Kasus E-KTP, Mayoritas Fraksi Menolak Hak Angket

Reporter

Proyek pembuatan kartu tanda penduduk elektronik, e-KTP, dirancang menjadi bancakan politikus Senayan dan pejabat Kementerian Dalam Negeri jauh hari sebelum tender dilaksanakan. Dalam dakwaan, termaktub jelas mereka yang diduga menerima uang haram dari proyek yang merugikan negara Rp 2,3 triliun itu. Para politikus dan pejabat itu semua membantah.

TEMPO.COJakarta - Mayoritas fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menolak wacana hak angket atau menyelidiki Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dengan kasus dugaan korupsi kartu tanda penduduk elektronik atau e-KTP. Sekretaris Fraksi Hanura, Dadang Rusdiana, berujar, pernyataan hak angket itu justru menimbulkan kecurigaan dari masyarakat bahwa DPR akan melindungi elite-elite tertentu. “Ini yang harus dihindari,” ujarnya dalam pesan pendek, Kamis, 16 Maret 2017.

Dadang melanjutkan, usul hak angket juga menambah keresahan anggota Dewan. Sebab, ucap dia, para pemilih di daerah banyak mempertanyakan adanya dugaan keterlibatan anggota Dewan dalam kasus korupsi yang merugikan negara sekitar Rp 2,3 triliun itu. “Kami tidak nyaman dengan keadaan ini,” katanya.

Baca: Kasus E-KTP Berpotensi Ganggu Pilkada di Sulsel

Wacana hak angket pertama kali digulirkan oleh Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah dan Fadli Zon. Keinginan itu muncul setelah dakwaan korupsi e-KTP dibacakan di pengadilan pada Kamis pekan lalu. Saat ini baru ada dua terdakwa, yaitu mantan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Irman dan mantan Direktur Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan Sugiharto.

Dalam persidangan terungkap dugaan penggelembungan harga e-KTP. Bancakan ini diduga melibatkan puluhan anggota dan mantan anggota DPR periode 2009-2014 dari semua fraksi dengan total kisaran dana Rp 198 miliar. Angka itu belum termasuk dugaan untuk para petinggi fraksi.

Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional Hanafi Rais yakin KPK pasti mempunyai dasar hukum yang kuat jika mengusut suatu kasus, termasuk e-KTP. Menurut dia, usul hak angket itu terlalu dini dilontarkan oleh koleganya di DPR. Lebih baik, ucap Hanafi, Komisi Hukum melakukan rapat bersama KPK untuk mempertanyakan kasus e-KTP. “Ditanya dulu duduk perkaranya,” katanya.

Baca: Sidang E-KTP, Gamawan Fauzi: Kalau Berkhianat, Saya Minta Dikutuk

Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera Hidayat Nur Wahid menambahkan, hak angket KPK tidak diperlukan. “Saya lebih memilih penegakan hukum, dan DPR juga harus mendukungnya,” ujarnya.

Wakil Sekretaris Fraksi PKB Maman Imanulhaq mengatakan partainya belum mengambil keputusan ihwal hak angket KPK. Namun, kata dia, hak angket ini terlalu keras karena memberi kesan DPR ingin melawan KPK. Begitu pula dengan Wakil Ketua Fraksi PDIP Hendrawan Supratikno, yang menilai hak angket akan menghalangi persidangan.

Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengatakan hak angket KPK masih wacana. Bahkan, kata dia, sampai saat ini belum ada pergerakan untuk mendukung usul itu. Namun ia percaya akan ada yang mendukung hak angket tersebut. “Tidak tahu bagaimana pekan depan,” ujarnya. Sedangkan Ketua DPR Setya Novanto mengaku belum mendengarkan langsung dan melihat kepentingan hak angket ini dari pengusul.

Baca: Laporkan Setya Novanto, MAKI Klaim Punya Bukti Foto Pertemuan

Ketua KPK Agus Rahardjo meminta tidak ada pihak yang membela tersangka kasus korupsi. "Setiap kali ada tersangka kasus korupsi, kok dibelain. Itu juga mungkin kurang tepat," ujarnya, Rabu, 15 Maret 2017. 

HUSSEIN ABRI | MAYA AYU PUSPITASARI

Video Terkait:

Dituduh Terima Duit E-KTP, Melchias Markus Laporkan Andi Narogong ke Polisi
Mendagri Tjahjo Kumolo Menjawab Pertanyaan Netizen soal E-KTP
Kasus E-KTP, Gamawan: DPR Yang Inginkan Proyek Ini Gunakan APBN
Kasus E-KTP: Eks Sekjen Kemendagri Akui Bertemu Setya Novanto Bersama Dengan Terdakwa
Eks Sekjen Kemendagri Akui Terima Uang 500 US Dollar Dari Irman dan Andi Narogong



DPR



BEM SI Turun ke Jalan Tolak Kenaikan Harga BBM, Perjuangkan Nasib Petani yang Kian Terpuruk

4 jam lalu

BEM SI Turun ke Jalan Tolak Kenaikan Harga BBM, Perjuangkan Nasib Petani yang Kian Terpuruk

Massa BEM SI hari menggelar demonstrasi menolak kenaikan harga BBM di depan Gedung DPR. Harga pupuk hingga pasca panen terpengaruh harga BBM naik.


Unjuk Rasa Peringati Hari Tani Nasional, Sekjen KPA: Masih Banyak Tanah Adat Dirampas

4 jam lalu

Unjuk Rasa Peringati Hari Tani Nasional, Sekjen KPA: Masih Banyak Tanah Adat Dirampas

Gabungan elemen masyarakat berunjuk rasa memperingati puncak Hari Tani Nasional di depan Gedung DPR RI, Selasa siang, 27 September 2022.


Massa Buruh dan Petani Geruduk DPR Tuntut Pelaksanaan Reforma Agraria

5 jam lalu

Massa Buruh dan Petani Geruduk DPR Tuntut Pelaksanaan Reforma Agraria

Massa buruh, petani dan nelayan yang tergabung dalam Komite Nasional Pembaruan Agraria menggelar demonstrasi di Gedung DPR.


Polisi dan TNI Turunkan 4.400 Personel untuk Jaga Demonstrasi di Jakarta Hari Ini

7 jam lalu

Polisi dan TNI Turunkan 4.400 Personel untuk Jaga Demonstrasi di Jakarta Hari Ini

Kepolisian bersama TNI dan pemerintah daerah menyiagakan 4.400 personel gabungan menjaga unjuk rasa di Jakarta, Selasa, 27 September 2022


Puncak Peringatan Hari Tani Nasional, 5 Ribu Orang Akan Berunjuk Rasa di DPR Siang Ini

12 jam lalu

Puncak Peringatan Hari Tani Nasional, 5 Ribu Orang Akan Berunjuk Rasa di DPR Siang Ini

Masyarakat dari 130 organisasi dari Komite Nasional Pembaruan Agraria (KNPA) akan menggelar demo puncak Hari Tani Nasional (HTN), Selasa siang ini.


Hari ini MKD Undang Lagi Ketua IPW sebagai Saksi

14 jam lalu

Hari ini MKD Undang Lagi Ketua IPW sebagai Saksi

MKD mengundang kembali Ketua Indonesia Police Watch (IPW) Sugeng Teguh Santoso hari ini, Selasa, 27 September 2022


Hafisz Tohir Dorong Masyarakat Siap Digitalisasi

22 jam lalu

Hafisz Tohir Dorong Masyarakat Siap Digitalisasi

Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Hafisz Tohir menyampaikan bahwa perekonomian dunia ditengah era digitalisasi saat ini mulai bergeser menuju Green Ekonomi.


MKD DPR Kirim Surat Permintaan Maaf ke Ketua IPW

23 jam lalu

MKD DPR Kirim Surat Permintaan Maaf ke Ketua IPW

Wakil Ketua MKD, Habiburokhman, menyebut MKD tidak tahu-menahu ihwal hambatan yang dialami Sugeng saat hendak memasuki Gedung DPR.


Effendi Simbolon Absen dalam Rapat Bersama Andika dan Dudung Abdurachman

1 hari lalu

Effendi Simbolon Absen dalam Rapat Bersama Andika dan Dudung Abdurachman

Hari ini Effendi Simbolon tak hadir dalam rapat Komisi I DPR dengan Menhan Prabowo Subianto, KSAD Jenderal Dudung Abdurachman dan Andika Perkasa.


Prabowo Subianto Minta Rapat Bersama Komisi I DPR Digelar Secara Tertutup

1 hari lalu

Prabowo Subianto Minta Rapat Bersama Komisi I DPR Digelar Secara Tertutup

Ketua Komisi I DPR, Meutya Hafid, bertanya kepada Prabowo ihwal mekanisme gelaran rapat, Prabowo menghendaki rapat digelar secara tertutup.