Mantan Atasan-Bawahan Kemdagri Saling Tuding di Sidang E-KTP  

E-KTP: Satu Proyek, Berjibun Masalah

TEMPO.CO, Jakarta - Sidang kedua dugaan korupsi berjemaah proyek pengadaan e-KTP (Kartu Tanda Penduduk elektronik) berlangsung di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kamis 16 Maret 2017 kemarin. Saksi yang dihadirkan adalah Diah Anggraini, eks Sekertaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri yang merupakan mantan atasan dari kedua terdakwa, Irman dan Sugiharto. Juga dihadirkan eks atasan Diah, pucuk pimpinan di Kementerian Dalam Negeri, Gamawan Fauzi.

Dalam sidang tersebut, tampak pejabat yang lebih tinggi melempar kesalahan ke bawahannya. Diah yang menjabat Sekretaris Jenderal menuding Irman yang menjabat Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencataatan Sipil. Begitu juga Gamawan sebagai Menteri Dalam Negeri, menyebut Diah lah yang merekomendasikan ia untuk mengangkat Irman. Selain itu, Gamawan merasa dia telah ditipu oleh Irman, bawahannya yang kerap menggantikan dirinya dalam rapat-rapat dengan Komisi Pemerintahan DPR.

Baca juga: E-KTP, Ini Petunjuk-petunjuk Baru dari Sidang Kedua  


Diah Anggraini Versus Irman

Dalam kesaksiannya, Diah banyak menuding Irman, mantan bawahannya yang menjabat Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dirjen Dukcapil). Diah menyebut Irman yang menjadi Kuasa Pengguna Anggaran itu kerap meminta uang kepada pengusaha Andi Agustinus alias Andi Narogong, yang menjadi penyedia barang/jasa pada Kementerian Dalam Negeri.

Awalnya, Diah bercerita bahwa dia pernah bertemu dengan Andi setelah rapat dengar pendapat (RDP) di DPR. Saat itu, kata Diah, Andi mengeluh karena Irman kerap meminta uang. "Saya pusing nih, Pak Irman sering minta uang. Katanya untuk Pak Menteri Gamawan," kata Diah menirukan Andi. Andi, kata Diah, lalu mengeluarkan catatan kecil dan menunjukkan kepada Diah. "Tapi saya tidak memperhatikan."

Selain itu, kata Diah, Irman dikeluhkan oleh Anggota DPR karena sulit ditemui. Diah bercerita,  sebelum anggota DPR memasuki masa reses, ia pernah dihubungi oleh anggota Komisi II DPR Miryam S. Haryani yang menanyakan keberadaan Irman. "Beliau (Miryam) mencari Pak Irman karena nggak pernah ketemu," kata Diah

Simak pula: Sidang E-KTP, Saksi Bilang Irman Sering Minta Uang ke Andi

Karena merasa tak bertugas untuk menyampaikan, lantas Diah menyarankan agar Miryam mendatangi Irman langsung ke kantornya di Kalibata. Percakapan itu dilakukan melalui telepon.

Selain menghubungi lewat telepon, Miryam juga pernah mendatangi Diah di ruang kerjanya di lantai tiga Kementerian Dalam Negeri. Saat itu, Miryam kembali mengeluh bahwa Irman sangat susah dicari. "Saya pusing, saya dikejar-kejar anggota Komisi II yang mau reses," ujar Diah menirukan Miryam.

Hakim menanyakan kenapa Miryam dikejar-kejar oleh anggota Komisi II lainnya, namun, Diah tidak tahu apa jawabannya. "Saya tidak tahu Yang Mulia. Tidak ada penjelasan," katanya.

Lihat: Sidang E-KTP, Saksi: Irman Dikejar-kejar Anggota Komisi II DPR

Namun, Diah baru mengaku ingat ketika hakim membacakan berita pemeriksaan Diah. Kepada penyidik, Diah mengatakan bahwa anggota Komisi II DPR melalui Miryam meminta bantuan untuk biaya reses berupa uang kepada Irman. Diah membenarkan. Menurut dia, permintaan uang dari anggota Komisi II itu ditujukan kepada Irman. "Jadi ditujukan ke Pak Irman," ucap dia.

Selanjutnya, Sanggahan Irman...






Kemendagri Sosialisasi Surat Edaran terkait Wewenang Penjabat Kepala Daerah

3 hari lalu

Kemendagri Sosialisasi Surat Edaran terkait Wewenang Penjabat Kepala Daerah

SE Nomor 821/5492/SJ mengatur penyederhanaan prosedur dalam mengambil keputusan terkait masalah ASN.


Sekjen Kemendagri: Demokrasi Konstitusional Dasar Berpemerintahan

3 hari lalu

Sekjen Kemendagri: Demokrasi Konstitusional Dasar Berpemerintahan

Setiap ASN harus memahami demokrasi konstitusional, sehingga menyadari bahwa tugas mereka untuk melayani rakyat.


Kemendagri Sosialisasi 1 Desa 100 Pekerja Rentan Terlindungi BPJS Ketenagakerjaan

4 hari lalu

Kemendagri Sosialisasi 1 Desa 100 Pekerja Rentan Terlindungi BPJS Ketenagakerjaan

BPJS Ketenagakerjaan siap berkolaborasi dengan Kemendagri karena masih banyak banyak pekerja di pemerintahan desa belum memiliki perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.


Begini Tugas Pj Gubernur DKI Setelah Anies Baswedan Usai Masa Jabatan

13 hari lalu

Begini Tugas Pj Gubernur DKI Setelah Anies Baswedan Usai Masa Jabatan

Apa saja yang bisa dan tak boleh dilakukan Pj Gubernur DKI pengganti Anies Baswedan nanti? Ini tugas-tugasnya.


Calon Pengganti Anies Baswedan Usulan DPRD DKI akan Dipilih dari 3 Nama Terbanyak

15 hari lalu

Calon Pengganti Anies Baswedan Usulan DPRD DKI akan Dipilih dari 3 Nama Terbanyak

Sembilan fraksi DPRD DKI Jakarta akan menyodorkan 27 nama pengganti Anies Baswedan dalam Rapimgab besok


Satgassus Pencegahan Korupsi Mabes Polri Lakukan Pantauan kepada 4 Kabupaten di Bali

17 hari lalu

Satgassus Pencegahan Korupsi Mabes Polri Lakukan Pantauan kepada 4 Kabupaten di Bali

Satgassus Pencegahan Korupsi Mabes Polri lakukan pemantauan terhadap 4 kabupaten di Bali untuk penggunaan dana pinjaman pemulihan ekonomi nasional.


Pimpinan DPRD DKI: Pemilihan Pengganti Anies Baswedan Dibahas Bersama

20 hari lalu

Pimpinan DPRD DKI: Pemilihan Pengganti Anies Baswedan Dibahas Bersama

DPRD DKI berhak mengusulkan tiga nama calon Pj Gubernur pengganti Anies Baswedan


Pemilihan 3 Calon Pj Gubernur DKI Pengganti Anies Baswedan, Golkar Minta Seluruh Anggota DPRD Dilibatkan

21 hari lalu

Pemilihan 3 Calon Pj Gubernur DKI Pengganti Anies Baswedan, Golkar Minta Seluruh Anggota DPRD Dilibatkan

Ketua Fraksi Golkar minta semua fraksi yang ada di DPRD dilibatkan pilih calon pengganti Anies Baswedan, tidak hanya lima orang pimpinan DPRD DKI.


Tito Minta DPRD Serahkan 3 Nama Calon Pengganti Anies Paling Lambat 16 September

21 hari lalu

Tito Minta DPRD Serahkan 3 Nama Calon Pengganti Anies Paling Lambat 16 September

DPRD DKI Jakarta dapat mengusulkan tiga nama calon penjabat gubernur DKI Jakarta pengganti Anies Baswedan


Anies Heran Jakarta Terus Diberitakan soal Rapat Usulan pemberhentian Gubernur

26 hari lalu

Anies Heran Jakarta Terus Diberitakan soal Rapat Usulan pemberhentian Gubernur

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyebut rapat usulan pemberhentian gubernur oleh DPRD adalah proses yang dialami semua daerah