Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Sekolah Diduga Potong Dana Kartu Pintar untuk Bangun Jembatan  

image-gnews
ilustrasi Kartu Indonesia Pintar
ilustrasi Kartu Indonesia Pintar
Iklan

TEMPO.COBrebes - Penyaluran dana Kartu Indonesia Pintar (KIP) di Brebes diduga masih diwarnai pemotongan. Dana yang seharusnya digunakan untuk kebutuhan sekolah siswa diduga dipotong untuk guru dan pembuatan jembatan menuju sekolah.

Mustafa, 35 tahun, warga Desa Lembarawa, Kecamatan Brebes, mengeluhkan pemotongan dana yang dilakukan pihak SD Negeri 2 Lembarawa, tempat sekolah anaknya. Dana yang seharusnya diterima Rp 225 ribu dipotong Rp 200 ribu. Menurut Mustafa, dana potongan itu akan digunakan pihak sekolah untuk pembangunan jembatan. “Tinggal 25 ribu, dipotong lagi, katanya untuk upah transportasi guru. Akhirnya pulang tidak bawa duit sama sekali,” katanya sambil menunjukkan kuitansi potongan dana, Kamis, 16 Maret 2017.

Baca: Kasus E-KTP Berpotensi Ganggu Pilkada di Sulsel

Dana bantuan dari pemerintah pusat tersebut dibagikan ke siswa melalui wali murid pada Jumat, 10 Maret 2017. Di sekolah itu ada 54 anak yang mendapatkan dana bantuan. Jumlahnya bervariasi, mulai Rp 225 ribu hingga Rp 450 ribu per anak. “Anak saya kelas satu, baru dapat bantuan itu, tapi langsung dipotong,” ujar Mustafa.

Dia mengatakan, sebelumnya, pihak sekolah memang mengajak wali murid berembuk tentang perbaikan jembatan yang menjadi akses utama para siswa. Sekolah meminta kepada wali murid berpartisipasi dengan menyumbang sukarela. Namun, begitu dana bantuan tersebut cair, ternyata dipotong. “Kalau seperti ini, kami keberatan. Padahal katanya seikhlasnya,” katanya.

Kepala SD Negeri 2 Lembarawa Aris Siswanto membenarkan pihaknya sedang membutuhkan dana untuk perbaikan jembatan. Dia juga tak menampik jika sekolah meminta wali murid menyumbang secara sukarela untuk perbaikan jembatan. Namun dia membantah telah memotong dana bantuan tersebut secara sepihak. “Itu tidak benar, sekolah tidak memotong (dana bantuan). Dana itu sudah dibagikan ke wali murid secara utuh. Lalu mereka baru memberikan sumbangan secara sukarela,” tuturnya.

Baca: Sidang E-KTP, Irman Sanggah Kesaksian Bekas Sekjen Kemendagri

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Aris mengungkapkan, jembatan di depan pintu gerbang sekolah tersebut memang mendesak untuk diperbaiki. Sebab, desain jembatan terlalu sempit dan mengganggu saluran irigasi. Jika tidak segera direnovasi, dia khawatir akan menghambat irigasi ke sawah warga. Sekolah, kata dia, sebenarnya sudah menyampaikan kepada pihak pemerintah desa agar memperbaiki.

“Tapi desa tidak ada dana,” katanya. Hal itu dibenarkan kepala desa setempat, Darkiyan. Alasannya, alokasi dana untuk perbaikan jembatan tidak masuk dalam Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes) 2016.

Baca: Balita Tewas Dilindas Fortuner, Polisi Bingung Hukum Pelaku

Karena itu, berdasarkan rapat komite sekolah bersama orang tua wali, sekolah memutuskan meminta sumbangan dana sukarela dari orang tua murid untuk memperbaiki jembatan tersebut. “Dana yang dibutuhkan sekitar Rp 15 juta,” kata Aris. Lantaran menuai protes dari sejumlah wali murid, uang tersebut sudah dikembalikan pada Rabu sore, 15 Maret 2017.

MUHAMMAD IRSYAM FAIZ

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

BPJS Kesehatan Jadi Syarat Buat SKCK Mulai 1 Maret 2024, Begini Prosedurnya

29 hari lalu

Petugas melayani pembuatan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) di ruangan Layanan Publik Polres Tegal, Jawa Tengah, Selasa 12 November 2019. Menurut petugas pelayanan, jumlah pemohon pembuatan SKCK untuk syarat pendaftaran CPNS 2019, dua hari terakhir meningkat hingga 50 persen dari biasanya 50 pemohon menjadi 100 pemohon. ANTARA FOTO/Oky Lukmansyah
BPJS Kesehatan Jadi Syarat Buat SKCK Mulai 1 Maret 2024, Begini Prosedurnya

Untuk membuat SKCK, masyarakat kini wajib menjadi peserta program JKN BPJS Kesehatan per 1 Maret 2024. Bagaimana prosedurnya?


Jokowi Sebut Ada 267 Juta Peserta BPJS Kesehatan: Kalau Sakit Ringan ke Puskesmas Saja

24 Januari 2024

Presiden Joko Widodo menyapa warga setelah meresmikan jalan inpres di Ngawen, Blora, Jawa Tengah, Selasa, 23 Januari 2024. Presiden Jokowi meresmikan perbaikan ruas jalan Purwodadi-Wirosari-Blora sebagai pelaksanaan Instruksi Presiden (Inpres) Jalan Daerah dengan panjang 32,3 kilometer yang menelan anggaran sebesar Rp257,6 miliar. ANTARA FOTO/Yusuf Nugroho
Jokowi Sebut Ada 267 Juta Peserta BPJS Kesehatan: Kalau Sakit Ringan ke Puskesmas Saja

Presiden Jokowi menyebutkan sebanyak 267 juta masyarakat Indonesia memiliki kartu BPJS Kesehatan yang juga melayani pasien dengan penyakit berat.


Jokowi Klaim di Indonesia Warga Berobat Tak Dipungut Biaya

23 Januari 2024

Presiden Joko Widodo atau Jokowi saat meninjau ruas Jalan Surakarta-Gemolong (Sragen)-Purwodadi di Desa Ngandul, Kabupaten Sragen, Selasa, 23 Januari 2024. Foto: Muchlis Jr - Biro Pers Sekretariat Presiden
Jokowi Klaim di Indonesia Warga Berobat Tak Dipungut Biaya

Presiden Jokowi mengharapkan BPJS kesehatan dan Kartu Indonesia Sehat dapat bermanfaat bagi warga Indonesia.


Cara Mengurus Kartu BPJS Kesehatan yang Hilang

21 Desember 2023

Cara Mengurus Kartu BPJS Kesehatan yang Hilang

Begini cara mengurus Kartu BPJS Kesehatan yang hilang.


Prabowo-Gibran Memainkan Program Kartu-kartu Persis Jurus Jokowi

20 Desember 2023

Calon Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka (kiri) bersama istrinya, Selvi Ananda membocorkan beberapa program yang akan diterapkan saat resmi terpilih menjadi wakil presiden, di Indonesia Arena, GBK, Senayan, Jakarta, Rabu 25 Oktober 2023. Deklarasi ini merupakan pengenalan pertama pasangan Prabowo - Gibran sebagai paslon pilpres 2024 ke publik sebelum melakukan perjalanan menuju Kantor Pemilihan Umum (KPU). TEMPO/Magang/Joseph.
Prabowo-Gibran Memainkan Program Kartu-kartu Persis Jurus Jokowi

Saat konteastasi Pemilu 2014 dan 2019, Jokowi sodorkan kartu-kartu untuk masyarakat. Berikut kartu-kartu serupa ditawarkan Prabowo-Gibran.


Kemacetan Parah di Jalur Pejagan-Bumiayu, Polisi: Sudah Ada Rekayasa Lalu Lintas

1 Juni 2023

Ilustrasi kemacetan arus mudik / balik. TEMPO/Prima Mulia
Kemacetan Parah di Jalur Pejagan-Bumiayu, Polisi: Sudah Ada Rekayasa Lalu Lintas

Direktur Lalu Lintas Polda Jawa Komisaris Besar Agus Suryo Nugroho mengatakan pihaknya telah menerapkan rekayasa lalu lintas untuk mengurai kemacetan.


JKN-KIS dan BPJS, Perbedaan Serta Cara Daftarnya

1 Juni 2023

Ilustrasi BPJS Kesehatan. TEMPO/Tony Hartawan
JKN-KIS dan BPJS, Perbedaan Serta Cara Daftarnya

Berikut ini perbedaan antara JKN-KIS dan BPJS, dalam artikel ini juga menjelaskan bagaimana cara daftar program jaminan kesehatan tersebut.


Tingkat Kepuasan Terhadap Presiden Jokowi dan Wapres Ma'ruf Amin Terus Meningkat dalam 3 Bulan Terakhir

8 Desember 2022

Presiden Joko Widodo atau Jokowi berbicara dengan pengungsi saat untuk keempat kalinya mengunjungi korban Gempa Cianjur, Jawa Barat, Kamis, 8 Desember 2022. Pada kunnjungan kali ini Jokowi direncanakan untuk menyerahkan bantuan stimulan rumah kepada warga dan ahli waris korban bencana gempa bumi Cianjur beberapa waktu lalu. Foto :  Laily Rachev - Biro Pers Sekretariat Presiden
Tingkat Kepuasan Terhadap Presiden Jokowi dan Wapres Ma'ruf Amin Terus Meningkat dalam 3 Bulan Terakhir

Progam bantuan yang digelontokan pemerintahan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin mendongkrak tingkat kepuasan publik.


BPJS Kesehatan Uji Skema Sharing Iuran di Brebes

27 Juli 2022

BPJS Kesehatan Uji Skema Sharing Iuran di Brebes

SSI memungkinkan Pemerintah Daerah untuk membantu pembiayaan iuran peserta mandiri dengan alokasi yang disesuaikan dengan kemampuan finansial daerah.


Pendaftar PPDB Depok Lampaui Kuota, Orang Tua Kecewa Anak Tidak Diterima SMP Negeri

30 Juni 2022

Ilustrasi Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) secara online. TEMPO/Eko Siswono Toyudho
Pendaftar PPDB Depok Lampaui Kuota, Orang Tua Kecewa Anak Tidak Diterima SMP Negeri

DKR Depok banyak mendapat laporan soal PPDB, Dinas Pendidikan tidak mengakomodir peserta Kartu Indonesia Sehat Penerima Bantuan Iuran (KIS PBI),