nasional ke-115 di Lapangan Silang Monumen Nasional (Monas) sisi selatan, Jakarta Pusat, Senin, 22 Mei 2023. Dok. Pemprov DKI Jakarta.
Dukung Rakornas BPSDM, Heru Budi Sebut SDM Tulang Punggung dalam Menjalankan Roda Pemerintahan

Heru Budi mengatakan, perbedaan karakter SDM yang lahir dalam periode tahun tertentu merupakan salah satu tantangan yang perlu diantisipasi BPSDM.