Dedi: Berbahaya Menjadikan Agama Komoditas Politik

Oleh:
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ada tiga persoalan krusial yang menumbuhkan bibit intoleransi di tengah-tengah masyarakat Indonesia.

    Ada tiga persoalan krusial yang menumbuhkan bibit intoleransi di tengah-tengah masyarakat Indonesia.

    INFO PURWAKARTA - Bupati Purwakarta, Jawa Barat, Dedi Mulyadi mengajak semua pihak menghentikan isu agama yang dijadikan sebagai alat untuk kepentingan politik, terutama dalam pilkada. Sebab, pada gilirannya, itu akan semakin mencederai nilai-nilai demokrasi.

    “Kalau isu agama terus-menerus dipakai sebagai komoditas politik, ini sangat berbahaya bagi perkembangan iklim demokrasi yang sejuk,” kata Kang Dedi, sapaan akrab Dedi Mulyadi, ketika menjadi pembicara di Kongres Nasional Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan, yang diselenggarakan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, di Jakarta, Kamis, 16 Maret 2017.

    Dedi mengungkapkan, demokrasi yang sejuk hanya bisa diciptakan dalam kerangka terpupuknya nilai-nilai kebinekaan dan toleransi oleh semua komponen bangsa Indonesia. “Perbedaan itu adalah rahmat yang harus dinikmati semua komponen bangsa,” ujarnya.

    Menurut Dedi, ada tiga persoalan krusial yang menumbuhkan bibit intoleransi di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Di antaranya kurang tegasnya aparat, faktor pendidikan, dan persoalan tata kelola kota.

    Karena itu, aparat harus memiliki ketegasan dalam memberikan jaminan keamanan kepada semua warga negara dalam menjalankan ibadah berdasarkan agama dan keyakinan masing-masing. “Aparat dalam hal ini tidak boleh ada kompromi. Kalau dilakukan kompromi, sama saja dengan melakukan pembiaran terhadap gerakan intoleransi,” kata Dedi.

    Kurangnya pendidikan harus dihilangkan dengan memberikan pembelajaran dan pengertian ihwal perbedaan yang sesungguhnya menjadi perekat bangsa kepada generasi muda sejak dini. Caranya, misalnya, dengan program Sekolah Ideologi seperti yang dilakukan di Purwakarta. “Pendidikan kita secara umum harus mengajarkan toleransi dan menanamkan bahwa perbedaan pendapat itu merupakan hal wajar dalam alam demokrasi,” ucapnya.

    Terkait dengan pembangunan tata kota, menurut Dedi, harus dilakukan dengan benar dan baik agar tidak menjadi pemantik suburnya persoalan intoleransi. Dia mencontohkan ketika orientasi pembangunan tata kelola kota bertumpu pada komersialisasi tanpa memperhatikan warga miskin di sekitarnya, itu akan menimbulkan kesenjangan ekonomi.

    “Inkonsistensi pembangunan tata kota, perumahan elite, dan komersialisasi bisa menimbulkan kesenjangan ekonomi. Dari sinilah muncul radikalisme, yang membuat masyarakat menjadi galau. Saya kira, hal ini harus diperhatikan oleh Komnas HAM juga,” kata Dedi. (*)


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Korban dan Pelaku Bom Bunuh Diri di Polrestabes Medan

    Kepolisian menyebut enam orang menjadi korban ledakan bom bunuh diri di Polrestabes Medan. Pelaku pengeboman mengenakan atribut ojek online.